DEFISIT APBN

Defisit APBN Indonesia terus melebar, dimana pada 2020 lalu mencapai sebesar Rp 956,3 triliun, namun menurut Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit ini jauh lebih kecil dibandingkan Malaysia hingga India.

Pemerintah akan melakukan perubahan APBN lagi di tahun ini dengan mengurangi belanja dan menyesuaikan target penerimaan. Kalau seperti itu, mau tidak mau ada anggaran yang harus kita korbankan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat defisit APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) hingga Januari 2021 tercatat mencapai Rp45,7 triliun

Sejumlah ekonom mengingatkan pemerintah bahwa ukuran aman atau tidaknya utang jangan hanya berpatokan pada rasio terhadap PDB, tetapi juga kemampuan membayar.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengungkapkan penyebab pegawai negeri sipil (PNS) tidak mengalami kenaikan gaji pada tahun ini dengan alasan APBN lagi kurang sehat.

Tak dimungkiri krisis pandemi menyebabkan akumulasi utang pemerintah tidak terelakkan. Total utang sampai dengan akhir November 2020 mencapai Rp5,910 triliun.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan, defisit APBN tercatat sejumlah Rp956,3T atau 6,09% PDB. Realisasi ini lebih baik dari asumsi 6,34% di Perpres 72/2020.

Ekonom senior Indef Didik J Rachbini menilai, APBN mengalami masalah cukup berat sudah sejak lama, dari sisi penerimaan pajak yang kritis dan pengeluaran tidak efisien dan boros.

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasannya terkait seringnya mengambil langkah utang untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN).

Defisit anggaran bisa ditekan apabila pemerintah serius merealokasi dari belanja pemerintah yang tidak perlu seperti perjalanan dinas, rapat di hotel, dan lainnya.

Dengan realisasi anggaran yang belum mencapai 100% maka wajar bila realisasi defisit juga lebih rendah dari yang direncanakan dalam APBN sebesar 6,34%.

Kemenkeu mencatat defisit APBN hingga November 2020 tercatat mencapai Rp883,7 triliun atau 83,2% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.039,2 triliun.

Pemerintah mengubah kebijakannya terkait vaksin Covid-19 menjadi gratis yang dampaknya bakal membuat defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) bakal melebar.

Cadangan devisa diprediksi akan terus mengalami penurunan di tahun depan karena kenaikan utang pemerintah, namun penurunan itu tak perlu dikhawatirkan.

Angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 semakin bengkak. Tengok saja, defisit telah menembus Rp764 triliun atau sekitar 4,67% terhadap PDB

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 semakin melebar akibat lemahnya penerimaan negara.

Pemerintah terus mencatatkan kenaikan utang. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Jumlah utang per akhir September tahun ini tercatat sebesar Rp5.756,87 triliun lebih besar Rp1.056,59 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) hingga Oktober 2020 telah mencapai Rp764,9 triliun atau 73,6% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.039,2 triliun.

Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan terkait utang pemerintah yang membengkak karena sering menjadi sorotan masyarakat, apalagi di tengah pandemi Covid-19.

Kemenkeu mengungkapkan kebijakan ditahannya tarif listrik oleh Kementerian ESDM berakibat pada tingginya beban APBN menanggung kompensasi hingga subsidi tarif listrik mencapai Rp200 triliun.

Laporan satu tahunan periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada perombakan APBN 2020 hingga perburuan vaksin hingga terbang lintas benua.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan bahwa defisit APBN mencapai Rp682,1 triliun atau 65,6% dari patokan dalam APBN 2020 senilai Rp1.039,2 triliun

Reputasi Indonesia dalam menjaga defisit APBN yang telah diakui dunia bakal rusak, saat Perppu 1 Tahun 2020 mengizinkan pemerintah melakukan defisit lebih dari 3%

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksikan defisit anggaran bakal terus melebar, akibatnya tanggungan pemerintah terhadap beban utang bakal makin meningkat.

Kementerian Keuangan melaporkan kondisi penerimaan negara mengalami penurunan akibat penerimaan pajak meleset dari target yang telah ditetapkan.