NABIRE - Humas Pemerintah Daerah (Pemda) didorong untuk bertransformasi dalam menyampaikan informasi publik agar tidak sekadar menjadi dokumentasi seremonial. Hal itu disampaikan praktisi media Armydian Kurniawan pada pelatihan Content Writing dan Media Handling bertajuk "Mengawal Reputasi Lewat Narasi" pada hari kedua SindoNews Sharing Session yang digelar di Nabire, Papua Tengah, Selasa (26/8/2025).

Menurut Armydian, tujuan utama dari penulisan konten humas adalah memberikan informasi, edukasi, sekaligus membangun kesadaran publik. Karena itu, pesan yang disampaikan harus fokus pada kebutuhan masyarakat, bukan sekadar menonjolkan aktivitas pejabat.

“Informasi dari humas pemda harus publik-sentris, bukan seremonial-simbolik. Bukan pejabat sentris,” ujarnya di hadapan peserta yang terdiri atas humas dan protokol Pemerintah Provinsi Papua Tengah, humas 8 pemkab di Papua Tengah, petugas Penerangan TNI, Humas Polda Papua Tengah, serta komunitas media setempat.

Dalam paparannya, Armydian yang menjabat sebagai Kepala Peliputan Digital iNews Media Group ini menekankan keterampilan dasar yang perlu dimiliki humas antara lain riset data, logika bahasa, dan kemampuan menyusun struktur tulisan yang baik. Tulisan humas harus mudah dipahami apa pun platformnya.



“Judul harus singkat dan menarik, lead ringkas, tubuh berita detail dengan kutipan narasumber, dan penutup jelas dengan kontak valid,” katanya.

Dia juga menyoroti berbagai kesalahan umum humas pemda, mulai dari informasi yang terlalu pendek atau bertele-tele, judul tidak menarik, penggunaan jargon teknis, hingga rilis yang terlalu promosi. “Tanpa data dan tanpa kutipan narasumber, rilis jadi hambar,” ucapnya.

Pelatihan di Nabire atas kerja sama SindoNews dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur humas pemda agar lebih profesional dalam menyampaikan informasi publik serta mampu menjaga reputasi pemerintah melalui narasi yang tepat.

Media Handling

Selain keterampilan menulis, humas juga harus mampu membangun relasi jangka panjang dengan media. Hubungan dengan pers sebaiknya bersifat kolaboratif, bukan sekadar protokoler apalagi transaksional.

“Konferensi pers jangan insidental, tapi rutin. Bisa dalam bentuk media gathering, coffee morning, atau diskusi berkala,” ungkapnya.

Dengan begitu, pemerintah daerah bisa lebih cepat mengklarifikasi isu kontroversial dan menjaga transparansi informasi.

Armydian mengingatkan bahwa kelemahan umum humas pemda selama ini adalah rilis yang pejabat-sentris, minim data konkret, serta hubungan dengan media yang masih kaku. Padahal, tujuan utama media handling adalah membangun kepercayaan publik.

“Pastikan kebijakan pemerintah dipahami warga. Jangan hanya kepala daerah-sentris, tapi juga tampilkan data layanan publik,” ujarnya.