PEMDA

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin menyebut masih ada laporan dari masyarakat bahwa penyandang disabilitas di Tanah Air masih merasa sulit mengakses haknya sebagai warga negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta para pemangku kepentingan untuk mencari cara agar pengelolaan keuangan negara menjadi optimal sehingga tak ada pemborosan.

Ekonom mempertanyakan, komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi covid-19. Sebab, realisasi penyerapan anggaran daerah masih sangat rendah, dimana ratusan triliun parkir di bank daerah.

Rendahnya serapan anggaran daerah merupakan hal yang terus berulang setiap tahun. Maka, perlu ada sanksi tegas kepada kepala daerah agar memberikan efek jera.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap, masih ada dana pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan. Jumlahnya pun terbilang sege gaban.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah pusat melakukan pembinaan serius terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang daya serap anggarannya rendah.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan anggaran sebesar Rp274 triliun mengendap di daerah. Komitmen pemerintah daerah (pemda) dalam penanganan pandemi Covid-19 dipertanyakan

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah terus mengimbau dan melakukan edukasi terkait pentingnya vaksinasi Covid-19 untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menekankan bahwa kewenangan untuk pembukaan sekolah tatap muka sepenuhnya diserahkan ke daerah masing-masing.

Ada ironi karena satu sisi ada anggaran yang tidak terpakai sedangkan ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya pemda.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi kerja keras 195 pemerintah daerah (Pemda) yang mendapatkan predikat sangat inovatif.

Pemanfaatan platform B2B e-commerce kini mulai menjadi suatu standar di lingkungan pemerintah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan barang/ jasa pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota segera mengimplementasikan layanan disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan.

Salah satu faktor penyebab APBD masih di bawah rata-rata adalah belum ada pengesahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena BOS ini langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke sekolah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian menyebut masih ada 345 daerah yang realisasi anggarannya di bawah 75%, padahal sudah akhir Desember.

Kebutuhan penerbitan obligasi daerah semakin mendesak karena pemerintah daerah harus mengejar ketinggalannya membangun akibat fokus pada pandemi Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membeberkan, telah mengucurkan dana pinjaman hingga puluhan triliun ke pemerintah daerah (Pemda) di tengah pandemi Covid-19.

Menyongsong dibukanya sekolah, Menko PMK Muhadjir Effendy meminta agar pemerintah daerah bersama pihak sekolah dan penyelenggara pendidikan membuat peta zona kerawanan Covid-19 secara detail.

Menjelang akhir tahun 2020, Pemerintah Daerah dan Satgas Covid-19 daerah diminta segera berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 di pusat. Hal ini agar tidak terjadi terdapat kekurangan pada logistik alat kesehatan seperti obat-obatan, reagen maupun alat pelindung diri (APD).

Mendagri RI, Muhammad Tito Karnavian menegaskan, BPD harus memiliki integritas, tidak ada konspirasi antara kepala daerah dengan direksi.

Kemnaker mencatat tiga langkah penting yang harus dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menangani permasalahan pengangguran di daerah

Realisasi belanja pemerintah daerah atau pemda tahun 2020 baru mencapai sekitar 65,74%. Padahal, tahun 2020 akan berakhir dalam waktu tiga minggu lagi.

Menkeu menilai realisasi anggaran daerah yang dilakukan oleh pemda belum cepat. Bahkan, menurutnya pemda masih sangat tergantung pada pemerintah pusat.

Kasum TNI Letjen Muhammad Herindra, meminta prajurit TNI menjaga soliditas dan sinergitas dengan Polri, Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Ditjen Dukcapil untuk menerjunkan tim ke daerah pilkada yang perekaman e-KTPnya kurang.