JAKARTA - Pada awal tahun 2026, wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) dari pemilihan langsung oleh rakyat ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) kembali mencuat. Sejumlah fraksi besar di DPR, mulai dari Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, mendukung gagasan ini dengan mempertimbangkan mahalnya ongkos pilkada langsung.

Sekjen Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) Achmad Syamsul Askandar alias Gus Aan mengakui wacana pengembalian pilkada ke DPRD menarik untuk ditindaklanjuti. "Kami mendukung pilkada dikembalikan ke DPRD. Karena faktanya pilkada langsung membuat masyarakat pragmatis," kata Gus Aan, Senin (5/1/2026).

Menurutnya, masyarakat mulai muak dengan politik transaksional yang membuat calon terpilih tidak fokus membangun daerahnya, tapi malah sibuk mencari laba untuk mengembalikan biaya kampanye yang sudah dikeluarkan.

Baca Juga: Kepala Daerah Dipilih DPRD Bakal Menghapus Politik Uang? Siti Zuhro: Bohong

Gus Aam menepis jika pilkada lewat DPRD dinilai tidak demokratis. "Pilkada melalui DPRD sudah sangat demokratis. Jika sistem ini dikhawatirkan memicu politik uang kepada partai politik dan anggota DPRD, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Kenapa? karena jika cuma politik uang yang ditakutkan, sangat mudah sekali bagi aparat penegak hukum untuk memantaunya."

Baca Juga: Gerakan Rakyat Tolak Usulan Pilkada melalui DPRD: Berisiko Memperkuat Politik Elite

Ia menyindir partai-partai yang menolak pilkada melalui DPRD, sebagai partai yang tidak mendengar aspirasi rakyat bawah. "Atau memang minim kader di daerah, sehingga aspirasi rakyat tidak sampai ke pusat," katanya.

Ia yakin pemilihan kepala daerah melalui DPRD merupakan cara jitu untuk menata demokrasi di tanah air, menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.