Berita Terkini : # pilkada

Pandemi Covid-19 membawa dampak sangat besar pada pelaksanaan Pilkada 2020 yang dijadwalkan pada 9 Desember mendatang. Salah satunya anggaran membengkak sebanyak Rp535,9 miliar.

Komisi II DPR meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran untuk keseluruhan tahapan pilkada yang sudah dianggarkan dalam NPHD.

Ketua KPU, Arief Budiman mengaku bahwa persoalan anggaran ini menjadi kekhawatiran tersendiri dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini.

KPU telah mengusulkan penambahan anggaran Rp 535,95 miliar untuk pembelian logistik APD pemilih dan penyelenggara dalam RDP Komisi II DPR, kemarin (27/5/2020).

Sejumlah oknum kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Labuhanbatu diduga mendapat perintah agar menggelembungkan sejumlah anggaran tahun 2020 untuk kepentingan pilkada dari calon petahana mendatang.

KPU mengusulkan penambahan logistik berupa alat pelindung diri (APD) untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 atau virus Corona.

Pelaksanaan pilkada serentak 2020 diprediksi menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya, kesiapan anggaran tahapan awal yang akan dilaksanakan 15 Juni 2020.

Laode Muhammad Syarif menilai Pilkada serentak yang rencananya digelar Desember 2020 menjadi ajang para petahana atau incumbent untuk memanfaatkan momen pandemi virus Corona (Covid-19).

Ketua NETFID Indonesia, Dahlia Umar menilai, jika pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan di 2020 nanti, akan mengutungkan para calon petahana atau incumbent.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mempersiapkan tahapan pilkada di 270 daerah. Tantangannya, pilkada ini akan digelar di tengah pandemi virus Corona.

Koornas JPPR, Alwan R. Robby menyebut, jika Pilkada tetap dilakukan pada Desember 2020 maka bukan tidak mungkin akan mengulang kejadian pada Pemilu 2019.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok dipastikan digelar 9 Desember 2020.

Mendagri, Tito Karnavian mengatakan kesepakatan pemungutan pada 9 Desember 2020 diambil berdasarkan pertimbangan dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 atau di tengah pandemi Corona.

Untuk itu, DPR meminta kepada KPU, Bawaslu dan Dewan kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk segera mengajukan penambahan anggaran ke pemerintah daerah.

Anggaran Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di tengah pandemi virus Corona menimbulkan konsekuensi berupa penambahan anggaran sebesar Rp535,95 miliar

Mendagri Tito Karnavian angkat suara soal anggapan calon kepala daerah petahana diuntungkan jika Pilkada Serentak 2020 tetap dilakukan di tengah Corona.

Mendagri Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah tetap melaksanakan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 di tengah kondisi pandemi virus Corona.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebut Indonesia harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai norma, termasuk Pilkada Serentak 2020.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, dan pemerintah agar pilkada serentak tahun dilaksanakan di tahun 2021.