JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengajak kepala daerah, bupati, wali kota dan sekretaris daerah untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam bidang ketahanan pangan. Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Akmal Malik menjelaskan, kebijakan Presiden Prabowo saat ini adalah politik pangan.

Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang banyak berkaitan dengan ekonomi pangan karena menyadari betapa pentingnya politik kemandirian pangan bagi Indonesia. Program prioritasnya yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Swasembada Pangan.

Baca juga: Modernisasi Pertanian Kunci Pemerintah Wujudkan Swasembada Pangan

"Kalau sebelumnya apabila kita membahas kebijakan politik terlalu makro, kali ini saya ingin mendorong fokus 1 hal saja yakni, bagaimana kebijakan politik diarahkan fokus untuk kemandirian pangan bisa diwujudkan. Bagaimana menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan. Misal mendorong, anak-anak muda, siswa sekolah untuk menanam 1 pohon cabe saja, itu sudah merupakan wujud mengimplemantasikan rasa nasionalisme demi kemandirian bangsa di bidang pangan," kata Akmal Malik saat membuka Rakornas Sinergi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Program Prioritas Presiden dan Asta Cita yang digelar Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta, Kamis (15/1/2026).

Menurut Akmal, Indonesia memiliki bonus demografi untuk menyongsong Indonesia Emas Tahun 20245. Untuk itu semua kalangan harus ikut menyiapkan sumber daya manusia (SDM) generasi muda yang berkualitas dan memahami bagaimana membangun Indonesia dimulai dari diri sendiri untuk menciptakan kemandirian bangsa dengan memulai satu hal yakni ketahanan pangan.

Baca juga: Asta Cita Prabowo Jadikan Kampung Nelayan dan Teknologi Maritim Pilar Ketahanan Pangan Nasional

Akmal mengingatkan bahwa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai negara agraris yang pertaniannya bagus. Namun celakanya saat ini hampir semua orang lupa melakukan regenerasi budaya agraris kepada generasi penerus, anak-anak bangsa. Saat ini jumlah petani Indonesia, baik petani maupun peternakan jumlahnya kurang lebih 5,1 juta orang dan mereka semua umumnya adalah orang yang sudah tua.

"Indonesia punya potensi bonus demografi anak-anak muda. Saya mencatat ada kurang lebih 80 juta anak usia sekolah mulai dari SMP hingga SMA di seluruh Indonesia. Pemikiran saya bagaimana seandainya kepada 80 juta anak sekolah ini mereka diberikan pendidikan bagaimana mewujudkan ketahanan pangan. Tidak usah muluk-uluk semuanya tapi 50% saja, berarti sekitar 40 juta anak masing-masing diberikan pendidikan sesuatu khusus dari sekolah untuk menanam 1 pohon. Dari situ akan tumbuh budaya menanam untuk ketahanan pangan," kata Akmal.

Dia berharap setiap kepala daerah dapat berinovasi menciptakan kegiatan bagi anak-anak usia sekolah, sejak dini diajarkan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Salah satu contoh sederhana misalnya menanam pohon cabai. Diketahui harga cabai merupakan salah satu faktor penyumbang inflasi dalam perenomian nasional.

Oleh karena itu, ketika menteri berkali-kali melaksanakan kegiatan-kegiatan penanganan inflasi termasuk salah satunya bagaimana mengendalikan harga cabai.

"Dalam pikiran saya andaikan satu siswa saja kita berikan kewajiban menanam satu cabai maka akan ada 80 juta batang cabai di Indonesia. Kegiatan menanam dan merawat pohon cabai itu termasuk kegiatan menumbuhkan disiplin dan tanggung jawab siswa di sekolah masing-masing. Simpel saja. Hal itu sudah saya laksanakanlah bersama teman-teman dengan mengunjungi sekolah di Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, kemarin saya juga ke Kota Pekanbaru, mereka diajak untuk menanam 1 anak 1 pohon cabai," kata Akmal.

Selain itu, Pemerintah menargetkan Program MBG mampu menjangkau sebanyak 82 juta penerima manfaat. Untuk itu diperlukan kesiapan pasokan pangan yang menyuplai ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini juga butuh kreativitas dari kepala daerah di daerahnya untuk menyiapkan bahan pangan untuk Program MBG.

Begitu juga dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, di tiap daerah harus dipikirkan bahwa Kopdes Merah Putih bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di masing-masing wilayahnya. Yakni dengan menyiapkan barang-barang yang bisa disuplai ke Kopdes Merah Putih, lalu dipasarkan ke masyarakat. Sehingga perekonomian rakyat bisa bergerak dengan koperasi.