JAKARTA - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk segera mereaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang sempat dinonaktifkan. Pasalnya, persoalan penonaktifan PBI JK ini menyangkut nyawa manusia.

"Saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan tadi segera. Karena ini mohon izin pimpinan, ini persoalan nyawa," ujar Rieke saat Rapat Konsultasi Pimpinan DPR bersama pemerintah, di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026).

Baca juga: 54 Juta Warga Miskin Belum Terima PBI JK, Tapi Ada 15 Juta Warga Mampu Justru Menerima

Rieke menilai, beban anggaran untuk menanggung PBI JK para peserta yang mengidap sakit kronis bisa ditanggung oleh APBN. Terlebih, kata dia, APBN diperuntukan bagi masyarakat.

"Ada 120.472 orang dikali 42.000 dikali 3 bulan, hanya Rp15,179 miliar. APBN bukan uang saya, bukan uang kita, uang rakyat. Saya yakin Pak Purbaya juga akan mengatakan tadi cukup karena sudah dialokasikan sebetulnya, tinggal diturunkan," ujar Rieke.

Di sisi lain, Rieke mendesak pemerintah untuk membenahi ekosistem data peserta PBI JK secara menyeluruh. Dengan begitu, ia meyakini, PBI JK ini akan lebih tepat sasaran.

Baca juga: Mensos Bakal Aktifkan Lagi PBI JK bagi 106.000 Penderita Penyakit Katastropik

"Sekali lagi mohon dukungannya kita untuk membenahi data negara, karena kita percaya bahwa di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan. Ini bukan soal deretan angka. Kita bekerja di sini saya yakin pimpinan bukan sekadar untuk menghitung secara teknis deretan angka, data sains, dan sebagainya," ujar Rieke.

"Keberhasilan kita bukan apa yang ditayangkan dalam PowerPoint, tapi keberhasilan kita ketika kita sejalan dengan Presiden Prabowo bahwa anggaran itu harus berbasis pada data agar pembangunan programnya semua terukur, terarah, dan tepat sasaran, termasuk bagi peserta penerima bantuan iuran," pungkasnya.