DPR RI

Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Azis Syamsuddin menyesalkan maraknya narasi terkait antivaksin COVID-19 di media sosial (medsos) yang diduga terkoordinasi.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi langkah Densus 88 Antiteror Mabes Polri yang berhasil meringkus jaringan teroris dalam sepekan ini.

Anggota DPR RI, Aliyah Mustika Ilham turut menghadiri peresmian gedung tersebut. Aliyah berharap, dengan beroperasinya gedung ini, kasus stunting bisa ditekan.

Wakil Ketua DPR RI , Azis Syamsuddin mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang telah mencabut aturan mengenai investasi industri miras dalam Perpres tentang Penanaman Modal.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Menristek Bambang Brodjonegoro, aktif melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi adanya keraguan public terhadap efektivitas GeNose.

Anggota DPR Illiza Saaduddin Djamal meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang rencana investasi Minuman Keras (Miras). Menurutnya, kebijakan itu hanya akan membuat peredaran dan konsumen miras meningkat.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar) akan berdampak positif bagi negara.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin COVID-19 terhadap tahanan KPK.

Khusus Jhoni Allen Marbun, karena statusnya merupakan Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat, DPP akan segera melakukan pergantian antarwaktu (PAW).

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengungkap alasan tidak memasukan revisi UU ITE sebagai usulan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Karena berisiko gaduh, Setjen DPR membuat aturan bahwa siapa pun dilarang memfoto atau merekam kegiatan vaksinasi, termasuk wartawan untuk meliput.

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah melangsungkan kegiatan vaksinasi di lingkungan DPR sejak Rabu (24/2/2021). Mayoritas anggota DPR belum divaksin.

Anggota DPR RI dan keluarga ternyata sudah mulai divaksinasi COVID-19 di lantai 1, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan sejak Rabu (24/2/2021).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah bahwa kegiatan vaksinasi anggota DPR dan keluarganya berlangsung secara tertutup sebagaimana yang diberitakan media massa.

Dengan mengabaikan isu pilkada, revisi UU Pemilu akan mencegah pembahasan bertele-tele soal normalisasi Pilkada 2022 dan 2023 atau pilkada serentak 2024.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan melibatkan aparat TNI, Polri dan Satpol PP dalam program vaksinasi.

Pemerintah diminta mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mengurangi risiko banjir di beberapa wilayah.

Anggota Komisi IX DPR Saleh Pertaonan Daulay menyayangkan aksi kerumunan massa saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Belum disahkannya daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 diduga akibat perbedaan pandangan antar fraksi dalam melihat beberapa undang-undang, salah satunya adalah RUU Pemilu.

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengapresiasi dan mendukung langkah pemerintah yang kembali membuat kebijakan untuk memangkas cuti bersama 2021.

DPR menyambut baik SE Kapolri tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat dan produktif, memiliki spirit yang sangat konstruktif terhadap demokrasi.

Pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri memutuskan untuk memangkas cuti bersama dari 7 hari menjadi 2 hari pada tahun 2021.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin ikut berkomentar terkait dua Anggota Polri yang berasal dari Polresta Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga telah menjual senjata dan amunisi kepada KKB di Papua.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menilai pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyatakan, pihaknya terbuka jika pemerintah ingin melakukam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.