Wakil Ketua DPR RI Korpolkam, Azis Syamsuddin menyesalkan maraknya narasi terkait antivaksin COVID-19 di media sosial (medsos) yang diduga terkoordinasi.
Anggota DPR RI, Aliyah Mustika Ilham turut menghadiri peresmian gedung tersebut. Aliyah berharap, dengan beroperasinya gedung ini, kasus stunting bisa ditekan.
Wakil Ketua DPR RI , Azis Syamsuddin mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang telah mencabut aturan mengenai investasi industri miras dalam Perpres tentang Penanaman Modal.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto minta Menristek Bambang Brodjonegoro, aktif melakukan sosialisasi untuk mengantisipasi adanya keraguan public terhadap efektivitas GeNose.
Anggota DPR Illiza Saaduddin Djamal meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang rencana investasi Minuman Keras (Miras). Menurutnya, kebijakan itu hanya akan membuat peredaran dan konsumen miras meningkat.
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menilai Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar) akan berdampak positif bagi negara.
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengevaluasi prosedur penyaluran dan pemberian vaksin COVID-19 terhadap tahanan KPK.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi mengungkap alasan tidak memasukan revisi UU ITE sebagai usulan prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR telah melangsungkan kegiatan vaksinasi di lingkungan DPR sejak Rabu (24/2/2021). Mayoritas anggota DPR belum divaksin.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad membantah bahwa kegiatan vaksinasi anggota DPR dan keluarganya berlangsung secara tertutup sebagaimana yang diberitakan media massa.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Pertaonan Daulay menyayangkan aksi kerumunan massa saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Belum disahkannya daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 diduga akibat perbedaan pandangan antar fraksi dalam melihat beberapa undang-undang, salah satunya adalah RUU Pemilu.
DPR menyambut baik SE Kapolri tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital yang bersih, sehat dan produktif, memiliki spirit yang sangat konstruktif terhadap demokrasi.
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin ikut berkomentar terkait dua Anggota Polri yang berasal dari Polresta Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga telah menjual senjata dan amunisi kepada KKB di Papua.
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menilai pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU ITE serta memasukkan revisi UU ITE ke dalam Prolegnas Prioritas 2021.
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin menyatakan, pihaknya terbuka jika pemerintah ingin melakukam revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.