Berita Terkini : # dpr ri

Komisi II DPR mengapresiasi kinerja Kemendagri dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2020.

Sikap Badan Legislasi (Baleg) DPR mencabut 16 RUU dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 menyulut kritik dari publik.

Polemik terkait pengusiran Direktur Utama MIND ID atau PT INALUM yang dilakukan anggota Komisi VII DPR RI disesalkan kelompok masyarakat.

Anggota Komisi IX DPR Anggia Ermarini menyambut baik langkah pemerintah yang akhirnya memilih menghentikan pelatihan Program Prakerja tersebut.

Dari 575 anggota DPR RI Periode 2019-2024, terdapat sejumlah milenial. Mereka berasal dari sejumlah parpol dan latar belakang yang juga berbeda.

Persoalan pada program Kartu Prakerja terus bermunculan. Terbaru, ditemukan masalah pada paket bundling program pelatihan Kartu Prakerja yang disediakan oleh perusahaan mitra penyedia paket pelatihan sehingga harus dihentikan.

Raker Evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 menyepakati untuk menghapus 16 RUU dan menambahkan 3 usulan RUU baru ke dalamnya.

Menkumham Yasonna Laoly melemparkan bola panas RUU HIP ke DPR dalam Rapat Kerja (Raker) Evaluasi Prolegnas Prioritas 2020 di Baleg DPR, Kamis (2/7/2020).

Sejumlah fraksi di Badan Legislasi (Baleg) DPR meminta agar RUU PKS tetap masuk di Prolegnas Prioritas 2021 yang akan dibahas pada Oktober 2020 mendatang.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS menuntut penjelasan wakil pemerintah, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly terkait RUU HIP.

Pemerintah dan pimpinan Badan Legislasi (Baleg) DPR didesak mencabut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dalam daftar program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2020

Dalam rapat itu, tidak ada pencabutan RUU HIP, tapi pemerintah malah mengusulkan tiga RUU baru untuk dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2020.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan sikap DPR yang menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengungkapkan tiga alasan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera diselesaikan.

Penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dari program legislasi nasional (prolegnas) menuai kritik.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Sirojudin Abbas menyebut, hasil survei SMRC menunjukkan RUU Ciptaker mendesak untuk disahkan guna membendung resesi dan menolong UMKM.

Komisi I DPR mengecam rencana Israel yang akan menganeksasi wilayah Tepi Barat. Pemerintah Indonesia diminta mendorong terbitnya resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Langkah pemerintah menghentikan paket pelatihan Kartu Prakerja diapresiasi oleh anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dicabut dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Fungsi legislasi DPR tak henti menuai sorotan. Kegaduhan yang dipicu parlemen tidak berhenti dengan menggulirkan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP).