DPR RI

Ali Mochtar Ngabalin merupakan salah satu pejabat lingkaran Istana Kepresidenan yang acapkali melontarkan pernyataan yang kontroversial. Ini jejak politiknya.

Mantan Menteri Perekonomian yang juga Kepala Bulog Rizal Ramli sebagai salah satu saksi sejarah lengsernya Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menuturkan sempat dipanggil Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat Wapres

Ketua DPR RI Puan Maharani berharap pemerintah segera menemukan vaksin untuk anak di bawah 12 tahun. Hal ini mengingat virus Covid-19, khususnya varian Delta, telah banyak menyerang anak-anak tanpa mengenal usia.

Dalam momentum perayaan Hari Anak Nasional (HAN) 2021, Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap aparat penegak hukum sebisa mungkin mengedepankan upaya diversi alias penyelesaian di luar jalur pengadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra meluncurkan buku LeParle Covidnomics. Buku tersebut berisi cerita perjuangan merumuskan kebijakan keuangan negara dan Industri keuangan dalam mengatasi krisis akibat Covid-19.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah untuk bekerja dengan hati, jujur dan transparan mengungkap data penanganan Covid-19.

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty, menyebut Indonesia saat ini menghadapi ancaman serius dalam kedaulatan data dan informasi, terutama saat kondisi pandemi Covid-19 yang semakin mendorong ketergantungan pada teknologi digital.

Pemprov DKI Jakarta belum lama ini mengajukan revisi Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, salah satu yang direvisi yakni Satpol PP diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik dalam tindak pidana terkait pelanggaran Covid-19.

Kesulitan mendapatkan obat Covid-19 rupanya juga dirasakan anggota DPR RI Abraham Lulung Lunggana (Lulung). Pemerintah diminta memberi perhatian khusus terkait kelangkaan obat Covid-19 tersebut.

Wakil Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPR Ahmad Sahroni mempertanyakan penyebab penurunan testing Covid-19 tersebut. Kata dia, seharusnya testing diperbanyak.

Pengetatan akses keluar masuk di lingkungan Kompleks Parlemen akan terus dilakukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai dengan 25 Juli, yang kemudian akan dilonggarkan pada 26 Juli jika kasus Covid-19 mengalami penurunan.

Menteri BUMN Erick Thohir dikabarkan mengangkat Indra Iskandar sebagai komisaris PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI. Indra merupakan Sekretaris Jenderal (Setjen) DPR RI.

MPR, DPR, dan DPD RI akan menggelar penyembelihan hewan kurban besok pagi. Daging kurban akan dibagikan kepada pamdal hingga pengemudi ojek online.

Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad meminta agar pemerintah memutuskan agar kebijakan PPKM Darurat diperpanjang hingga hari Kemerdekaan yang jatuh pada 17 Agustus mendatang.

Target vaksinasi Covid-19 nasional masih jauh dari harapan, dari jumlah vaksin yang sudah masuk ke Indonesia sebanyak 137 juta dosis, sementara yang baru digunakan baru 54 juta dosis atau belum sampai 50% dari jumlah dosis yang ada.

Vaksinasi Covid-19 secara jemput bola atau door to door oleh Badan Intelijen Negara (BIN) diyakini bakal berdampak positif pada percepatan mencapai target vaksinasi nasional. Sehingga, instansi lain diharapkan bisa menjalankan program serupa.

Komisi XI DPR RI diingatkan untuk melakukan seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay menyebutkan PPKM Darurat yang sudah dimulai sejak awal Juli 2021 hingga saat ini kurang efektif menurunkan kasus Covid-19.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi PPKM Darurat tahap pertama 3-20 Juli 2021 sebelum memperpanjangnya kembali.

Langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengalihfungsikan fasilitas Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjadi rumah sakit darurat Covid-19 disambut baik DPR.

Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa menjamin keamanan di Papua Barat menyusul disahkannya Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua atau RUU Otsus Papua menjadi undang-undang.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, peralihan sumber energi primer dari fosil ke sumber ramah lingkungan memang harus dilakukan.

Ketua DPR Puan Maharani berharap otonomi khusus (Otsus) Papua yang baru saja diundangkan bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran. Menurutnya, regulasi ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat Papua.

Pimpinan DPR RI dan 492 anggota yang hadir secara fisik maupun virtual dalam rapat paripurna menyetujui mengesahkan RUU Otsus Papua menjadi Undang Undang (UU).