JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) , Budi Santoso mengungkap penyebab tingginya harga cabai rawit merah yang kini menembus Rp100.000 per kilogram usai Lebaran 2026 . Kenaikan komoditas tersebut diketahui usai dirinya melakukan melakukan inspeksi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Pasar Minggu, pada Sabtu (28/3/2026) pagi.

Menurut Budi, lonjakan harga cabai rawit merah dipicu oleh faktor cuaca yang menghambat proses panen di tingkat petani. Baca Juga: Harga Cabai Merah Turun, Indonesia Deflasi 0,15% di Januari 2026

“Ya, jadi problemnya kan kami sudah komunikasi dengan asosiasi petaninya. Problemnya memang cuaca, jadi salah satunya memanennya itu kan tidak bisa terus, artinya ketika hujan berhari-hari kan berarti nggak bisa memanen. Itu memang yang cabai, cabai rawit merah,” ujar Budi kepada wartawan.

Ia mengatakan, kenaikan harga hanya terjadi pada cabai rawit merah, sementara komoditas cabai jenis lainya relatif stabil atau masih di bawah harga eceran tertinggi (HET).

“Tapi yang lain nggak ada masalah. Tadi kalau lihat cabai yang panjang keriting itu kan di bawah HET. Itu kan HET-nya 55, tapi tadi dijual 50. Jadi masih normal, masih bagus ya. Sebenarnya nggak ada masalah, itu memang yang cabai rawit merahnya,” jelasnya.

Selain faktor cuaca, Budi juga menyebut aktivitas pasar yang belum sepenuhnya pulih setelah Lebaran turut memengaruhi harga. Ia mengungkapkan, baru sekitar 50 persen pedagang yang kembali berjualan lagi di pasar.

Baca Juga: Mentan Amran Waswas, Perang Iran vs AS-Israel Picu Kenaikan Harga Pangan



“Kemudian sekarang setelah Lebaran tadi memang informasi dari teman-teman di Pasar Minggu, kurang lebih mungkin baru 50 persen ya pedagangnya baru datang,” katanya.

Meski demikian, ia memastikan ketersediaan bahan pokok secara umum masih aman. “Dan kebutuhan pokok kita seperti beras, kemudian minyak, cabai, dan lain-lain tercukupi. Ya jadi saya kira semua bagus, pasokan tercukupi, dan kita terus akan terus memantau ya kebutuhan-kebutuhan pokok kita sehari-hari,” tambahnya.

Pemerintah, lanjutnya, terus memantau perkembangan harga melalui sistem pemantauan berbasis digital.

Menurutnya, pemerintah tidak hanya memantau pasar secara langsung, tetapi juga melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

“Jadi kami memang tidak hanya memantau ke pasar langsung, tetapi sering saya sampaikan kita punya SP2KP. Jadi secara fisik, kami dari tim pusat mungkin tidak bisa ke pasar, tetapi teman-teman di daerah melalui kontributor kita, ada sekitar 550 titik pasar yang dipantau dari 514 kabupaten/kota,” ungkap Budi.