JAKARTA - Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta mendapat sorotan. DPRD DKI Jakarta meminta pelayanan publik tersebut perlu segera dibenahi secara menyeluruh.

Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly Muhammad mengungkap adanya dugaan matahari kembar di tubuh PTSP yang memicu ketidakharmonisan dalam lingkungan kerja. Temuan tersebut telah disampaikan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dalam forum Rapat Paripurna sebagai bagian dari fungsi pengawasan legislatif.

Menurut Ramly, persoalan bermula dari keberadaan pejabat Wakil Kepala DPMPTSP yang berasal dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata). Pejabat tersebut diduga membawa sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dari instansi asalnya ke lingkungan PTSP, sehingga memicu perpindahan gerbong pegawai.

Baca juga: Sistem Pelayanan Satu Pintu DKI Jakarta Bakal Diterapkan di Kerajaan Kamboja

Kondisi ini dinilai menciptakan suasana kerja yang tidak kondusif. Bahkan, muncul rasa saling curiga di antara pegawai yang berpotensi mengganggu kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ramly menegaskan, jika terdapat pegawai dengan kinerja yang tidak optimal, seharusnya dilakukan evaluasi secara objektif, bukan melalui praktik yang berpotensi memperkeruh suasana internal.

Ramly memperingatkan situasi tersebut dapat memicu dualisme kepemimpinan di dalam organisasi. Tarik-menarik kewenangan antara pimpinan dan wakil pimpinan dikhawatirkan akan berdampak langsung pada efektivitas pelayanan. “Tidak sesuai dengan program, ganti. Yang penting pelayanan masyarakat diutamakan,” ujar Ramly, Rabu (1/4/2026).

Lihat video: DPRD DKI Sidak Flyover Latumenten Picu Macet Parah di Grogol



Ramly menekankan fokus utama birokrasi harus tetap pada peningkatan kualitas layanan. Ramly mendorong agar sistem kerja PTSP mengadopsi standar profesional sektor swasta yang lebih cepat dan responsif, seperti yang diterapkan oleh Bank Central Asia.

“Seluruh petugas harus memahami tugas secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi dengan cepat agar masyarakat tidak mengalami hambatan dalam mengurus perizinan,” katanya.

Terkait kebijakan kerja fleksibel seperti Work From Home (WFH) atau Work From Anywhere (WFA), Ramly mengingatkan efisiensi kerja harus diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Ramly menegaskan pengurangan hari kerja tidak boleh berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan publik.

Pengawasan yang ketat, lanjutnya, menjadi kunci agar kinerja ASN tetap optimal. “Harus ada yang kontrol,” tegasnya.

Ramly berharap, momentum efisiensi kerja yang tengah dijalankan pemerintah dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan internal, sekaligus mendorong reformasi birokrasi menuju sistem pelayanan publik yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.