DPRD DKI JAKARTA

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta Pemprov DKI mengevaluasi pelaksanaan upaya terpadu penanggulangan Covid-19. Evaluasi tersebut diperlukan menyusul membeludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta mengadakan peringatan Nuzulul Quran pada akhir fase kedua Ramadhan 1442 H.

Rencana Pembangunan Masjid sebagai sarana ibadah umat Islam di kompleks Taman Villa Meruya (TVM) Jakarta Barat, masih menjadi polemik karena adanya penolakan sebagian warga.

Badan Penanggulangan Bencana (BAGUNA) DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta mendirikan posko dan dapur umum untuk korban kebakaran di Jalan Keadilan Dalam RT 02/01, Keagungan, Taman Sari, Jakarta Barat. Sebanyak 1.000 paket nasi dibagikan untuk para korban kebakaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyerahkan LKPJ 2020 dalam Rapat Paripurna yang diselenggarakan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 19 April 2021.

Wali Kota Jakarta Timur Muhammad Anwar menilai kritikan anggota DPRD DKI terkait pembangunan rumah panggung di Kampung Melayu, tidak perlu ditanggapi arogan.

Pemprov DKI Jakarta merencanakan memulai pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di Jakarta meskipun masih secara terbatas. Fraksi PKS DPRD DKI mengingatkan agar rencana pembelajaran tatap muka di sekolah ini perlu dilakukan secara hati-hati, terutama untuk sekolah dasar.

Anggota Komisi E DPRD DKI, Oman Rohman Rakinda mengatakan, Rabu 7 April 2021, sebanyak 100 sekolah di Ibu Kota akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Proyek pembangunan gudang peralatan kapal di kawasan Pelabuhan Perikanan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara masih terus berlanjut.

Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda dikabarkan telah dinonaktifkan. Anggota Komisi C DPRD DKI, Jupiter membenarkan Blessmiyandi telah dinonaktifkan dari jabatannya.

Perubahan syarat bagi warga yang ingin membeli hunian Rumah DP 0 Rupiah membuktikan janji Gubernur Anies Baswedan hanya isapan jempol belaka.

Pemberian vaksinasi Covid-19 kepada keluarga anggota DPRD DKI menuai protes keras dari Ombudsman. Vaksin semestinya diutamakan diberikan kepada pelayan publik.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Bambang Kusumanto mendorong Pemprov DKI melepaskan saham bir di PT Delta Djakarta pada tahun ini juga.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memproses kasus dugaan korupsi pembelian lahan untuk program rumah DP Rp0. DPRD DKI akan meminta penjelasan dari manajemen Perumda Sarana Jaya terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani mengkritisi rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan membuka tempat karaoke di masa pandemi COVID-19.

DPRD DKI Jakarta hari ini, Senin (15/3/2021) baru saja meminta keterangan pihak PT Pembangunan Sarana Jaya terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Direktur Utama Yoory C Pinontoan.

Komisi B DPRD DKI Jakarta memanggil PT Pembangunan Sarana Jaya untuk mengklarifikasi dugaan korupsi yang dilakukan mantan Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C Pinontoan.

DPRD DKI Jakarta terus mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Dirut Sarana Jaya Yoory C Pinontoan terkait program DP 0 Rupiah.

Rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membuka tempat karaoke di masa pandemi Covid-19 mendapat beragam tanggapan. Salah satunya datang dari F-PKS DPRD DKI Jakarta.

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mendukung Pemprov DKI Jakarta yang ingin menjual saham bir di perusahaan produsen minuman keras PT Delta Djakarta.

Pemprov DKI Jakarta ingin menjual saham di perusahaan produsen miras PT Delta Djakarta. Alasannya, karena ingin meindungi kesehatan warga negara.

Rencana pembukaan tempat karaoke oleh Pemprov DKI Jakarta mendapat dukungan dari Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta. Namun, pengunjung karaoke harus tetap mengenakan masker saat bernyanyi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan tanah Rumah DP 0 Rupiah di Pembangunan Sarana Jaya pada 2019 yang disinyalir telah merugikan negara ratusan miliar rupiah.

Komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia mengirimkan surat perihal permohonan audiensi kepada Komisi B DPRD DKI Jakarta. Surat permintaan audiensi tersebut terkait Jalur Sepeda Terproteksi.

Bapemperda DPRD DKI Jakarta dan Bappeda DKI Jakarta sedang membahas tiga rancang aturan Perda Tata Ruang di ibu kota.