DPRD DKI JAKARTA

APBDP DKI Jakarta 2020 mulai dibahas. Berbeda dari sebelumnya, pembahasan APBD Perubahan itu digelar di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/10/2020).

DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Covid-19 menjadi Peraturan Daerah (Perda) pada Senin 19 Oktober 2020.

DPRD DKI Jakarta mengimbau masyarakat kelompok menengah ke atas agar disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Pasalnya, mayoritas pasien positif Covid-19 di Jakarta merupakan masyarakat kelompok menengah ke atas.

Sanksi hukum yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19 di Jakarta hanya berupa hukuman denda. Pidana denda yang diatur berkisar Rp5-7,5 juta.

Pemprov DKI Jakarta akhirnya memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid-19, Senin (19/10/2020). Perda berisi 11 bab dengan 35 pasal itu mengatur sanksi pidana hingga kepastian usaha di masa pandemi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah 3 tahun memimpin Jakarta. Namun, dalam kepemimpinannya banyak kebijakannya yang dinilai kontroversi.

Mantan anggota DPRD DKI Jakarta, Bestari Barus menyayangkan adanya sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 yang kerap mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, namun tidak disertai data yang tepat.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan kebijakan pengendalian Covid-19 yang selama ini dilakukan hanya berpengaruh sekitar 20%. Direncanakan Senin, 19 Oktober 2020 besok Perda tentang Penanggulangan Covid-19 akan disahkan dalam rapat paripurna bersama DPRD DKI.

Fraksi PKS di DPRD DKI meminta Gubernur Anies Baswedan untuk lebih mempercepat program Jakpreneur dan menjadikannya sebagai bagian dari pemulihan ekonomi saat pandemi.

Tiga tahun sudah Gubernur Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Selain prestasi, selama kepemimpinannya diwarnai kontroversi. Bahkan secara kebijakan kerapkali berseberangan dengan pemerintah pusat.

DPRD DKI Jakarta mendukung kelanjutan proyek Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara yang dikerjakan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

DPRD DKI Jakarta bentuk Pansus Kawasan Berikat Nusantara (KBN) karena adanya permasalahan dalam proyek pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta.

PSBB Transisi tidak bermakna melonggarkan protokol kesehatan Covid-19, akan tetapi harus lebih disiplin dalam menjalankannya.

Banjir merendam sedikitnya 32 rukun tetangga (RT) di beberapa wilayah Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur sejak Sabtu 10 Oktober 2020 malam.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta meminta pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di ibu kota dihentikan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan diminta melibatkan lembaga legislatif, terkait dengan pembahasan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat.

PSBB ketat di Ibu Kota Jakarta bakal berakhir, besok Minggu 11 Oktober 2020. Namun hingga saat ini, jumlah kasus baru Covid-19 di Ibu Kota masih cukup tinggi.

Bapemperda DPRD DKI Jakarta menilai sanksi pidana bagi pelanggar PSBB dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Penanggulangan Covid-19 masih rancu.

Pengetatan PSBB Jakarta kurang efektif karena tidak didukung dengan kebijakan dari daerah penyangga seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang.

Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan Covid-19 di Jakarta masih terus dibahas bersama DPRD dan Pemprov DKI Jakarta. Rancangan Perda tersebut dinilai terlalu banyak menuntut warga tetapi minim solusi.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta mulai mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Covid-19.

Sejumlah seniman musik dangdut dan pekerja malam berunjuk rasa di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/10/2020). Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut kebijakan PSBB ketat yang berlaku saat ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan sempat melarang pasien positif Covid-19 untuk melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun, kebijakan itu telah dibatalkan.

DPRD DKI Jakarta menyayangkan antisipasi genangan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta saat ini. Pemprov DKI Jakarta diingatkan segera mengambil langkah nyata dan cepat untuk mengantisipasi banjir.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai Pemprov DKI lamban dan tak serius mengantisipasi banjir.