DPRD DKI JAKARTA

Kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp8 miliar per anggota pada 2021 menuai kritikan.

Rencana kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sangat disayangkan. Ini dinilai akan memberatkan warga Jakarta.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyayangkan usulan kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta.

Usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta pada 2021 menjadi sorotan publik. Warganet beramai-ramai menuliskan 'DPRD' untuk mengkritik.

Paguyuban Pedagang Kuliner Kinanti Building dan PT Kinanti Utama Karya terus berupaya mendapat perlindungan menyeluruh dari pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta.

Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai kurang sensitif pada kondisi pandemi Covid-19. Pasalnya saat ini pemerintah seharusnya mengoptimalkan anggaran untuk pemulihan ekonomi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyampaikan rasa prihatin setelah Gubernur dan Wakil Gubernur DKI positif COVID-19.

Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, kenaikan anggaran tersebut dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan tes Covid-19 tidak perlu dilakukan terhadap semua anggota Dewan.

Kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta dinilai membuktikan niat dari anggota dewan menggelar rapat pembahasan APBD di luar kota.

DPRD DKI Jakarta dikritik untuk tidak menaikkan RKT dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2021.

Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2021 telah disahkan sebesar Rp82,5 triliun.

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD menyepakati nilai Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 sebesar Rp82,5 triliun.

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021 dalam rapat paripurna. Sebanyak 28 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ditetapkan menjadi Propemperda DKI Jakarta, yang akan dibahas tahun 2021 mendatang.

Dalam rapat paripurna DPRD, Pemprov DKI Jakarta malah dinyatakan soal diskriminatif dalam penegakan PSBB Transisi.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta menyetujui sebanyak 24 raperda masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2021.

Permasalahan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN) masih belum menemukan titik temu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan, tidak ada penambahan saham kepemilikan di PT Delta Djakarta.

Pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 dan APBD 2021 masih dibahas di Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pengendalian banjir dipastikan menjadi prioritas dalam kegiatan anggaran 2021.

Wakil Ketua DPRD DKI dari fraksi Gerindra M Taufik mengaku belum mengetahui secara utuh ucapan Megawati yang menyebutkan Jakarta saat ini amburadul. Namun, apabila benar adanya tentu harus ada kota pembandingnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik menilai pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Habib Rizieq Shihab merupakan sebuah pertemuan biasa.

Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini belum juga memberlakukan Peraturan Daerah tentang penanggulangan Covid-19 yang telah diparipurnakan sejak 19 Oktober 2020.

Pemprov DKI Jakarta menghapus rute Light Rail Transit Velodrome-Dukuh Atas. Penghapusan rute tersebut dinilai menabrak Peraturan Presiden (Perpres) No 55/2018.

Pemprov DKI Jakarta akan membuka kembali kegiatan resepsi pernikahan di gedung atau di hotel pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi.

F-PKB DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Gubernur Anies Baswedan mengubah bantuan berupa paket sembako dengan BLT kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.