JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti berbagai praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda) dalam menurunkan tingkat pengangguran. Hal ini terlihat dalam kegiatan Presentasi Kepala Daerah pada Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah dimensi penurunan tingkat pengangguran yang dilakukan secara daring dari Command Center BSKDN pada Rabu, 1 April 2026.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang penilaian, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran bersama antardaerah untuk saling berbagi pengalaman dan strategi yang terbukti efektif.

Baca juga: BSKDN Kemendagri Terapkan Rasch Model untuk Memperkuat Kualitas Kebijakan

“Melalui forum ini, kita dapat mengidentifikasi praktik-praktik terbaik dari daerah yang berhasil menurunkan pengangguran. Ini penting agar dapat direplikasi dan diadaptasi oleh daerah lain sesuai dengan karakteristik masing-masing,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan presentasi, sejumlah daerah menunjukkan berbagai pendekatan inovatif dalam menangani pengangguran. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara, misalnya, menampilkan praktik baik melalui penguatan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan kebutuhan industri, seperti pelatihan operator alat berat yang disesuaikan dengan permintaan kawasan industri.

Selain itu, Maluku Utara juga mendorong hilirisasi sektor unggulan, seperti komoditas cengkeh dan perikanan, guna meningkatkan nilai tambah ekonomi sekaligus membuka lapangan kerja baru. Dukungan terhadap UMKM juga diperkuat melalui akses pembiayaan, pendampingan, hingga fasilitasi agar produk lokal mampu naik kelas dan menembus pasar yang lebih luas.

Baca juga: Gempa M7,6 Guncang Bitung, 10 Wilayah Ini Rawan Tsunami

Sementara itu, Kabupaten Alor menunjukkan praktik baik melalui pengembangan program berbasis potensi lokal, seperti program “Tripalawa” yang mengintegrasikan sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah. Upaya ini diperkuat dengan pemberian kemudahan investasi di sektor unggulan serta dorongan kewirausahaan bagi masyarakat, termasuk lulusan pendidikan tinggi, agar tidak bergantung pada sektor formal.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Alor juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar memiliki keterampilan yang memadai, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, Yusharto menekankan, keberhasilan penurunan pengangguran tidak hanya dilihat dari capaian angka, tetapi juga dari kualitas kebijakan, inovasi yang dihasilkan, serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Yang kita dorong adalah kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata. Inovasi dan kolaborasi menjadi faktor penting dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan,” pungkasnya.