JAKARTA - Ekonom Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini menilai Indonesia saat ini menghadapi persoalan regulasi yang terlalu berlebihan atau overregulated sehingga menyebabkan biaya ekonomi menjadi mahal dan menghambat masuknya investasi. Menurut Didik, kondisi tersebut membuat daya saing Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Vietnam yang dinilai lebih agresif melakukan reformasi birokrasi dan deregulasi ekonomi.

"Indonesia sudah terlalu overregulated, sehingga biaya ekonomi tinggi dan investasi melambat," ujar Didik dalam keterangan resmi, Minggu (17/5/2026).

Ia mengatakan persoalan utama ekonomi nasional saat ini bukan hanya soal perlambatan investasi, tetapi juga lemahnya institusi dan birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit. Proses perizinan investasi di Indonesia bahkan disebut dapat memakan waktu hingga satu sampai dua tahun.

Baca Juga: Prabowo Bentuk Satgas Khusus Sederhanakan Regulasi dan Perizinan



Padahal, menurut dia, negara lain mampu menyelesaikan proses serupa hanya dalam hitungan dua minggu. Kondisi tersebut membuat investor asing lebih memilih negara lain yang menawarkan kepastian dan kemudahan usaha.

Didik menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membentuk satuan tugas deregulasi merupakan langkah rasional dan memang dibutuhkan untuk mempercepat reformasi ekonomi nasional. Menurutnya, negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan industrialisasi juga menggunakan pendekatan serupa melalui reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin politik tertinggi.

"Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi," katanya.

Baca Juga: Prabowo Tak Segan Copot Pejabat yang Ogah Sederhanakan Regulasi



Ia mengingatkan tantangan reformasi saat ini jauh lebih kompleks dibanding masa lalu. Struktur ekonomi dinilai lebih rumit, birokrasi semakin gemuk, serta kepentingan rente ekonomi semakin besar. Karena itu, keberhasilan deregulasi tidak cukup hanya dengan memangkas izin usaha, tetapi juga membutuhkan reformasi institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat dan daerah, hingga digitalisasi birokrasi.

"Kunci keberhasilannya adalah keberanian politik melawan ekonomi rente yang boros," pungkasnya.