Pemerintah Kota Gorontalo menjadi salah satu daerah terbaik menerapkan reformasi birokrasi berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB).
Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Hang Nadim menggelar pencanangan pembangunan zona integritas untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik memastikan proses reformasi birokrasi di tingkat pemerintahan daerah (pemda) tak hanya fokus perampingan eselon.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati meyakini Indonesia mampu melewati krisis seperti pandemi global Covid-19 serta menggunakan momentum untuk semakin memperkuat reformasi struktural.
Kemenag membuka seleksi terbuka untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau yang biasa disebut Eselon I. Pendaftaran dilakukan secara online, dan telah dibuka sejak 1-15 April 2021.
Baru dilantik pada 26 Februari 2021 lalu, Bupati Pegunungan Bintang, mengambil langkah kontroversial dengan menonaktivkan 42 kepala dinas, serta menambah
Reformasi birokrasi juga harus membongkar pola pikir dan mentalitas lama aparatur sipil negara sehingga lebih terbuka menyingkapi berbagai tantangan pembangunan yang ada.
Kementerian Perindustrian berupaya mendorong pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di seluruh satuan kerja (satker) satker yang ada.
Kepala Kantor Imigrasi (Kakanim) Kelas II TPI Cilegon Ruhiyat M. Tolib melakukan penandatanganan deklarasi janji kinerja sebagai tanda Pelaksanaan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo menyebut bahwa tata kelola pemerintah yang ada saat ini belum serempak.
DJKI Kemenkumham berkomitmen memberikan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat melalui pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Jokowi menyebut bahwa mewujudkan pelayanan publik yang baik dibutuhkan usaha yang berkelanjutan. Salah satunya usaha mengubah budaya birokrasi dari senang dilayani menjadi budaya melayani.
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menyampaikan, bahwa pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo mencatat, pentingnya setiap kementerian dan lembaga (K/L) membangun komitmen dan budaya inovasi.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melaksanakan perampingan organisasi melalui peralihan jabatan struktural Eselon III dan Eselon IV ke dalam jabatan fungsional.
Kemenpan RB melaporkan hal-hal yang sudah dikerjakan selama tahun 2020. Salah satunya adalah mengenai penyederhanaan birokrasi dengan memangkas eselonisasi menjadi dua saja.
Badan Perlindungan Konsumen Nasional terus berbenah dalam reformasi birokrasi dengan menambah SDM milenial. Sepanjang bulan ini sebanyak 18 milenial lulusan baru telah direkrut.
