JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2021 untuk 7 BUMN senilai Rp35,135 triliun. Sebelumnya, Kemenkeu baru menyepakati PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 6,2 triliun.

Menteri BUMN, Erick Thohir mencatat, PMN BUMN 2021 nantinya dialokasikan untuk program penugasan pemerintah hingga restrukturisasi. "Jadi total yang sekarang diberikan adalah untuk 2021 itu Rp35,135 triliun," ujar Erick Thohir dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakar, Rabu (22/9/2021).

Baca Juga: Alokasi Dana PMN Harus Dioptimalkan

Adapun rincian 7 BUMN penerima PMN di antaranya, pertama, Indonesia Financial Group (IFG) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan sebesar Rp 20 triliun.

IFG akan mengalokasikan anggaran untuk program restrukturisasi berupa peningkatan kapasitas usaha dalam menata industri perasuransian dan pinjaman hingga restrukturisasi PT Jiwasraya (Persero).

Kedua, PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp 6,208 triliun. Anggaran dialokasikan untuk penugasan pembangunan Tol Trans Sumatera. Ketiga, PT Pelindo sebesar sebesar Rp 1,2 triliun untuk pembangunan pelabuhan.

Keempat, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp 470 miliar untuk penugasan infrastruktur dasar. Kelima, PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)/KIW sebesar Rp 977 miliar, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,28 triliun dan PT PLN (Persero) senilai Rp 5 triliun.

"Kemudian kawasan industri batang. Alhamdulilah ini kerja sama dengan Kementerian Investasi, banyak sekali investasi yang masuk di batang, juga yang penting bagaimana kita pastikan industri baterai kita tidak cuma jadi market, tapi kita bangun di Indonesia yang salah satunya kemarin Hyundai meresmikan pabriknya di Cikarang," katanya.

Baca Juga: Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata Usul Dana PMN Rp7,5 Triliun

Keenam, PT PAL Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,28 triliun dan PT PLN (Persero) senilai Rp 5 triliun untuk pembangunan kapal selam. Ketujuh, PT PLN (Persero) sebesar Rp 5 triliun.

"Terakhir ini PLN Rp 5 triliun sebagai pembangunan transmisi gardu induk distribusi listrik masuk desa untuk masyarakat kita yang ada di desa yang belum mendapatkan listrik," ungkap Erick.