Presiden Jokowi resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait Penyertaan Modal Negara untuk tiga perusahaan BUMN antara lain BPUI, PLN dan holding aviasi.
Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, untuk PMN tambahan (2021), Alhamdulilah HK dapat bantuan dari pemerintah yaitu menyelesaikan pembangunan di tol Sumatera tambahan Rp9 triliun.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyepakati Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2021 untuk 7 BUMN senilai Rp35,135 triliun.
Erick Thohir mengakui sejumlah perusahaan negara terlena dengan subsidi atau anggaran negara. Salah satunya skema PMN yang ramai-ramai diajukan perseroan.
Proses pembentukan holding ultra mikro memasuki tahap akhir yang ditandai dengan penandatanganan pengalihan saham negara pada Pegadaian dan PNM kepada BRI.
Indonesia Fincancial Group (IFG) tidak akan memperoleh dana penyertaan modal negara (PMN) Rp2 triliun di 2022 sehingga akan mencari pendanaan dari luar.
Holding BUMN Aviasi dan Pariwisata, PT Aviasi Pariwisata Indonesia mengajukan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun 2022 senilai Rp7,5 triliun.
Holding BUMN asuransi dan penjaminan, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau Indonesia Financial Group (IFG) dikabarkan tidak memperoleh PMN tahun 2022.
PLN mencatat Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5 triliun, dari dana tersebut bakal dipakai untuk percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan 5 destinasi pariwisata super prioritas.
CEO PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod menyebut, pemberian dana segar PMN akan mendukung perwujudan Whole Local Production. Bahkan, selaras dengan cita-cita Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.
Menteri Erick Thohir menjawab, kritikan Faisal Basri, perihal Penyertaan Modal Negara (PMN) BUMN senilai Rp106 Triliun yang sudah mendapatkan restu DPR.
