BERITA TERKAIT - HUKUM TATA NEGARA

stripline
Pakar hukum tata negara: Perppu soal MK tak diperlukan
Nasional
Pakar hukum tata negara: Perppu soal MK tak diperlukan
19 Oktober 2013 - 10:35 WIB
Pakar Hukum Tata Negara: Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Presidential Threshold Sudah Tidak Relevan
10 Januari 2017 - 12:15 WIB
Pakar Hukum Tata Negara: Pergub Itu Urusan Rezim Anggaran
Metro
Pakar Hukum Tata Negara: Pergub Itu Urusan Rezim Anggaran
25 Maret 2015 - 22:09 WIB
Kasus Golkar, Ahli Hukum Tata Negara Bersaksi di PTUN
Nasional
Kasus Golkar, Ahli Hukum Tata Negara Bersaksi di PTUN
20 April 2015 - 10:27 WIB
Pemenang Pemilu Jadi Ketua DPR, Salahi Hukum Tata Negara
Nasional
Pemenang Pemilu Jadi Ketua DPR, Salahi Hukum Tata Negara
28 Agustus 2014 - 15:32 WIB
Pakar Hukum Tata Negara: Alih Status Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Alih Status Tak Boleh Rugikan Pegawai KPK
11 Mei 2021 - 16:10 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Yakin MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Yakin MK Tolak Uji Materi Presidential Threshold
02 Januari 2022 - 20:52 WIB
Pakar Hukum Tata Negara UI Puji Kebangkitan Prestasi Legislasi DPR RI
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara UI Puji Kebangkitan Prestasi Legislasi DPR RI
10 Oktober 2020 - 21:41 WIB
Ahli Hukum Tata Negara UGM Sebut Perpres TNI Atasi Terorisme Bermasalah
Nasional
Ahli Hukum Tata Negara UGM Sebut Perpres TNI Atasi Terorisme Bermasalah
30 Mei 2020 - 07:06 WIB
Pakar Hukum Tata Negara: Sistem Proporsional Tertutup Konstitusional dan Terjamin Demokratis
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Sistem Proporsional Tertutup Konstitusional dan Terjamin Demokratis
12 Januari 2023 - 13:53 WIB
Risma Rangkap Jabatan, Pengamat Hukum Tata Negara: Apa yang Mau Dipertahankan?
Daerah
Risma Rangkap Jabatan, Pengamat Hukum Tata Negara: Apa yang Mau Dipertahankan?
23 Desember 2020 - 23:09 WIB
Catatan Pakar Hukum Tata Negara soal Proses Pembuatan UU Cipta Kerja
Nasional
Catatan Pakar Hukum Tata Negara soal Proses Pembuatan UU Cipta Kerja
17 Oktober 2020 - 14:09 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan Tidak Ada Istilah Penundaan Pemilu 2024
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Tegaskan Tidak Ada Istilah Penundaan Pemilu 2024
04 Maret 2023 - 21:57 WIB
Pakar Hukum Tata Negara: Presiden hingga Kades Berpotensi Lakukan Pelanggaran Terstruktur
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Presiden hingga Kades Berpotensi Lakukan Pelanggaran Terstruktur
02 April 2024 - 10:04 WIB
Pakar Hukum Tata Negara: Mazhab Kuantitatif Bisa Diperdebatkan dalam Gugatan PHPU
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Mazhab Kuantitatif Bisa Diperdebatkan dalam Gugatan PHPU
02 April 2024 - 23:48 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Memprediksi Gugatan Denny Indrayana di MK Bakal Ditolak
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Memprediksi Gugatan Denny Indrayana di MK Bakal Ditolak
24 Juni 2021 - 23:38 WIB
Pakar Hukum Tata Negara dari Berbagai Kampus Kritik Gugatan Yusril Terhadap Demokrat
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara dari Berbagai Kampus Kritik Gugatan Yusril Terhadap Demokrat
06 Oktober 2021 - 20:03 WIB
Pakar Hukum Tata Negara: Resesi Tak Boleh Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara: Resesi Tak Boleh Jadi Alasan Tunda Pemilu 2024
13 Oktober 2022 - 15:57 WIB
Ahli Hukum Tata Negara: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Berpotensi Ciptakan Kekacauan
Nasional
Ahli Hukum Tata Negara: Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu Berpotensi Ciptakan Kekacauan
03 Maret 2023 - 03:09 WIB
Sejarah Lahirnya UII, Almamater Cawapres Mahfud MD Menempuh Studi Hukum Tata Negara
Edukasi
Sejarah Lahirnya UII, Almamater Cawapres Mahfud MD Menempuh Studi Hukum Tata Negara
15 November 2023 - 11:18 WIB
Ahli Hukum Tata Negara Sebut Presiden adalah Jabatan Publik, Tidak Boleh Memihak
Nasional
Ahli Hukum Tata Negara Sebut Presiden adalah Jabatan Publik, Tidak Boleh Memihak
27 Januari 2024 - 19:39 WIB
Pakar Hukum Tata Negara Sarankan Polri Evaluasi Rotasi Perwira Tinggi
Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sarankan Polri Evaluasi Rotasi Perwira Tinggi
19 Agustus 2018 - 22:30 WIB
Perppu Penanganan Covid-19 Menuai Polemik, Ini Pandangan Pengamat Hukum Tata Negara
Nasional
Perppu Penanganan Covid-19 Menuai Polemik, Ini Pandangan Pengamat Hukum Tata Negara
17 April 2020 - 13:20 WIB
Capres-Cawapres Berlatar Belakang Hukum Tata Negara Didorong Muncul di Pilpres 2024
Nasional
Capres-Cawapres Berlatar Belakang Hukum Tata Negara Didorong Muncul di Pilpres 2024
03 Mei 2023 - 15:26 WIB
1
2
3
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
/terkait rendering in 0.1941 seconds (0.1#10.140)