Informasi Terkait : UU KUHAPKUHP

Pemerintah segera merevisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan UU Partai Politik.

Polemik mengenai adanya Undang-undang Perguruan Tinggi (UU PT) Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, masih saja menjadi polemik dalam dunia pendidikan.

DJSN mengkaji kemungkinan mengubah total dua SJSN dan UU BPJS atau hanya perlu dilakukan amandemen di beberapa bagian di dalam kedua UU tersebut.

Kabar gembira bagi para penyandang disabilitas. Kini &lrmpenyandang disabilitas akan dijamin mendapat perlakuan sama dengan masyarakat pada umumnya.

DPR akan melakukan revisi terbatas terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 8/2015 tentang Pilkada dan UU Nomor 2/2011 tentang Partai Politik.

Perubahan UU tentang penyelenggara pemilu diperlukan untuk menentukan peran penyelenggara pemilu ke depannya.

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah diketuk DPR, hingga saat ini masih menjadi bola panas yang terus bergulir.

Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 adalah pileg yang paling buruk dalam sejarah pemilu kita. Terjadi kecurangan masif para caleg yang meruntuhkan moral masyarakat karena politik uang yakni dijualbelikan suara...

Warna-warni gagasan, hasrat, dan sikap yang menyertai rencana, kalau bukan DPR secara kelembagaan, sejumlah fraksi di DPR mengubah undang-undang KPK, entah sebagai kodrat demokrasi atau bukan, kini menghiasi...

Rencana revisi Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Partai Politik mendapat penolakan dari sejumlah Fraksi PKB di DPR.

Partai Persatuan Pembangunan kubu M Romahurmuziy menolak revisi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada dan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.