OMNIBUS LAW CIPTA TENAGA KERJA

Hadirnya Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang menegaskan kembali UU Mineral Batubara dinilai akan memberikan kepastian yang lebih besar di sektor pertambangan.

Dukungan terhadap Undang-undang (UU) Cipta Kerja di jagat Twitter cenderung menguat di tengah trend penurunan percakapan tentang UU Cipta Kerja dalam beberapa hari terakhir.

Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengaku, sedih dengan beberapa pihak yang telah mengkritik UU Cipta Kerja, terlebih dari kalangan intelektual.

Dalam RPP tersebut, Kementerian ESDM bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mengatur perizinan berusaha berbasis risiko dan tata cara pengawasan.

Penyusunan draf RPP dan RPerpres sebagai peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja hampir rampung. Airlangga Hartarto menerangkan perizinan berusaha berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian

Pengamat industri pariwisata Muslim Jayadi mengatakan, ada sejumlah manfaat Undang-Undang (UU) no. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap industri sektor pariwisata.

Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja mengharmonisasikan seluruh produk perundang-undangan dari berbagai instansi pemerintah.

Akademisi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Rudi Kurniawan menyebut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dihadirkan salah satunya sebagai solusi bagi 29 jutaan pekerja yang terdampak Covid-19.

Pengesahan Undang Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disambut baik berbagai pihak. Sebab, UU sapu jagat ini menjadi terobosan pemerintah.

Kehadiran Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai dapat menangkap potensi investasi dan menciptakan banak lapangan kerja.

Sekretaris Menko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah telah membuat proyeksi UU Cipta Kerja dapat meningkatkan investasi.

Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menjadi angin segar bagi berbagai pihak. Sebab regulasi sapu jagat ini diyakini mampu menggeliatkan sektor usaha.

Peneliti bidang Ekonomi, The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) UU Cipta Kerja hendaknya dimaknai sebagai kerja sama antara semua pihak untuk sama-sama membawa Indonesia naik kelas

Kesalahan pengetikan (typo) yang terjadi dalam UU Ciptaker yang sudah diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada (2/11) lalu masih menyisakan persoalan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai menjadi upaya pemerintah dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul di era bonus demografi.

Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disambut baik berbagai kalangan lantaran dinilai bisa menjadi solusi bagi angkatan kerja Indonesia.

Habib Rizieq Shihab juga menyinggung soal Undang-Undang Omnibus Law saat ceramah dalam Maulid Nabi Muhammad SAW di Jalan KS Tubun, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020) malam.

Tumpang tindih regulasi jadi tantangan berat bagi pengusaha. Sebab, regulasi yang tidak harmonis antara satu dengan lainnya itu cenderung menghambat investasi.

Produktivitas Indonesia masih berada di bawah rata-rata produktivitas ASEAN. Lantaran hal itu Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diharapkan mampu memperbaiki iklim ketenagakerjaan.

KADIN menilai hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) lah yang memiliki keberanian menghadapi pro-kontra sekeras seperti saat ini di masyarakat dalam merespon Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

UU Cipta Kerja dinilai memberikan dampak positif bagi sektor kelautan dan perikanan, salah satunya penyederhanaan peraturan penyelenggaraan penataan ruang.

Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disambut dengan optimistis oleh berbagai kalangan. Regulasi sapu jagat ini dinilai bisa menjadi solusi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyebut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai bagian upaya pemerintah mempermudah kemudahan berusaha.

Kalangan pengusaha menyambut baik pengesahan UU Cipta Kerja. Kini sederet aturan turunan untuk menterjemahkan regulasi sapu jagat tersebut tengah disusun.

Sejumlah Praktisi menyakini Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru diundangkan dapat menjadi solusi permasalahan ekonomi.