Berita Terkini : # omnibus law cipta tenaga kerja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan RUU Cipta Kerja sudah mencapai 70%.

Polda Metro Jaya memeriksa intensif terhadap delapan orang yang ditangkap saat hendak ikut demonstrasi di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Pendiri dan CEO ADEI Bari Arijono mengatakan, bahwa dengan adanya RUU Cipta Kerja akan berdampak positif bagi berkembangnya dunia usaha di Indonesia.

Ketua DPR Puan Maharani menyebut, DPR akan merampungkan 37 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020.

Akademisi Unversitas Krisnadwipayana (Unkris), Ade Reza Hariyadi menyatakan, RUU Ciptaker bisa menjadi terobosan untuk menyelaraskan berbagai regulasi.

Sejumlah serikat buruh dan DPR bersepakat, agar membentuk tim khusus untuk membahas RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk pembahasan secara intensif.

Pada hari Selasa 30 Juni 2020 PWI Kota Surakarta mengadakan diskusi tentang RUU Cipta Kerja, membahas tentang poin-poin penting dalam RUU tersebut.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia minta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak melanjutkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Menurut Bahlil, solusinya adalah mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi. Nah untuk mendorong percepatan investasi caranya melalui pintu Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang masih dalam proses finalisasi

Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja masih menjadi polemik di kalangan akademisi, buruh, hingga pengusaha.

Pembahasan RUU Cipta Kerja yang sempat mengalami kebuntuan kini memasuki babak baru, setelah serikat buruh bersepakat dengan DPR membentuk tim khusus.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR, Ahmad Ali mengungkapkan Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja merupakan salah satu solusi dalam menghadapi situasi krisis.

Efisiensi waktu juga sangat diakomodir melalui penerapan sistem Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Mengingat masih cukup banyak kekurangan dari UU terkait kemudahan berusaha di Indonesia saat ini.

Partai NasDem tegas mendukung RUU Cipta Kerja Omnibus Law. Saat ini RUU tersebut tengah digodok di parlemen setelah diusulkan oleh pemerintah beberapa bulan lalu.

Wakil Ketua DPR Korpolkam, Azis Syamsuddin didampingi Wakil Ketua Baleg DPR M Nurdin menerima delegasi dari Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Anggota Baleg DPR fraksi PAN Guspardi Gaus mengapresiasi sejumlah serikat pekerja dan serikat buruh yang telah memberikan banyak masukan terkait RUU Ciptaker

DPR segera bentuk tim kerja bersama dengan serikat buruh untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam RUU Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Namun, serikat buruh menegaskan unjuk rasa akan tetap dilakukan

DPR memutuskan untuk membentuk tim kerja bersama dengan serikat buruh untuk membahas klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Kalangan pengusaha menilai pemerintah perlu segera mengesahkan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Hal itu diperlukan pemerintah untuk menarik banyak investasi.

Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, sepakat dengan adanya semangat penyederhanaan izin dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari menilai, Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) bisa melemahkan peran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Kalangan pengusaha mendorong agar RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law segera disahkan, saat pandemi virus Corona (Covid-19) dan resesi di depan mata.

Kementerian Tenaga Kerja telah menyerahkan kembali revisi RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan setelah sebelumnya sempat ditunda.

Wakil Ketua Umum Kadin, Shinta Kamdani mengatakan, bahwa investasi asing menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri.

Berbagai kalangan mendorong DPR segera melanjutkan pembahasan draf RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sebagai terobosan hukum yang memangkas regulasi.