OMNIBUS LAW CIPTA TENAGA KERJA

Presiden KSPI Said Iqbal mempertanyakan sikap pemerintah terhadap masuknya ratusan TKA asal China ke Indonesia secara bebas saat Hari Raya Idul Fitri, Kamis (13/5/2021).

Jumlah lembar masing-masing PP turunan UU Cipta Kerja berbeda-beda, salah satunya ada yang sangat tebal lebih dari 15.000 halaman.

Sidang Gugatan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memasuki sidang ke empat.

Tim Serap Aspirasi (TSA) akan ditutup karena tidak memiliki banyak waktu seiring tengat waktu yang ditentukan 3 bulan setelah UU Cipta Kerja diresmikan.

Dengan adanya pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang dilakukan pemerintah membuat para investor optimistis menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam UU Cipta Kerja, pekerja yang mengalami PHK dijamin akan mendapatkan haknya berupa pesangon sesuai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, yakni 25 kali gaji.

Dalam pasal-pasal yang dihapus, diubah dan disisipkan itu tentu ada pihak-pihak yang sama-sama diuntungkan, yakni pihak pengusaha dan pihak pekerja.

Salah satu wujud dukungan pemerintah kepada pelaku usaha adalah UU Cipta Kerja untuk membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi akibat pandemi covid-19.

Tim Serap Aspirasi tercatat sudah menerima 89 aspirasi dari berbagai klaster dan sektor industri.

Ekonom menyakini UU Cipta Kerja dapat mengundang minat pelaku modal asing untuk berinvestasi dalam sektor digital, seperti Amazon dan Tesla.

Sejak masih berbentuk RUU hingga sudah disahkan, Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengundang pro dan kontra.

Salah satu tim penyusun RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Profesor San Afri Awang menyebut UU Cipta Kerja mempermudah dan mempercepat proses izin AMDAL.

Ekonom menyakini UU Ciptaker untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan pekerjaan yang akan mengakomodasi kebutuhan calon pekerja dan pekerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memaparkan masalah yang ditimbulkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (UU Ciptaker). Pekerja bisa berstatus kontrak seumur hidup tanpa melihat jenis pekerjaanya.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN akan menghadapi sidang ketiga judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Tim Tripartit yang terdiri dari Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin, dan pemerintah tengah menggodok empat Peraturan Pemerintah (PP) klaster ketenagakerjaan.

Pelaku usaha menangkap semangat dari UU Cipta Kerja adalah kemudahan, perlindungan, pemberdayaan dan peningkatan ekosistem berusaha, lantaran itu mereka menunggu aturan-aturan turunan dari UU sapu jagat itu.

UU Cipta Kerja memiliki dampak positif pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ada dua peran utama UU ini terhadap pengembangan KEK.

Tahun 2021 sektor industri pengolahan non-migas diproyeksi pulih dan bangkit tumbuh positif karena perbaikan iklim investasi dan optimisme utilitas di sektor industri karena disahkannya UU Cipta Kerja.

Untuk mewujudkan tujuan UU Cipta Kerja, peneliti Indef menerangkan perlu didukung Sumber Daya Manusia (SDM) Birokrasi yang profesional.

Asosiasi Pengusaha Indonesia berharap, pemerintah menyelesaikan persoalan investasi dan berusaha melalui aturan turunan UU Cipta Kerja yang tengah disusun.

Keberadaan Undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) diyakini akan menggairahkan iklim investasi di daerah dan pusat.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mengadakan Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Bidang Jasa Konstruksi Sebagai Tindak Lanjut UU Cipta Kerja.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Mohammad Fadil Imran bersilaturahmi ke kantor DPP KSPSI membahas permasalahan terkait buruh, mulai dari Omnibus Law hingga kondisi di masa pandemi.

Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap 3 sasaran penting yang menjadi fokus dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.