PINJOL ILEGAL

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini punya wewenang lebih untuk menindak pelaku pinjaman online (pinjol) ilegal dengan memblokir dan pidana.

Pinjol ilegal kian marak dengan beragam modus untuk menjerat calon korbannya. Contohnya ada masyarakat yang ditagih pembayaran padahal tidak melakukan pinjaman.

Nafa Urbach menceritakan kronologi teror dari penyedia jasa pinjol dari layanan pesan WhatsApp yang dikira chat salah sasaran.

Dilansir dari laman mui.or.id, dalam kajian fikih muamalah kontemporer pinjam uang dengan cara online hukumnya boleh dengan memperhatikan beberapa hal.

Sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui ciri-ciri pinjaman online yang legal dan ilegal agar terhindar dari jerat utang serta praktik-praktik tak etis dalam penagihannya.

Asosiasi Fintech Pembayaran Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan, ada sindikat pinjaman online ilegal yang sengaja menjerumuskan seseorang dalam perilaku gali lobang tutup lobang, ketika mengajukan pinjaman.

Cek legalitas pinjaman online (pinjol) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menjadi syarat wajib bagi masyarakat sebelum mengajukan pinjaman. Pasalnya korban pinjol ilegal tidak hanya dirugikan secara materi dan psikologis.

Seorang ibu rumah tangga di Semarang, Jawa Tengah yang meminjam uang dari pinjol Rp5 juta tapi harus mengembalikan duit sebesar Rp200 juta.

Pinjol ilegal tak ada matinya, meskipun diberantas tetap saja muncul lagi. Lintah darat versi online ini sudah banyak memakan korban ibu rumah tangga.

Diteror pinjol ilegal lewat SMS atau WhatsApp, jangan khawatir sekarang masyarakat bisa melaporkan dengan mudah melalui online resmi pemerintah.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahuddin Al Aiyub membeberkan, berbagai masalah pada pinjaman uang online (Pinjol) hingga hukumnya menjadi haram.

Pinjaman online (pinjol) ditegaskan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), hukumnya haram karena membuat resah dan rugi sejumlah masyarakat.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan, bahwa tidak ada satu pun koperasi yang terdaftar sebagai pelaksana pinjaman online.

Maraknya jasa pinjaman online (pinjol) memberikan manfaat yang sangat besar, terlebih bagi UMKM dalam mendapatkan pendanaan produktif dengat cepat dan singkat. Namun, KUKM perlu waspada.

Menanggapi MUI yang mengatakan bahwa pinjaman online (pinjol) haram hukumnya, OJK menyatakan bahwa harus dibedakan antara pinjol ilegal dengan pinjol yang terdaftar.