Berita Terkini : # pungutan liar pungli

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim, Batam banyak aktivitas illegal, mulai dari peternakan babi, pemukiman hingga pencucian pasir.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Kalteng turun langsung meninjau pasar Indra Sari Pangkalan Bun lantaran adanya aduan pungutan liar yang meresahkan pedagang.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mempertanyakan penerapan kebijakan biaya operasional tidak langsung (BOTL) terhadap hasil produksi perkebunan sawit di Provinsi Riau yang mencapai Rp2,9 miliar.

Jika Anda bepergian ke Kota Tangerang Selatan (Tangsel) dengan menggunakan kendaraan pribadi, siapkan banyak uang receh. Di penjuru kota, baik di perempatan, pertigaan, hingga persimpangan jalan akan banyak Pak Ogah.

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pungutan liar (Pungli) pada sentra-sentra pelayanan publik saat ini jauh berkurang.

Praktik pungutan liar (pungli) masih membayangi masyarakat pencari keadilan. Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan di bawahnya memiliki tugas berat untuk membersihkan para oknum nakal.

Tim Saber Pungli Jabar mencatat dari awal 2020 hingga sekarang, telah menangani sebanyak 10.000 kasus pungutan liar di Provinsi Jawa Barat.

Mahkamah Agung (MA) menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) yang berisi larangan pungutan terkait pelantikan dan pembiayaan kegiatan dinas lainnya di lingkungan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly menekankan pentingnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam pelayanan masyarakat khususnya di bidang Kekayaan Intelektual (KI).

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Wajo berjanji akan membongkar kasus pungli di Pasar Atapange, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo.

Berdasarkan fakta, alat bukti, dan keterangan saksi, tiga tersangka, dua ASN dan satu honorer Disdukcapil Kabupaten Cirebon diduga telah melakukan pungli e-KTP.

Para terduga pungli menjual blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP kepada warga dengan tarif Rp75.000 per keping.

ASN dan tenaga honorer tersebut diciduk karena tertangkap tangkap diduga tengah melakukan praktik pungli pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Vonis hakim lebih rendah dibanding tuntutan JPU yang sebelumnya menuntut terdakwa Maman dengan hukuman penjara selama 15 bulan atau 1 tahun tiga bulan.

Seluruh sekolah di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) se Sumut, baik MIN, MTsN dan MAN agar menghentikan dugaan berbagai jenis pungutan liar (pungli) yang selama ini meresahkan orang tua siswa.

Mantan Lurah Biraeng, Kecamatan Minasatene, Armin Syanur, divonis empat tahun bui oleh majelis hakim tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Makassar.