KEMENTERIAN KEUANGAN KEMENKEU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut dugaan kasus suap puluhan miliar di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Ditjen Imigrasi melakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap diduga tersangka dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

KPK melakukan pencegahan terhadap tersangka dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal membeberkan siapa pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yang terlibat kasus suap.

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun memberikan 7 catatan terkait dugaan korupsi yang kabarnya dilakukan oleh pejabat Ditjen Pajak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait dugaan kasus suap pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Keuangan.

KPK mengungkapkan, saat ini pihaknya tengah melakukan penyidikan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa suap terkait pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu.

Percepatan untuk melakukan kegiatan vaksinasi ini dilakukan kepada 54 Kementerian Lembaga dalam waktu 2 minggu. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, Insya Allah vaksin akan menambah daya tahan kita.

Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mencatat ada tujuh kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki utang terbesar kepada negara.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan bahwa sepeda kini masuk ke dalam daftar harta yang wajib diisi dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan petuah bagi ribuan PNS baru di Kementerian Keuangan hasil rekrutmen CPNS 2019.

Menkeu Sri Mulyani memberikan, wejangan kepada pegawai Baru CPNS dari Rekrutmen Umum Tahun 2019 dan Rekrutmen Lulusan Politeknik Keuangan Negara STAN.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan, Pemerintah akan menaikkan anggaran program Kartu Prakerja menjadi Rp20 Triliun dari yang direncanakan Rp10 Triliun di Tahun 2021.

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran untuk pendanaan Posko Penanganan Covid-19 Tingkat Desa.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendapatkan total dana Rp35 triliun dari lelang Surat Utang Negara (SUN) pada Selasa, 2 Februari 2021.

Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional, Suminto menegaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tidak memaksa dalam penarikan uang wakaf.

Kemenkeu telah menerbitkan aturan baru mengenai pengenaan pajak terhadap penjualan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher. Alasannya, untuk memberikan kepastian hukum.

Netizen ramai menanggapi terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer berdasarkan ketentuan yang baru.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan enam seri Surat Berharga Negara (SBN) ritel pada tahun ini. Penerbitan SBN ritel ini sebagai salah satu upaya pembiayaan APBN 2021.

Indonesia adalah negara dengan risiko bencana yang tinggi, sehingga memerlukan kesiapan (country readiness) yang komprehensif dan memadai dalam menghadapi bencana. Salah satunya dalam bentuk kesiapan pendanaan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan hingga akhir tahun lalu, realisasi APBD 2020 mencapai Rp1.088,7 triliun atau 100,94% dari alokasi.

Kementerian Keuangan segera menyesuaikan tambahan tunjangan baru bagi PNS. Hal itu sesuai dengan keputusan Presiden Joko Widodo untuk menaikkan tunjangan.

Komisi XI DPR menyetujui pemberian suntikan modal negara atau PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank (IEB) sebesar Rp5 triliun tahun ini.

Kemenkeu menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo yang menyetarakan gaji guru atau tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan PNS.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merinci, ketentuan BLT Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang akan disalurkan secara bertahap.