Berita Terkini : # kementerian keuangan kemenkeu

Menkeu Sri Mulyani memastikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2021 bakal menjadi daya tahan ekonomi di tahun depan

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mencatat sembilan fraksi menyetujui untuk membawa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemekeu) tengah mengkaji Omnibus Law sektor keuangan agar sektor keuangan Indonesia menjadi semakin besar.

Mengutip data Bank Dunia, Kemenkeu menyebutkan bahwa Indonesia termasuk diantara 92% negara di seluruh dunia yang ekonominya mengalami krisis akibat pandemi Covid-19.

Kepala BKF Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyoroti kegaduhan isu yang menyatakan Indonesia akan terjerumus ke lubang resesi pada kuartal III-2020.

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi -2,9 hingga -1% di kuartal III, Kementerian Keuangan memastikan Indonesia sudah berada dalam kondisi resesi tahun ini.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan kembali akan melakukan lelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara pada Selasa depan (29/9).

Mengejar pajak sektor digital, yaitu memperluas pihak yang ditunjuk jadi pemungut PPN impor digital, kepatuhan pajak dari ekosistem digital dalam negeri, dan mengenakan PPh perusahaan digital asing

Pandemi virus corona (Covid-19) memberikan tekanan hebat terhadap sektor perpajakan tahun ini. Sejumlah upaya ektensifikasi seperti pengenaan pajak terhadap perusahaan asing belum menunjukkan hasil signifikan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp1,5 triliun kepada MenkeuSri Mulyani untuk membiayai ganti rugi Lumpur Lapindo

Dalam kerjasama ini, ADB memberikan pinjaman kepada pemerintah Indonesia yang diperkirakan akan mencapai USD10,7 miliar pada periode 20202023.

Selama ini pemerintah tidak punya data valid dan bagus terkait pelaku usaha, terlebih pelaku usaha terdampak. Jadi, paling mendekati valid melalui perbankan.

Keberhasilan Pemkot Denpasar dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 8 kali berturut turut dari BPK RI atas Pengelolaan dan Laporan Keuangan Daerah mendapat apreasi dan penghargaan dan Menteri Keuangan RI.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pandemi global corona (Covid-19) telah menggerus perekonomian dunia hingga mencapai USD8,8 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan ada tiga bank syariah yang berpotensi dititipkan uang negara dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum menerima setoran pajak pertambahan nilai (PPN) dari perusahaan internasional berbasis digital yang sudah ditunjuk di antaranya Netflix, Spotify, TikTok.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, realisasi PEN ini baru mencapai Rp253,4 triliun dari Rp695 triliun.

Menkeu mengatakan pembiayaan utang hingga akhir Agustus 2020 mencapai Rp693,61 triliun, terdiri dari SBN Rp671,65 triliun dan Pinjaman sebesar Rp21,96 triliun.

Menkeu mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap ekonomi semua negara. Dampak dari pandemi ini membuat ekonomi di seluruh negara menurun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 akan berada pada zona negatif yakni pada minus 2,9% hingga minus 1,0%.

Berdasarkan audit BPK atas laporan keuangan pemerintah tahun 2019, dari total 87 kementerian/lembaga (K/L), ada 3 K/L dan 56 pemda yang masih diberikan opini WDP.

Ekspor produk halal Indonesia ke sejumlah negara Islam harus dipertahankan. Untuk itu, perlu dibangun ekosistem industri halal mulai regulasi hingga instrumen untuk menjawab kebutuhan umat secara inklusif.

Menkeu Amerika Serikat (AS) Steven T. Mnuchin and Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menandatangani Kerangka Kerja Sama untuk Memperkuat Pembiayaan Infrastruktur dan Pembangunan Pasar.

Beberapa negara telah menjadi pionir pembentukan ekosistem syariah dan Indonesia juga terus meningkatkan keseluruhan elemen ekosistem syariah.

Kementerian Keuangan RI dan United States Department of the Treasury telah menyepakati pembentukan kerja sama di bidang pembiayaan infrastruktur.