PARLIAMENTARY THRESHOLD

Peluang Partai Ummat untuk lolos ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) dinilai semakin kecil jika terus ditinggalkan kader lainnya pascamundurnya Agung Mozin dan M Tauhid.

Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) menyebutkan hanya terdapat tujuh parpol yang elektabilitasnya sudah melewati Parliamentary Threshold. Tiga besar dikusai PDIP, Gerindra dan Golkar.

Laporan The Economist Intelligence Unit mengenai Indeks Demokrasi 2020, yang mencatat Indonesia turun dari skor 6,48 di tahun 2019 menjadi 6,3 di tahun 2020.

Guru besar UIN Azyumardi Azra menilai putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa tahun terkahir ini sarat akan invisible hands dan kepentingan politik.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menilai putusan terbaru Mahkamah Konstitusi (MK) terkait verifikasi partai politik (Parpol) dalam kepesertaan pemilu setidaknya telah mengkotak-kotakkan partai politik menjadi tiga kategori.

Direktur P3S, Jerry Massie mengatakan dikeluarkannya RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 memupus harapan bagi partai politik untuk mengurangi Parliamentary Threshold (PT).

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih berpolemik. Putusan tentang Pemilu dinilai tidak konsisten dan membingungkan.

Kehadiran Partai Masyumi Reborn bukan dalam rangka untuk memperlemah partai-partai Islam sebaliknya untuk justru untuk memperkuat barisan.

Penolakan parpol besar maupun kecil lantaran adanya tarik-menarik kepentingan dalam UU Pemilu.

Partai Perindo akan melipatgandakan jumlah kursi di Pemilu 2024. Targetnya, Partai Perindo membidik 1.000 kursi DPRD yang terdiri atas 500 kursi tingkat provinsi dan sisanya di kabupaten/kota.

Menggelar pemilu atau pilkada secara serentak sama dengan menumpuk konflik dan berisiko sehingga harus dikelola dengan sangat baik.

Presidential dan parliamentary threshold harusnya menjadi cerminan aspirasi masyarakat Indonesia terhadap pilihan politik mereka.

Menurut Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Undang-Undang Pemilu didesain dan diuji kematangannya setidak-tidak butuh waktu 15 sampai 20 tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai serius membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang akan digunakan pada Pemilu 2024 mendatang.

Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 7 persen dinilai tidak masuk akal dan bentuk ketamakan partai-partai besar.