PARLIAMENTARY THRESHOLD

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan gugatan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih berpolemik. Putusan tentang Pemilu dinilai tidak konsisten dan membingungkan.

Kehadiran Partai Masyumi Reborn bukan dalam rangka untuk memperlemah partai-partai Islam sebaliknya untuk justru untuk memperkuat barisan.

Penolakan parpol besar maupun kecil lantaran adanya tarik-menarik kepentingan dalam UU Pemilu.

Partai Perindo akan melipatgandakan jumlah kursi di Pemilu 2024. Targetnya, Partai Perindo membidik 1.000 kursi DPRD yang terdiri atas 500 kursi tingkat provinsi dan sisanya di kabupaten/kota.

Menggelar pemilu atau pilkada secara serentak sama dengan menumpuk konflik dan berisiko sehingga harus dikelola dengan sangat baik.

Presidential dan parliamentary threshold harusnya menjadi cerminan aspirasi masyarakat Indonesia terhadap pilihan politik mereka.

Menurut Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, Undang-Undang Pemilu didesain dan diuji kematangannya setidak-tidak butuh waktu 15 sampai 20 tahun.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai serius membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu yang akan digunakan pada Pemilu 2024 mendatang.

Wacana menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 4 persen menjadi 7 persen dinilai tidak masuk akal dan bentuk ketamakan partai-partai besar.

Ketua Umum DPN PKPI, Diaz Hendropriyono dalam sambutannya menyatakan, perayaan HUT partai kali dalam suasana bangsa yang tengah berduka karena pandemi Covid-19 yang masih melanda bangsa Indonesia.

Sekjen Partai Garuda Abdullah Mansuri mengkritik revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang salah satu poinnya terkait ambang batas parlemen naik menjadi 7%.

Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq menyatakan parliamentary threshold adalah pengkhianatan demokrasi, karena ini menghilangkan suara sah rakyat.

Suharso Monoarfa menyatakan bakal maju sebagai calon ketua umum (caketum) pada Muktamar IX yang akan digelar pada 19-21 Desember 2020 mendatang.

Partai Bulan Bintang (PBB) tepat berusia 22 tahun pada Jumat (17/7/2020). Perayaan milad partai pimpinan Yusril Ihza Mahendra itu digelar di Markas Besar DPP PBB di Jalan Pasar Minnggu, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7/2020).

Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia mendukung ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) 4%. Alasannya, agar tidak ada suara rakyat yang hilang.

Dalam konteks penerapan PT di Pemilu 2019 banyak suara rakyat yang dirugikan. Akibatnya, penerapan PT tersebut sangat melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

PPP lantang menyuarakan penolakan atas rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 7% dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).

Dari lima gugatan yang pernah disidangkan hanya satu yang dikabulkan, yakni penghapusan ambang batas untuk DPRD tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Ketika ada konsistensi sebuah pengaturan dalam sistem pemilu dan menyebabkan ketidakproporsionalan itu berpengaruh dalam pemenuhan asas pemilu

Perludem kembali mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis 25 Juni 2020 untuk melakukan uji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 7 persen terus menuai penolakan dari sejumlah pihak, termasuk PPP.

Sekjen DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), I Gede Pasek Suardika mengusulkan ada revisi di dalam UU pemilu yang memperkuat kekuatan atau koalisi fraksi di DPR.

Koalisi sebelum pemilu memungkinkan caleg dari partai yang tidak lolos ambang batas parlemen tetap bisa dilantik dan bergabung dengan parpol koalisinya.

Parlementary threshold yang terlalu besar akan cenderung hanya menguntungkan partai politik yang sudah besar dan mapan.

Rencana revisi UU Pemilu yang di dalamnya memuat kenaikan ambang batas parlemen terus dikritisi berbagai pihak, termasuk parpol nonparlemen.