Selain memanggil Pimpinan KPK, Komnas HAM turut mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana pada hari Kamis (17/6/2021).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan tiga peraturan terkait penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021.
Korps Mahasiswa dan Pemuda NKRI (Kompan) meminta polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 75 pegawai KPK harus disudahi. Keputusan KPK dinilai sudah sesuai dengan amanat Undang-undang (UU).
Sebanyak 26,8% peserta SKD CPNS Sekolah Kedinasan dinyatakan tidak memenuhi passing grade, sementara sisanya 73,2% peserta mencapai ambang batas kelulusan.
Instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan penyetaran jabatan administrasi (JA) ke jabatan fungsional (JF) hingga 30 Juni 2021.
Analis Konflik Alto Labetubun menilai, sebenarnya polemik TWK tidak perlu terjadi. Sebab, TWK merupakan teknis aparatur negara dalam mengimplementasikan undang undang.
Tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil (CPNS) sekolah kedinasan telah digelar sejak Senin lalu. Seperti diketahui hasil tes langsung dapat diketahui oleh peserta seusai ujian dilaksanakan.
Seleksi kompetensi dasar(SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi sekolah kedinasan sudah berlangsung selama tiga hari. Dimana SKD mulai dilaksanakan pada hari Senin 31 Mei lalu.
Seleksi kompetensi dasar (SKD) calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi sekolah kedinasan sudah berlangsung selama tiga hari dan diiikuti 14.868 peserta.
Pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil 2021 tidak jadi dibuka akhir Mei sehingga kapan waktu pendaftaran CPNS dibuka kembali masih menjadi pertanyaan.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memastikan, pelantikan bagi 1.274 Pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara (ASN) dilaksanakan besok.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menerbitkan surat edaran bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021 tentang Pengadaan CPNS dan PPPK non-Guru Tahun 2021.
Ramainya kabar yang beredar yang menyebutkan bahwa pada akhir Mei ini pemerintah akan melakukan pembukaan rekrutmen seleksi CPNS dan PPPK dibantah oleh BKN.
Polemik pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) terus bergulir. Ada pro dan kontra di tengah masyarakat.
Menurut BPKP, urusan 97.000 data fiktif aparatur negeri sipil (ASN) bukanlah masalah pelik karena semua transaksi gajinya masih tercatat dan bisa ditelusuri.
Tim investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bakal diterjunkan untuk mengusut adanya dugaan data pegawai negeri sipil (PNS) yang diduga fiktif. Adapun jumlah data PNS yang diduga fiktif mencapai 97.000.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, keputusan terkait 51 pegawai KPK sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Data fiktif PNS berkaitan dengan gaji yang dibayarkan pemerintah. Artinya, tiap bulan pemerintah mengalokasikan dana APBN kepada orang yang juga dinilai fiktif.
Plt Karo Humas Badan Kepegawaian Negara Paryono mengatakan, terkait data 97.000 PNS yang misterius merupakan hasil pendataan ulang PNS (PUPNS) tahun 2015 lalu.
Kepala BKN, Bima Haria Wibisana membantah telah mengabaikan perintah Presiden Jokowi yang meminta alih status menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.
