Berita Terkini : # badan kepegawaian negara bkn

Ribuan peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang lolos tahapan seleksi kompetensi dasar (SKD) mengikuti tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan, pegawai negeri sipil (PNS) juga dilarang melakukan poliandri. Karena itu, BKN meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menindak PNS yang ditemukan melakukan poliandri.

Kepala Biro (Karo) Humas BKN, Paryono memastikan tes seleksi kompetensi bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) digelar mulai 1 September mendatang.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN. Di dalam PP tersebut salah satu yang dijamin adalah gaji pegawai tidak akan berkurang meskipun telah beralih status menjadi ASN.

Kepala Biro (Karo) Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengingatkan, agar instansi mengumumkan tahapan seleksi yang harus dijalani para pelamar CPNS.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) telah merilis jadwal pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) memutuskan untuk memangkas tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB). Dari sebelumnya tiga tahapan menjadi dua tahap.

Jelang pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilannya di luar negeri.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa proses pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN masih akan dibahas terlebih dahulu.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) akan memperpanjang usia pensiun pegawai eselon III yang bersedia menduduki jabatan fungsional menjadi 60 tahun dari semula 58 tahun.

Sebanyak 300.000 peserta ujian seleksi kompetensi dasar (SKB) telah memilih lokasi tes sesuai atau di luar domisi peserta. Total peserta yang harus mengikuti

BKN menyebut dari 150.313 formasi CPNS yang dibuka pada tahun 2019, ada sekitar 17 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang terancam tak terisi

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyebut total peserta yang harus ikut ujian seleksi kompetensi dasar (SKB) sudah lebih dari 336.468 pelamar CPNS.

Para peserta cukup membawa KTP asli maupun surat keterangan (suket) perekaman e-KTP yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Jika pelamar formasi guru tidak mengikuti seleksi kompetensi bidang, yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Bukan masalah kalau ada instansi yang meminta peserta tes CPNS membawa hasil rapid test, tapi BKN menegaskan tidak boleh digunakan untuk menggugurkan peserta.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan memberikan kesempatan ujian bagi pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang ternyata positif Covid-19 maupun yang hasil rapid tesnya reaktif. Namun, hal ini sangat tergantung pada keputusan tim medis.

Pemilihan lokasi dilakukan saat daftar ulang pada 1-7 Agustus, ketika peserta mendaftar ulang melalui laman sscasn.bkn.go.id lalu masuk pada laman resume.

Di mana pelaksanaan SKB diawali dengan verifikasi data hasil SKD yang dilakukan antara BKN dengan masing-masing Instansi pada tanggal 27-30 Juli 2020.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan pengumuman terkait seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di lingkungan internalnya, masalah protokol kesehatan.

Bagi pelamar CPNS tahun 2019 yang telah lolos seleksi kompetensi dasar (SKD) Maret lalu diminta untuk melakukan daftar ulang seleksi kompetensi bidang (SKB).

BKN telah menetapkan jadwal pelaksanaan CPNS tahun 2019 lanjutan. Salah satu tahapannya yakni SKB yang seharusnya digelar Maret lalu bakal dilaksanakan September-Oktober mendatang.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menerbitkan surat bernomor K 26-30/V 116-4/99 terkait jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2019.

Pegawai negeri sipil (PNS) sekarang diperbolehkan mengambil cuti sakit selama satu hari dan berobat ke luar negeri. Ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2020 tentang Manajemen PNS.

Pasal 315 PP Nomor 17/2020 menyebutkan bahwa PNS sebagai guru sekolah dan dosen perguruan tinggi berhak mendapatkan cuti tahunan.