PRESIDENTIAL THRESHOLD

Pengamat politik Rocky Gerung menilai semestinya setiap partai politik besar berani menunjukkan sosok yang akan diusungnya menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKS Mohamad Sohibul Iman menyarankan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) pada Pilpres 2024 diturunkan menjadi 5%.

Menggelar pemilu atau pilkada secara serentak sama dengan menumpuk konflik dan berisiko sehingga harus dikelola dengan sangat baik.

Presidential dan parliamentary threshold harusnya menjadi cerminan aspirasi masyarakat Indonesia terhadap pilihan politik mereka.

Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menyatakan ada nuansa masyarakat sedang mencari figur di luar figur partai-partai besar seperti PDIP dan Gerindra.

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab mengatakan perdebatan soal ambang batas PT bukan hal baru di setiap menjelang pemilu.

Draf Revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dibahas DPR. Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold tidak relevan dengan sistem Pemilu serentak.

Sekalipun ketentuan ambang batas pencalonan oleh MK dinyatakan konstitusional, tidak berarti menutup kesempatan bagi terselenggaranya pilpres yang kompetitif.

Anggota DPD RI Jimly Asshiddiqie memprediksi pilpres hanya diikuti oleh satu pasangan calon jika Presidential Threshold (PT) sebesar 30%.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak dapat diterima.

Istilah Partai Ikan yang dilontarkan Susi memang hanya candaan, namun itu bisa pula sebuah sarkasme. Pernyataan itu bisa menggambarkan betapa pencalonan pada kontestasi pilpres hanya dikuasai elite parpol.

Direktur Eksekutif IPR, Ujang Komarudin menyatakan kalkulasi terhadap figur-figur potensial di Pilpres 2024 masih harus menunggu UU Pemilu yang sedang direvisi.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendorong agar semua partai politik mengumumkan calon presiden (capres) yang diusung sejak dini.

Keputusan atas gugatan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) yang diajukan Rizal Ramli di Mahkamah Konstitusi (MK) tinggal menunggu waktu.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Nurul Amalia Salabi mengaku lembaganya mendorong agar ambang batas presiden atau Presidential Threshold (PT) dihapuskan.

Ahli hukum tata negara Refly Harun tak bosan mengampanyekan agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapuskan.

Direktur Eksekutif Sudra, Fadhli Harahab menilai wacana 0% bagi Presidential Threshold sulit tercapai lantaran banyaknya kendala yang akan ditemui.

Aktivis Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Polhukham) Nicholay Aprilindo mengaku setuju ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold dihapus.

MK diprediksi tidak akan mengabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam hal ini terkait penghapusan presidential threshold.

Ekonom senior Rizal Ramli saat ini tengah melakukan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) di MK.

Refly Harun menilai penghapusan presidential threshold bisa membuka peluang bagi banyak tokoh, termasuk Gatot Nurmantyo dan Moeldoko, untuk bertarung dalam Pilpres 2024.

Gatot Nurmantyo harus bersaing dengan kader partai yang tak kalah populer, memiliki aksepabilitas, kapabilitas dan berpengalaman memimpin birokrasi daerah.

Wasekjen DPN PKP Indonesia Erwin Reza Bachtiar menyambut positif dan mendukung langkah-langkah untuk menyuarakan pentingnya presidential threshold nol persen.

Sekjen Perindo Ahmad Rofiq menyatakan pihaknya mendukung langkah masyarakat termasuk ekonom senior Rizal Ramli yang mengajukan judicial review Presidential Theshold.

Ekonom senior Rizal Ramli bersama pakar hukum tata negara Refly Harun dan Profesor Abdul Rachim mengajukan uji materi atau Judicial Review (JR) terkait aturan Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (4/9/2020).