PRESIDENTIAL THRESHOLD

Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengkritisi praktik demokrasi yang terjadi hari ini di mana kian transaksional dan kehilangan nilainya. Bahkan, mulai melenceng dari cita-cita Indonesia merdeka untuk menghasilkan kesetaraan dan keadilan.

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu kembali mendorong agar ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) bissa diturunkan.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut saat ini di Indonesia masih diselimuti oleh beberapa patologi yang mengganggu berjalannya demokrasi.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan akar berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini adalah ketidakadilan sosial.

La Nyalla Mahmud Mattalitti mengupas dampak dari syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol) terus berpolemik. Putusan tersebut dinilai tiket masuk bagi Parpol yang sudah lolos parliamentary threshold (PT).

Ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold sejauh ini tidak berubah. Partai politik (Parpol) atau gabungan Parpol diharuskan mengantongi syarat 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional untuk bisa mengusung jagoannya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattaliti menilai ambang batas calon presiden atau presidential threshold memiliki banyak mudharat dibandingkan manfaat.

Anggota DKPP, Didik Supriyanto mengatakan, tidak ada lagi negara yang menerapkan sistem presidensial atau pun sistem parlementer secara murni.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai semestinya setiap partai politik besar berani menunjukkan sosok yang akan diusungnya menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai PKS Mohamad Sohibul Iman menyarankan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) pada Pilpres 2024 diturunkan menjadi 5%.

Menggelar pemilu atau pilkada secara serentak sama dengan menumpuk konflik dan berisiko sehingga harus dikelola dengan sangat baik.

Presidential dan parliamentary threshold harusnya menjadi cerminan aspirasi masyarakat Indonesia terhadap pilihan politik mereka.

Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menyatakan ada nuansa masyarakat sedang mencari figur di luar figur partai-partai besar seperti PDIP dan Gerindra.

Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Riset dan Analisis (SUDRA), Fadhli Harahab mengatakan perdebatan soal ambang batas PT bukan hal baru di setiap menjelang pemilu.