DPRD MAKASSAR

Sisetem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini dianggap menuai banyak persoalan, hal ini diharapkan tidak kembali terulang di 2021

Sebanyak 12 wilayah pulau yang ada di Makassar, bakal dijadikan destinasi wisata baru pada tahun 2021 mendatang.Rencana pengembangan ke 12 pulau tersebut

Anggota DPRD Kota Makassar mengusulkan penambahan aparatur sipil negara (ASN) di tingkat kelurahan. Dewan menilai, tenaga ASN di kelurahan masih kurang.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Makassar, Fasruddin Rusli mengaku akan mendorong penganggaran untuk pengadaan pemecah ombak di Pulau Lae-Lae pada APBD 2021.

Laporan hasil reses masa sidang pertama DPRD Kota Makassar melalui rapat paripurna yang digelar Selasa (23/11/2020), banyak keluhkan soal drainase dan air bersih.

DPRD Kota Makassar berencana menggodok rancangan peraturan daerah (ranperda) yang mewajibkan alat pemadam api ringan (APAR). Regulasi ini diusulkan menjadi pembahasan dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2021.

Kerusakan armada truk pengangkut sampah masih menjadi persoalan tersendiri pihak kecamatan, pengerjaannya dianggap lama dan berimbas pada pelayanan

Komisi B DPRD Kota Makassar mendukung penuh pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Bahkan diusulkan, sektor tersebut harus mendapat alokasi anggaran yang besar tahun depan.

DPRD Kota Makassar menanggapi maraknya pohon tumbang dalam dua pekan terakhir, Dewan mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melakukan pangkas pohon tua

DPRD Kota Makassar berencana menggodok rancangan peraturan daerah (Ranperda) Perhubungan, yang mengatur ketertiban pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, optimistis target anggaran pendapatan di seluruh kecamatan kota Makassar bisa dicapai tahun ini.

Dewan mengusulkan pembentukan regulasi terhadap pengguna sepeda. Hal ini untuk mengatur hak dan kewajiban mereka di jalan.

Setelah menunjuk tenaga Kontrak menjadi staf khusus dewan, sekretariat DPRD Kota Makassar bakal melakulan evaluasi kinerja pada Januari 2021 mendatang.

Keberadaan anak jalanan (anjal) serta gembel dan pengemis (gepeng) hingga saat ini belum teratasi baik, jumlahnya kian banyak berkeliaran di Kota Makassar

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, belum menyodorkan draft rancangan peraturan daerah (ranperda) Covid-19. Alasannya, pemkot masih menunggu SK

Pendidikan di Kota Makassar diharapkan dapat berjalan normal di tahun 2021, penutupan lama sekoah dikhawatirkan memperburuk kualitas pendidikan di Kota Makassar

DPRD Kota Makasaar menilai kenaikan UMK sebesar 2% di Kota Makassar sudah wajar di tengah ekonomi yang belum stabil. Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar

Pendapatan daerah Kota Makassar pada tahun 2021 ditarget menurun sebesar 9,31% seiring pertumbuhan ekonomi yang masih dalam pemulihan.

DPRD Kota Makassar mulai membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Pokok Tahun 2021 Kota Makassar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, meminta agar sistem perparkiran di Bali juga bisa diadopsi di Kota Makassar. Wakil Ketua Pansus

DPRD Kota Makassar meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera mengantisipasi titik-titik rawan banjir untuk dibenahi. Musim hujan tahun ini diprediksi terjadi

DPRD Kota Makassar mendukung upaya pengadaan jalur khusus sepeda. Apalagi alat transportasi ini sedang jadi tren di masyarakat. Jalan AP Pettarani Makassar bisa jadi percontohan.

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Makassar belum melaksanakan pembahasan rancangan APBD Pokok 2021. Padahal tenggat waktu pembahasan kurang dari sebulan.

DPRD Kota Makassar berkomitmen akan mendorong penuh penganggaran penyelesaian pembangunan Rumah Sakit (RS) Jumpandang Baru Makassar pada tahun 2021 mendatang.

Anggaran dana kelurahan di Kota Makassar tahun 2021 berpotensi dikurangi karena realisasi di tiap kelurahan masih minim.