Berita Terkini : # dprd makassar

Setelah sekitar tujuh bulan proyek fisik Makassar terpaksa jalan ditempat akibat COVID-19, pemerintah kembali berencana melanjutkan proyek di Kota Makassar.

Dinas PU Kota Makassar menghadiri rapat monev membahas program dan kegiatan SKPD triwulan kedua tahun 2020 di ruang komisi c bidang pembangunan DPRD kota Makassar.

DPRD Makassar, meminta Pemerintah Kota Makassar menambah sebanyak 200 tenaga kontrak di Dinas Perhubungan (Dishub) guna mengatasi persoalan pak ogah.

Komisi B DPRD Kota Makassar tengah mengusulkan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) untuk menjadi syarat memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Mario David meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar segera mencairkan insentif untuk tenaga kesehatan.

DPRD Kota Makassar menanggapi serius kasus dugaan pungli didua rusunawa yaitu Latte dan Panambungan. Dewan berecana memanggil Dinas Perumahaan

Sebanyak delapan fraksi di DPRD Kota Makassar menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

DPRD Kota Makassar mendesak pemerintah kota alias pemkot menyediakan shelter atau penampungan sementara untuk pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah.

Dibukanya sejumlah objek wisata di Kota Makassar dinilai berpotensi picu kluster baru jika pemerintah tidak berhati-hati mengawasi penerapan protokol kesehatan

DPRD Kota Makassar meminta pemerintah kota maksimalkan peran RT RW, dalam menjaga protokol kesehatan untuk COVID-19 di masa new normal nantinya.

Komisi D DPRD Kota Makassar mengusulkan beri bantuan smartphone atau gawai bagi siswa yang tidak mampu, agar dapat ikut dalam kelas daring.

Nasib para pekerja di sejumlah tempat hiburan malam (THM), diharap bisa diperhatikan dan diberi solusi oleh Pemerintah Kota Makassar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah kota (Pemkot) lebih waspada terhadap lonjakan kasus COVID-19 pascahari raya Idul Adha.

Lonjakan pengunjung pasar terus meningkat selama sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, sehingga Dewan meminta PD pasar mengantisipasi

Menjelang Idul Adha 1441 Hijriah, anggota DPRD Makassar, Kartini meminta pemkot Makassar memaksimalkan posko COVID-19 di tiap kecamatan untuk melakukan pengawasan.

Hal tersebut dilakukan merespons temuan bahwa restoran cepat saji cabang Jalan Sultan Hasanuddin ternyata belum mengantongi izin, tapi sudah beroperasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, mendukung Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Makassar, untuk melakukan perbaikan sejumlah pipa.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, berencana menelusuri atau tracing kontak dua pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19 di DPRD Kota Makassar.

Pertemuan langsung dalam orientasi siswa baru berpotensi menimbulkan klaster baru COVID-19. Olehnya itu, disarankan orientasi siswa baru digelar secara virtual.

Menjelang Hari Raya Idul Adha, Pemerintah Kota Makassar mulai gencar melakukan sejumlah pemeriksaan hewan Kurban, hal ini kemudian mendapat dukungan dari Dewan

Perang Kelompok alias tawuran disejumlah daerah di Kota Makassar diharapkan bisa semakin reda, Dewan mengharapkan peran RT RW dalam menekan hal tersebut.

Rapat pembahasan renperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019 berlangsung antara Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar dengan Dinas

DPRD Kota Makassarmeminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar merumuskan solusi tepat untuk penanganan pengatur lalu lintas liar alias Pak Ogah.

Legislator Makassar Al Hidayat Samsu meminta pemerintah menaruh atensi terhadap penyebaran COVID-19 pada anak. Langkah antisipatif perlu dilakukan sedari dini.

Tawuran warga di Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan. Itu diketahui dari data yang diperoleh SINDOnews dari Humas Polrestabes Makassar.