APBD

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyayangkan porsi belanja pegawai di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih cukup tinggi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera membelanjakan anggarannya untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan seringkali porsi anggaran untuk pegawai PNS daerah lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan di daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut bahwa hampir semua daerah memiliki porsi belanja PNS yang cukup tinggi jika dibandingkan belanja modal.

Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah untuk mengakselerasi APBD karena masih banyak dana yang justru tersimpan di bank dan belum dibelanjakan.

Pengelolaan anggaran yang sehat, adil, efektif, dan efisien oleh pemerintah daerah (Pemda) menjadi perhatian serius Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti

Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan menyampaikan sejumlah usulan, terkait rancangan Permendagri pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Warga terdampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Purwakarta akan kembali mendapat bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari APBD

Presiden Jokowi meminta para bupati tidak mengecer APBD kepada seluruh dinas yang ada. Anggaran negara terbatas sehinggga harus ada skala prioritas.

Wakil Kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Agus Sunaryanto meminta kepada masyarakat Banten, turut aktif mengawasi soal pengelolaan APBD Provinsi Banten

Bupati Sleman, Kustini menyerahkan nota keuangan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020 kepada DPRD Sleman dalam sidang paripurna di DPRD.

Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, sebesar 26% pada 2020 dan 29% di 2030 dimana butuh dana yang besar. Namun APBN dan APBD tidak bisa menanggung biaya pengurangan gas emisi rumah kaca.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan hingga akhir tahun lalu, realisasi APBD 2020 mencapai Rp1.088,7 triliun atau 100,94% dari alokasi.

Ekonom mempertanyakan, komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi covid-19. Sebab, realisasi penyerapan anggaran daerah masih sangat rendah, dimana ratusan triliun parkir di bank daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangsel, Banten, anjlok 30 hingga 40%. Selama masa pendemi 2020, realisasi APBD Kota Tangsel hanya Rp3,8 triliun.

Penyerapan anggaran itu bukan hanya tinggi tetapi hasilnya buruk seperti tidak tepat sasaran dan praktik korupsi.

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah mengatakan salah satu modus pengeluaran anggaran digenjot di penghujung tahun.

Dana mengendap di daerah merupakan masalah klasik di Indonesia. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, mengungkapkan ada sekitar Rp274 triliun dana yang belum digunakan daerah.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah pusat melakukan pembinaan serius terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang daya serap anggarannya rendah.

Ada ironi karena satu sisi ada anggaran yang tidak terpakai sedangkan ada masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, khususnya pemda.

Salah satu faktor penyebab APBD masih di bawah rata-rata adalah belum ada pengesahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena BOS ini langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke sekolah.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian menyebut masih ada 345 daerah yang realisasi anggarannya di bawah 75%, padahal sudah akhir Desember.

Alih fungsi lahan pangkalan truk menjadi Islamic Center yang berada di Dukuh Petamanan Desa, Kecamatan Banyuputih masih menuai penolakan warga.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mengalokasikan Rp192 miliar untuk pembangunan ratusan ruang belajar sekolah pada 2021.

Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya (MY) mengahadiri Rapat Paripurna XXII DPRD Provinsi Sumatera Selatan .