Ekonom mempertanyakan, komitmen pemerintah daerah dalam mengatasi pandemi covid-19. Sebab, realisasi penyerapan anggaran daerah masih sangat rendah, dimana ratusan triliun parkir di bank daerah.
Dana mengendap di daerah merupakan masalah klasik di Indonesia. Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, mengungkapkan ada sekitar Rp274 triliun dana yang belum digunakan daerah.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta pemerintah pusat melakukan pembinaan serius terhadap pemerintah daerah (Pemda) yang daya serap anggarannya rendah.
Salah satu faktor penyebab APBD masih di bawah rata-rata adalah belum ada pengesahan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Karena BOS ini langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke sekolah.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Mochamad Ardian menyebut masih ada 345 daerah yang realisasi anggarannya di bawah 75%, padahal sudah akhir Desember.
Asisten Administrasi dan Umum Pemerintah Kota (Pemkot) Padang Didi Aryadi mengapresiasi takjub dengan program-program inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu
Media daring menghelat pemberian penghargaan Indeks Kelola bagi pemerintah daerah yang berprestasi dalam mengelola APBD. Acara Katadata Regional Summit 2020 telah mencapai puncaknya pada Kamis (5/11/2020).
Herry Faisal merupakan terpidana korupsi pengelolaan APBD di Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur 2014 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp844 juta.
Pembahasan APBD DKI 2021 telah dimulai di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020). Target pendapatan dari sektor pajak sekitar Rp41,5 triliun dinilai DPRD DKI akan membebani masyarakat.
Memang dari kacamata regulasi tidak ada ketentuan yang memberikan semacam punishment kepada pemda yang realisasinya rendah. Harapannya dengan diekspose oleh Pak Mendagri, Jadi malulah.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membongkar alasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak kujung dicairkan untuk mendongkrak konsumsi di tengah pandemi.
Pembahasan APBD Perubahan DKI Jakarta 2020 telah berlangsung sejak Rabu (21/10/2020) di kawasan Puncak, Bogor. APBD Perubahan yang mengalami defisit hingga 46% itu akan disahkan pada pertengahan November mendatang.