ORMAS ISLAM

Menurut Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Pandji perlu banyak membaca agar memahami peta sosial masyarakat Indonesia. Kerja-kerja sosial Muhammadiyah dan NU tidak dapat ditandingi oleh kelompok mana pun.

Seluruh organisasi kemasyarakatan (ormas), terutama ormas Islam yang berada di wilayah bencana diminta untuk bergotong-royong membantu korban.

Di tengah bencana yang melanda, seluruh ormas, terutama ormas Islam di wilayah yang sedang ditimpa musibah turun bergotong royong membantu korban.

Mempertahankan, membangun karakter serta membangun nasionalisme adalah hal penting untuk diajarkan di samping mengajarkan tentang akidah keagamaan

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengunggah foto yang dimuat media SINDOnews.com saat dirinya makan siang bersama Menteri Agama Yaqut Colil Qoumas di laman Twitternya. Dalam unggahanya, Mu'ti menekankan persahabatan meskipun berbeda.

Front Pembela Islam telah berubah menjadi Front Persaudaraan Islam. Lalu apakah Habib Rizieq Shihab sudah mengizinkan?

Pemandangan menarik tersaji di antara dua tokoh yang menjadi ikon dua organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar di Indonesia,

Pekan ini, Front Persaudaraan Islam akan meluncurkan AD dan Anggaran Rumah Tangga (ART) sebagai organisasi baru setelah pembubaran Front Pembela Islam.

Pembubaran FPI atau yang dikenal, Front Pembela Islam pada Rabu, 30 Desember 2020 oleh Pemerintah disambut gegap gempita oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Saat ini ada banyak ormas Islam yang bisa menjadi wadah baru bagi para mantan anggota FPI, seperti Nahdlatul Ulama (NU) atau Muhammadiyah.

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan setelah pembubaran FPI, selanjutnya adalah giliran organisasi yang melindungi eks FPI dan juga para provokator akan dibubarkan.

Pakar Hukum Pidana asal Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menyatakan, dalam sebuah negara yang berdasarkan demokrasi dan hukum, pemerintahan manapun tidak bisa dan tidak berhak membubarkan sebuah organisasi kemasyarakatan (Ormas).

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap, Surat Keputusan Bersama (SKB) 6 menteri dan lembaga sebagai pedoman pemerintah dalam membubarkan sejumlah Ormas termasuk Front Pembela Islam (FPI) membingungkan.

Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menganggap, langkah tegas pemerintah yang melakukan pelarangan dan penghentian aktivitas organisasi Front Pembela Islam (FPI) merupakan langkah tepat, meskipun agak terlambat.

Pemerintah resmi melarang dan membubarkan Front Pembela Islam (FPI). Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Rabu, 30 Desember 2020.

Pemerintah Indonesia resmi membubarkan dan melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi ataupun organisasi masyarakat (Ormas).

Dinamika geopolitik yang melibatkan Amerika dan China selalu memiliki dampak signifikan terhadap situasi nasional sosial dan politik bagi suatu negara.

Peran dan keberadaan organisasi massa (ormas) wanita seperti Fatayat NU sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk menekan berkembangnya paham ideologi radikalisme yang berujung pada tindakan terorisme.

Sekretaris Jenderal Depinas SOKSI Mukhamad Misbakhun mengapresiasi langkah pemerintah membubarkan FPI sekaligus melarang segala aktivitasnya.

Pemerintah menetapkan FPI sebagai organisasi terlarang. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

Pemerintah telah resmi membubarkan FPI. Keputusan tersebut dinilai tepat karena kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah didasarkan pada ketentuan yang telah disepakati bersama.

Ketua Front Pembela Islam (FPI) Blitar Raya, Ganang Edi Widodo memilih tidak merespons pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang secara resmi menyatakan

Font Pembela Islam (FPI) Majalengka, Jawa Barat, menanggapi ringan pembubaran Ormas Islam tersebut. Bagi FPI Majalengka, organisasi itu hanya sebatas kendaraan.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan pelarangan aktivitas organisasi keagamaan Front Pembela Islam (FPI).

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD resmi melarang aktivitas yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI).