CUKAI ROKOK

Kenaikan tarif cukai sebesar 23% dan HJE sebesar 35% membuat rokok semakin tidak terjangkau oleh konsumen. Ditambah Covid-19 memukul telak daya beli masyarakat, IHT Ibarat jatuh tertimpa tangga.

Kenaikan cukai rokok diminta sebaiknya disesuaikan dengan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, atau single digit.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan tegas menolak semua regulasi yang memusuhi dan mematikan kelangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Beredar informasi bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17% untuk tahun 2021.

Beredarnya isu mengenai kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17% tahun depan sebaiknya disikapi dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau mengungkapkan kenaikan cukai 2020 sebenarnya telah mencekik para pekerja, ditambah lagi pandemi COVID-19 yang menekan IHT.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak menyatakan, kenaikan cukai hasil tembakau berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Industri hasil tembakau (IHT) memiliki peran penting dalam menyumbang penerimaan negara melalui cukai hasil tembakau lebih dari Rp150 triliun per tahun selama lima tahun terakhir.

LaNyalla menyempatkan melihat langsung kondisi karyawan dan penerapan protokol Kesehatan dalam proses produksi PT Gandum, salah satu pabrik rokok di Malang.

Setelah dipukul kenaikan cukai eksesif tahun lalu, industri hasil tembakau (IHT) harus kembali deg-degan dengan kabar rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) yang beredar di media massa sebesar 19%.

Kabarnya Presiden meminta kenaikan cukai di rentang 13-20%, namun AMTI memohon kenaikan cukai tidak terlalu tinggi mengingat industri hasil tembakau (IHT) sumber utama penerimaan cukai negara.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17% tidak memiliki argumentasi yang kuat karena melanggar formula kenaikan harga komoditas.

Hasil penelitian PPKE FEB Universitas Brawijaya mengungkapkan, kenaikan harga rokok baik lewat peningkatan HJE maupun pengenaan atau kenaikan cukai rokok tidak efektif menurunkan jumlah perokok usia dini.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengatakan, kalau misal cukai rokok naik maksimal 5 persen mungkin itu angka wajar. Pemerintah masih untung, petani tidak bingung.

Masyarakat pengguna tembakau di tanah air diminta memanfaatkan penelitian dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengenai hasil produk tembakau lainnya (HTPL) sebagai acuan terhadap dampak kesehatan

Beredar informasi bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17% tahun depan.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membatalkan pengumuman kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau rokok di tahun depan yang rencananya dilakukan bulan ini.

Buruh di sektor industri hasil tembakau mengadu sangat tertekan pada Menko Polhukam akibat rencana kebijakan kenaikan tarif cukai rokok di tengah pandemi.

Para petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak rencana pemerintah yang akan menaikkan cukai rokok pada 2021.

Perubahan kebijakan maupun kenaikan tarif cukai menjadi hal yang dapat mengancam keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT), terlebih di tengah kondisi pandemi saat kinerja industri mengalami penurunan.

Rencana kenaikan tarif cukai rokok pada 2021 harus dipikirkan secara adil dan bijaksana, jangan sampai hal ini membuat pelaku industri tembakau khususnya petani dan pekerja sektor sigaret kretek tangan (SKT) makin menderita.

Industri hasil tembakau (IHT), termasuk satu di antara industri yang terpukul akibat wabah Covid-19. Padahal, IHT merupakan satu di antara industri strategis yang menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pemerintah diminta untuk melindungi industri hasil tembakau (IHT) dengan membatalkan kenaikan cukai rokok di tahun 2021 mendatang. Seruan ini datang dari petani dan juga perusahaan rokok.

Para pengusaha IHT, khususnya rokok, menanti aturan Kementerian Keuangan menyangkut besarnya tarif cukai yang akan dikenakan kepada industri tahun depan.

Penyederhanaan struktur tarif cukai diyakini hanya akan mencederai struktur cukai yang saat ini telah menaungi secara adil seluruh pelaku IHT dan mata rantai di dalamnya.