BAYAR PAJAK

Negara-negara anggota Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD/G20) baru-baru ini menyepakati sistem pajak internasional yang terdiri dari dua pilar solusi, apa untungnya bagi Indonesia?

Pemerintah Kota Surabaya menggandeng Tokopedia bekerja sama dalam penyediaan akses digital pelayanan publik lewat fitur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) online

Di tengah pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19, tren transaksi pembayaran online pajak kendaraan bermotor di Jabar mengalami lonjakan yang signifikan.

World Economic Forum pada 2020 merilis beberapa negara dengan tarif pajak terendah, mulai dari negara kaya akan minyak hingga negara susah di belahan Afrika.

Kesepakatan bersejarah terbentuk untuk memastikan perusahaan multinasional membayar pajak dengan lebih adil. Sekitar 136 negara setuju untuk memberlakukan tarif pajak perusahaan setidaknya 15%

Para pelaku usaha di Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yang masih membandel dengan tidak membayar pajak, didatangi langsung oleh petugas dari Badan Pengelola

Menkeu mengatakan, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disusun untuk memberikan sistem perpajakan yang berkeadilan, sehat, efektif, dan efisien untuk melindungi masyarakat menengah bawah maupun UMKM.

Pemerintah memastikan penurunan pajak perusahaan atau Pajak Penghasilan (PPh) badan menjadi 20% batal dengan terbitnya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Sri Mulyani memastikan mahasiswa dan pelajar yang memiliki penghasilan tidak perlu membayar pajak asalkan penghasilannya tidak mencapai Rp60 juta per tahun.

Sri Mulyani buka suara mengenai isu yang berkembang bahwa nomor induk kependudukan (NIK) pada KTP untuk keperluan perpajakan akan diwajibkan membayar pajak.

Melalui Undang-Undang HPP yang disahkan oleh DPR RI, pemerintah resmi memungut pajak lebih besar terhadap masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi.

Program tax amnesty atau pengampunan pajak jilid II tercantum pada Pasal 5 dalam RUU HPP dengan penamaan program pengungkapan sukarela wajib pajak.

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengimbau masyarakat Kota Cantik untuk taat membayar pajak mengingat pajak sangat berpengaruh dalam pembangunan kota setempat, Jumat (1/10/2021).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menanggapi wacana kenaikan tarif PPN pada 1 April 2022 akan memberatkan bagi pengusaha ritel.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS Ecky Awal Mucharam mengatakan, banyak perusahaan yang memanfaatkan momentum pandemi untuk menghindari kewajiban pajak.