KEMENKUMHAM

Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting menegaskan seluruh WNA asal China yang masuk melalui Bandara Soekarno-Hatta sudah memenuhi aturan keimigrasian dan aturan perjalanan internasional pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia

Sesditjenpas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Heni Yuwono berpendapat bahwa pengguna narkoba cukup direhabilitasi, sehingga mereka tidak perlu ditahan.

Pemerintah dan DPR diminta membuka informasi terkait revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang saat ini sedang dibahas.

Direktorat Jenderal Imigrasi membenarkan adanya puluhan warga negara China yang tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Selasa (4/5/2021) kemarin.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulsel, Harun memberikan imbauan kepada sejumlah Lapas dan Rutan.

Partai Ummat tengah fokus berjuang untuk memenuhi syarat di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan berupaya lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara (Sumut) diwakili Kepala Divisi Pemasyarakatan, Anak Agung Gede Krisna membuka Sekolah NKRI di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan, Rabu (28/4/2021).

Tercatat kontribusi kekayaan intelektual sebesar Rp1.105 triliun pada 2019 atau kurang lebih 7 persen dari rata-rata Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Musikus Anang Hermansyah menuturkan peringatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia itu diharapkan dijadikan sebagai pemantik bagi pemerintah untuk segera mengimplementasikan aturan tentang royalti yang telah diterbitkan pemerintah pada akhir Maret dan awal April lalu.

Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Kemenkumham untuk mengupayaka, agar proses ekstradisi terhadap tersangka penistaan agama Jozeph Paul Zhang.

Pihak Imigrasi sedang menggodok surat edaran untuk melarang warga negara atau yang pernah mengunjungi India dalam waktu 14 hari masuk ke Indonesia.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam Ibnu Ismoyo turut serta mendamping Tim Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dalam pemantauan fasilitas dan kemudahan di KEK wilayah Kota Batam, Sabtu (17/4/21).

Kubu Moeldoko mengklaim bahwa penarikan pendaftaran logo Partai Demokrat di Kemenkumham membuktkan kubu SBY keder menghadapi mereka.

Sebanyak 34 narapidana tindak pidana terorisme menyatakan komitmennya untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membenarkan pihaknya telah mendaftarkan logo Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tim Hukum DPP mengatasnamakan SBY.

Penggagas berdirinya Partai Demokrat, Wisnu Heryanto Krestowo, mengajukan permohonan kepada Kemenkumham agar menolak pengajuan pendaftaran merek Demokrat.

Meskipun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menolak pengesahan Kepengurusan Partai Demokrat yang memilih Moeldoko sebagai Ketum Partai.

Upaya memburu dan mengembalikan berbagai aset karena utang perdata dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di luar negeri sangat mungkin akan penuh liku dan diperkirakan bakal memakan waktu lama. Kenapa?

Syarief Hasan membenarkan informasi yang menyebut SBY telah mendaftarkan Partai Demokrat ke Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Wakil Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Prof Edward Omar Sharif menjadi pembicara kunci dalam kuliah umum Quo Vadis RUU KUHP di UNM, Kamis (8/4/2021).

Ditolaknya kepengurusan KLB Demokrat versi Ketua Umum Moeldoko oleh Kemenkumham, menjadi bukti bahwa penyelenggaraan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

Kemenkumham menolak pengesahan pengurus versi KLB menunjukkan permasalahan PD bukan karena intervensi apalagi istana, tetapi berpusat pada masalah internal.

Keputusan Kemenkumham yang menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB Sibolangit menunjukkan pemerintah bertindak objektif.

Dengan sejumlah pertimbangan, akhirnya pemerintah menolak permohonan pengesahan kepengurusan DPP Partai Demokrat periode 2021-2025 hasil KLB Deli Serdang.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara yang dipimpin Moeldoko dkk.