Berita Terkini : # presiden joko widodo

Masinton mengatakan tata kelola pemerintahan di Indonesia baik pusat maupun daerah adalah puncak seluruh persoalan yang membuat masyarakat menjadi korban.

KPA mendesak Presiden Jokowi dan Menteri BUMN Erick Tohir agar membatalkan penempatan pejabat aktif maupun purnawirawan Polri-TNI di kursi-kursi strategis BUMN.

Di mana hasil penilaian Bank Dunia atau World Bank Indonesia naik status menjadi upper middle income country atau negara berpendapatan menengah atas.

Unggahan yang dibuat Deny Siregar itu tidak patut dilakukan, sebab akan menguras energi pemangku negeri dengan menghadapkan pada persoalan baru.

Bagaimana pun Jokowi tetap mesti berkompromi dengan partai politik pendukungnya untuk merombak kabinet jika ingin mengakhiri kekuasannya dengan mulus.

Budayawan Radhar Panca Dahana mengatakan ada kekacauan cara kerja kabinet dan lembaga-lembaga lain yang menyebabkan presiden meluapkan kemarahannya.

Bukan hanya reshuffle, Presiden Jokowi didesa memperbaiki berbagai kelemahan manajemen regulasi perencanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, reshuffle kabinet itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Kemarahan Presiden Jokowi dianggap sebagai ekspresi emosional atas kegagalannya dalam menangani Covid-19 dan mengendalikan para menterinya.

Sebaiknya posisi menko yang strategis diisi dari profesional bukan ketua partai politik. Kinerja Menko Perekonomian masih level standar karena belum mampu membuat birokrasi kementerian teknis di bawahnya bekerja ekstra.

Isu reshuffle bisa jadi hanya gimmick karena hal itu merupakan bagian tidak terpisah dalam permainan politik para politisi, termasuk Presiden Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar insentif bagi tenaga medis dan petugas laboratorium dicairkan secepatnya. Dia meminta agar hal ini tidak ditunda-tunda.

Sikap Presiden Jokowi dinilai menunjukkan dapur pemerintah yang sedang dilanda banyak persoalan akibat wabah Covid-19.

Harapan Jokowi untuk membuat terobosan baru di pemerintahan periode keduanya dengan dimunculkan anak-anak muda milenial di kabinet ternyata juga gagal total.

PKPI menilai saat ini waktu yang tepat untuk mengganti menteri-menteri yang dianggap lamban dalam menyikapi krisis dan gagal mengikuti irama kerja Presiden.

PAN menyatakan bahwa Presiden Jokowi bisa melakukan perombakan kabinet kapan saja dia mau dan merasa perlu berdasarkan evaluasinya.

Direktur Eksekutif Center for Budjet Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menyatakan setuju dengan niat Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku bisa saja membubarkan lembaga atau melakukan reshuffle kabinetnya karena dianggap gagal.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) terang-terangan membuka peluang untuk melakukan pengocokan ulang atau reshuffle kabinetnya.

Sejak awal koalisi pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin telah menegaskan bahwa visi pembangunan tak mengenal visi menteri, melainkan visi presiden.

Reshuffle perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumors politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.