UJI MATERI

Partai Buruh bersama sejumlah elemen buruh berencana akan mengajukan Judicial Review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika Revisi UU PPP sudah disahkan.

Mahkamah Agung menolak uji materi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf menilai gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (UU PSDN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) penting.

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman disarankan mengundurkan diri dari jabatannya setelah melamar adik Presiden Jokowi, Idayati pada 12 Maret 2022.

MK memutuskan menolak gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Salah satu gugatan terkait presidential threshold diajukan oleh eks Panglima TNI Gatot Nurmantyo.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) secara kelembagaan akan mengajukan judicial review atau uji materi terkait Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menaker Ida Fauziyah memberikan respons soal adanya pihak yang mengajukan uji materiil Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT ke Mahkamah Agung (MA).

Lima anggota DPD RI mengajukan gugatan presidential threshold pada Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pengalaman berbagai negara di dunia, perubahan terhadap UU yang diuji di DPR maupun MK bisa berlangsung jika terjadi dua hal.

Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo memperbaiki permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Mahkamah Konstitusi dalam amar putusan menyatakan menolak untuk seluruhnya terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tidak ada salahnya jika MK melakukan ijtihad baru dengan menghapuskan ketentuan PT yang keberadaannya jelas-jelas bertentangan dengan ruh konstitusi.

Gatot menilai pada Pilpres 2019 pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik lantaran presidential threshold.

Penyusunan peraturan-peraturan bidang pers dilakukan masing-masing organisasi pers berpotensi membuat munculnya kode etik jurnalistik yang tidak baku.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis yakin Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.