Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Owen Jenkins menuturkan, dunia tidak boleh berdiam diri melihat pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, Rusia, Belarusia dan Myanmar.
Retno menuturkan, kunjungan ini merupakan bagian shuttle diplomacy Indonesia, untuk membahas dan mencoba berkontribusi guna mencari penyelesaian terbaik bagi situasi di Myanmar saat ini.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri junta Myanmar, Wunna Maung Lwin.
Menteri Luar Negeri (Menlu) junta Myanmar Wunna Maung Lwin mengunjungi Thailand untuk membahas krisis yang terjadi sejak militer merebut kekuasaan pada 1 Februari.
Para menteri luar negeri (menlu) dari negara-negara anggota G7 dan Perwakilan Tinggi Uni Eropa (UE) mengecam kekerasan yang dilakukan aparat Myanmar pada para demonstran.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi tidak akan melakukan perjalanan ke Myanmar untuk mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin junta militer negara itu.
Myanmar menghadapi lebih banyak protes jalanan menentang junta militer saat Indonesia berusaha membangun momentum bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mencari jalan keluar dari krisis.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah menuturkan, demonstrasi yang terjadi di depan KBRI di Yangon disebabkan oleh pemberitaan yang salah.
Uni Eropa (UE) sedang mempertimbangkan sanksi terhadap Myanmar sementara Amerika Serikat (AS) menghukum dua jenderal lagi atas kaitannya dengan kudeta militer.
Pengadilan Malaysia mengizinkan penundaan sementara deportasi terhadap 1.200 warga negara Myanmar yang dijadwalkan akan dikirim kembali ke tanah air mereka pada Selasa (23/2).
Faizasyah membantah laporan Reuters bahwa RI mendorong ASEAN untuk menyetujui rencana aksi untuk merespons janji junta militer Myanmar untuk mengadakan pemilu baru.
Massa memprotes Indonesia, yang dilaporkan mendorong pengiriman pemantau dari ASEAN untuk memantau pemilu baru yang dijanjikan junta militer. Massa menolak pemilu baru.
Sebelum kudeta militer, Presiden Indonesia Joko Widodo dilaporkan sudah mengucapkan selamat kepada Aung San Suu Kyi atas kemenangan pemilu 8 November lalu.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mendesak militer Myanmar, yang merebut kekuasaan tiga minggu lalu, untuk menghentikan penindasan terhadap demonstran.
Prayut, yang berhasil melanjutkan masa jabatanya setelah menang dalam pemilihan umum pada tahun 2019 lalu mengatakan, bahwa dia selalu mendukung demokrasi di Myanmar.
