Berita Terkini : # otoritas jasa keuangan ojk

Tanpa relaksasi skema pembiayaan, sekitar 15.000 pelaku usaha jasa konstruksi di Jawa Barat terancam tak bisa melanjutkan usaha.

OJK telah mengeluarkan 11 kebijakan dalam upaya menjaga perekonomian di masa pandemi Covid-19 di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank.

Selama Januari-Maret 2020, Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali melaporkan bahwa ditemukan sekitar 508 fintech lending yang beroperasi tanpa izin dari OJK.

Sebesar 73% pelanggaran terjadi di perbankan karena industri dengan konsumen terbesar. Sisanya 25% dilakukan oleh iklan pelaku IKNB dan 2% di pasar modal.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengungkapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak termasuk lembaga yang dalam waktu dekat akan dihapuskan.

Ketua DK OJK Wimboh Santoso mengatakan hasil diskusi yang dilakukan sejak siang hingga sore tadi, menghasilkan beberapa kesepakatan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) siap memberikan relaksasi lanjutan untuk membangkitkan kembali ekonomi sektor riil akibat terdampak krisis pandemi Covid-19.

Kepala OJK Wimboh Santoso melakukan rotasi hingga promosi jabatan guna memperkuat SDM di satuan kerja demi akselerasi penanganan krisis ekonomi akibat Covid 19.

Peran moneter oleh BI dan fiskal di Pemerintah harus terpisah tapi sekaligus sejalan. Bagaikan gas dan rem pada mobil, harus seimbang tapi bukan berarti harus satu kebijakan.

Presiden Joko Widodo meminta kepada OJK untuk terus meningkatkan kepercayaan investor di Pasar Modal dengan menghapus praktik-praktik jual beli saham yang bersifat manipulatif dan bisa merugikan investor.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil asosiasi pengusaha yakni Kadin, Apindo dan HIPMI untuk membangun komunikasi dan bersama-bersama merumuskan strategi dalam menggerakan sektor riil.

OJK menggelar pertemuan dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk merevisi Rencana Bisnis Bank (RBB) yang telah diajukan sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus di masa pandemi Covid 19 agar sektor jasa keuangan tetap stabil dan bisa mendorong sektor riil kembali bergerak.

Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka baru kasus PT Asuransi Jiwasraya dan salah satu tersangkanya adalah pejabat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di bidang pasar modal.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso meminta kepada bank-bankHimbara) yang mendapatkan dana penempatan pemerintah sebesar Rp30 triliun untuk segera menyusun rencana bisnis penyaluran kredit secara detail.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada perbankan untuk menyalurkan kredit baru seiring menurunnya relaksasi kredit perbankan kepada nasabah.

OJK memastikan pelaksanaan reformasi sektor jasa keuangan ini tetap dalam koridor tata kelola yang baik, transparan dan menjunjung tinggi penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan selalu mendukung proses penegakan hukum terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung dengan tetap menjunjung tinggi azas praduga tidak bersalah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan implementasi program pemerintah mengenai subsidi bunga dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

OJK mencatat nilai outstanding restrukturisasi pinjaman yang dilakukan leasing mencapai Rp121,92 triliun. Dari jumlah itu, 183 perusahaan pembiayaan sudah menjalankan restrukturisasi pinjaman.

Penempatan dana ini juga bisa menjaga dan menunjang stabilitas sektor jasa keuangan dengan kinerja intermediasi yang positif dan profil risiko tetap terkendali.

OJK memproyeksi pertumbuhan kredit tahun 2021 akan mencapai 7%-9% atau penyalurannya bertambah Rp500 triliun sampai Rp600 triliun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

OJK memastikan likuiditas perbankan masih aman guna membiayai pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Saat ini, dari 110 bank agregatnya masih bagus.

Keberadaan kantor OJK di berbagai daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan layanan bagi industri jasa keuangan dan juga masyarakat, serta medukung ekonomi nasional.