PEMKOT BOGOR

Pemkot Bogor kembali memperpanjang PSBMK hingga 13 Oktober mendatang. Itu dilakukan dari hasil kajian yang menyebutkan angka penularan kasus positif Covid-19 terus melonjak lebih dari 20 orang dalam sehari.

Kota Bogor kembali masuk zona merah COVID-19 berdasarkan data yang dirilis Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kasus Covid-19 di Kota Bogor kembali bertambah 26 orang. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan Kota Bogor kembali masuk dalam kategori risiko tinggi atau zona merah Covid-19.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim terus meninjau upaya penanganan Covid-19 di sejumlah lembaga pendidikan keagamaan, seperti Pondok Pesantren Darul Muhajirin di Kedunghalang, Bogor Utara, Minggu (27/9/2020).

Kasus pasien terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor kembali naik, Minggu (27/9/2020). Sehari dilaporkan ada 25 orang yang positif Covid-19.

Sebanyak 45 warga Kota Bogor meninggal akibat terkonfirmasi positif Covid-19. Data tersebut berdasarkan data terbaru per 25 September 2020 dari tim Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bogor.

Kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor terus bertambah menjadi 1.114 orang. Rinciannya, meninggal 44 orang, selesai isolasi/sembuh 727 orang dan masih sakit 343 orang, per Kamis (24/09/2020).

Wali Kota Bogor, Bima Arya mengungkapkan, ada survei dan mendapatkan hasil menarik bahwa 50% warga Kota Bogor tidak yakin COVID-19 benar-benar ada.

Dua orang dilaporkan meninggal dunia akibat positif Covid-19 di Kota Bogor. Sementara penambahan kasus positif barunya bertambah 25 orang dalam sehari.

Kasus positif Covid-19 di Bogor Raya jumlahnya terus melonjak. Dalam sehari penambahannya 62 orang, dari Kabupaten Bogor 45 orang dan Kota Bogor 17 orang.

Kasus Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor mulai mereda pada Senin (21/9/2020), Kota Bogor tak lagi masuk sebagai zona merah, tapi sudah kembali ke zona oranye.

Jumlah pasien Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor yang sembuh terus bertambah.

Kota Bogor hingga saat ini belum beranjak statusnya dari zona merah Covid-19. Kondisi ini menjadi ujian terberat bagi kepemimpinan Wali Kota Bogor Bima Arya.

Kasus positif Covid-19 di Bogor Raya (Kabupaten dan Kota) kembali naik menjadi 2.341 jiwa, dengan rincian Kabupaten 1.333 dan Kota 1.008 kasus.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berencana menutup total sejumlah fasilitas publik di pusat kota, mulai dari taman hingga fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda di lingkar Kebun Raya.

Terus melonjaknya kasus baru positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Bogor bukan hanya karena mobilitas warga yang tinggi. Kurangnya edukasi serta lemahnya penegakan hukum juga jadi penyebab.

ADA swalayan yang terletak di Jalan Raya Pajajaran, Bogor Timur, Kota Bogor, menutup tokonya, lantaran ada karyawan positif Covid-19.

Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Bogor, Dedie A. Rachim membenarkan terkait pesan berantai tentang tutupnya swalayan Giant se-Bogor karena ada pegawainya yang meninggal dunia diduga positif Covid-19.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan, Kota Bogor saat ini masih bertarung dengan pandemi Covid-19 dan penganggaran sangat menentukan perjuangan Kota Bogor memerangi Covid-19.

Sekda Kota Bogor, Ade Sarip Hidayat berdiskusi dengan KPK mengenai Kajian Implementasi Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Kota Bogor Tahun 2020 sebesar Rp11 miliar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) hingga 29 September 2020 atau terhitung selama dua pekan ke depan.

Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) jilid II karena Bogor kembali masuk zona merah. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mulai memperketat sejumlah pusat keramaian.

Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Bogor Dedie A. Rachim menduga data Satgas Nasional belum update sehingga menyebut Kota Bogor masih zona oranye.

Wali Kota Bogor Bima Arya menggandeng Nanyang Technological University (NTU), Singapura untuk survei persepsi risiko COVID-19 di Kota Bogor.

Pemkot Bogor belum bisa menerapkan PSBB Total seperti yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mencukupi.