KORUPTOR

Membuat tuduhan dan merancang isu yang disebarkan secara masif bukanlah hal yang sulit bag para koruptor

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyatakan, bahwa seluruh terpidana, termasuk narapidana (napi) kasus korupsi (koruptor) berhak mendapatkan remisi.

Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri buka suara soal wacana terpidana kasus korupsi (koruptor) berhak mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman.

Serangan gencar terhadap Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk Jaksa Agung ST Burhanuddin secara pribadi, merupakan bentuk propaganda para koruptor.

Korupsi adalah salah satu kejahatan paling serius di belahan dunia manapun. Pelakunya pun bisa berasal dari berbagai kalangan, bahkan bisa dilakukan oleh pemimpin sebuah negara.

Sebelum lebih jauh, perlu dipahami bahwa remisi pada dasarnya bukan pengurangan masa pidana (meski sering disebut demikian). Hal ini karena lama pidana sudah ditetapkan oleh pengadilan.

Koruptor mendapat remisi terus menjadi polemik di masyarakat. Keliru jika masyarakat menyalahkan lapas dalam pemberian remisi terhadap para koruptor.

KPK hanya berencana meminta testimoni pengalaman dari narapidana kasus korupsi untuk menjadi pembelajaran bagi masyarakat

ketika mantan korupator melakukan pendidikan dan penyuluhan anti korupsi, ada beberapa hal positif dari pengalaman mereka.

Bertepatan dengan momentum peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-76 Kemeredekaan RI, banyak narapidana yang mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman.

Sebanyak 214 dari 3.496 narapidana korupsi mendapatkan remisi umum dalam rangka Hari Kemerdekaaan RI Tahun 2021. Pemberian remisi tersebut sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 Huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa narapidana berhak mendapatkan remisi.

Sebanyak 214 narapidana kasus korupsi mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tahun ini.

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai, sah-sah saja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) mengeluarkan remisi terhadap para koruptor.

KPK berencana agar para narapidana korupsi dapat memberikan testimoni dan pembelajaran bagi para penyelenggara negara dan masyarakat mengenai dampak korupsi.

Kemenkumham mengklaim pemberian remisi menghemat anggaran makan napi hingga Rp205 miliar.