GURU NON PNS

Forum Komunikasi Guru SPK Indonesia menilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) telah mengambil kebijakan yang tidak adil kepada para guru.

Mendikbud mengingatkan bahwa para pendidik dan tenaga kependidikan non PNS penerima bantuan subsidi upah (BSU) masih bisa mengambil uangnya sampai 30 Juni tahun depan.

Ketimpangan nasib guru di Indonesia masih besar. Perbedaan itu utamanya pada kesejahteraan dan perlindungan antara guru pegawai negeri sipil (PNS) dan swasta atau honorer.

Kementerian Agama telah mengajukan usulan bantuan subsisi gaji bagi guru dan tenaga kependidikan (GTK) Non PNS tahun anggaran 2020.

Guru yang tergabung di komunitas Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (GTKHNK) se-Sumsel berharap pemerintah mengangkat seluruh guru honorer dan tenaga kependidikan usia 35 tahun ke atas untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Berdasarkan pengumuman, dari 1.220 guru honorer (non PNS) yang mengikuti Uji Kompetensi Guru (UKG) di jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Batu Bara, sebanyak 686 guru honorer dinyatakan layak menjadi guru dan akan mendapat SK dari Bupati Batu Bara.