INDUSTRI ROKOK

Kebijakan cukai yang berubah setiap tahun berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan mengancam keberlangsungan IHT. Hal ini berdampak pada sektor hulu hilir.

Ketimpangan dalam penetapan besaran cukai dinilai menghambat pertumbuhan industri vape di Indonesia. Investor asing berpikir ulang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sasaran investasi.

Sebanyak 67,3% responden menyatakan bahwa rokok merupakan sajian penting yang harus tersedia dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.

Selain penyediaan lapangan kerja, sumbangan keuangan industri hasil tembakau kepada negara juga terbilang tinggi, tak kurang dari Rp200 triliun per tahun.

Seluruh elemen mata rantai industri hasil tembakau secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana kenaikan cukai hasil tembakau atau cukai rokok tahun 2022.

Vape punya pasar yang sangat potensial untuk bertumbuh karena produknya yang jauh lebih rendah risiko dari rokok. Namun, perlu regulasi yang tepat agar memberikan kesempatan bagi investor luar negeri.

Rencana kenaikan cukai rokok tahun depan menimbulkan kekhawatiran serapan tembakau petani dari industri hasil tembakau (IHT) mengalami penurunan.

Pemerintah diminta menunda kenaikan tarif cukai hasil tembakau karena dianggap memberatkan petani tembakau hingga buruh rokok.

Tim peneliti Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Universitas Brawijaya (PPKE UB), menerangkan kenaikan tarif cukai dan harga rokok justru berdampak pada peningkatan peredaran rokok ilegal.

GAPPRI meminta Pemerintah memberikan relaksasi ke IHT dengan tidak menaikkan cukai pada tahun 2022, karena industri ini butuhkan 3 tahun untuk memulihkan diri.

Pakar hukum internasional menyebutkan bahwa pemerintah tak perlu meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) seperti yang didesak sejumlah pihak.

Di tengah semakin maraknya penggunaan vape di Indonesia, para pengguna vape berinisiatif membuat komunitas yang mendukung vapers sekaligus memantau produk yang dijual oleh industri vape.

Dampak kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2022 dinilai akan semakin menekan pekerja di sektor tembakau dan menurunkan produksi industri hasil tembakau.

Dalam suratnya, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau meminta Presiden Jokowi melindungi tenaga kerja yang bekerja di Industri Hasil Tembakau (IHT) dengan cara tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau.