INDUSTRI ROKOK

Kenaikan tarif cukai sebesar 23% dan HJE sebesar 35% membuat rokok semakin tidak terjangkau oleh konsumen. Ditambah Covid-19 memukul telak daya beli masyarakat, IHT Ibarat jatuh tertimpa tangga.

Kenaikan cukai rokok diminta sebaiknya disesuaikan dengan kenaikan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, atau single digit.

Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau mengungkapkan kenaikan cukai 2020 sebenarnya telah mencekik para pekerja, ditambah lagi pandemi COVID-19 yang menekan IHT.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak menyatakan, kenaikan cukai hasil tembakau berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal.

Kabarnya Presiden meminta kenaikan cukai di rentang 13-20%, namun AMTI memohon kenaikan cukai tidak terlalu tinggi mengingat industri hasil tembakau (IHT) sumber utama penerimaan cukai negara.

Hasil penelitian PPKE FEB Universitas Brawijaya mengungkapkan, kenaikan harga rokok baik lewat peningkatan HJE maupun pengenaan atau kenaikan cukai rokok tidak efektif menurunkan jumlah perokok usia dini.

Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengatakan, kalau misal cukai rokok naik maksimal 5 persen mungkin itu angka wajar. Pemerintah masih untung, petani tidak bingung.

Buruh di sektor industri hasil tembakau mengadu sangat tertekan pada Menko Polhukam akibat rencana kebijakan kenaikan tarif cukai rokok di tengah pandemi.

PT Nojorono Kudus, penghasil merek Minak Djinggo dan Clas Mild, siapkan berbagai pembenahan bisnisnya di tengah pandemi covid-19 dan pelemahan daya beli konsumen.

Rencana kenaikan tarif cukai rokok pada 2021 harus dipikirkan secara adil dan bijaksana, jangan sampai hal ini membuat pelaku industri tembakau khususnya petani dan pekerja sektor sigaret kretek tangan (SKT) makin menderita.

Pemerintah diminta untuk melindungi industri hasil tembakau (IHT) dengan membatalkan kenaikan cukai rokok di tahun 2021 mendatang. Seruan ini datang dari petani dan juga perusahaan rokok.

Para pengusaha IHT, khususnya rokok, menanti aturan Kementerian Keuangan menyangkut besarnya tarif cukai yang akan dikenakan kepada industri tahun depan.

Faktor dominan penyebab merokok di usia dini dikarenakan ada anggota keluarga yang juga merokok, pendidikan, lingkungan sosial, teman sekolah dan kondisi psikologis.

Start-up rokok elektrik (vape) modern, RELX Technology, terus mengembangkan dan menyediakan teknologi inovatif

Reformasi fiskal melalui penyederhanaan cukai dinilai akan mencederai struktur industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia. Tak hanya itu, apabila kebijakan ini diterapkan akan memicu terjadinya pasar monopolistik.

Pemerintah diminta mencabut segala aturan yang masih memungkinkan rokok dijual lebih murah lagi, karena dinilai menjadi pemicu terjadinya peningkatan perokok anak di Indonesia.

Kementerian Kesehatan mewacanakan untuk merevisi PP 109/2019, dimana salah satu poinnya yakni memperluas gambar peringatan bahaya merokok dari 40% menjadi 90%.

Bagi para perokok di Indonesia, siap-siap untuk merogoh kocek sangat dalam karena pemerintah berkomitmen membuat harga sebungkus rokok menjadi lebih mahal tiap tahunnya.

Wakil Ketua MPR RI memahami suara dan sikap Petani Tembakau nasional yang menolak keinginan Kemenkeu yang akan menerapkan kebijakan Simplifikasi Cukai Rokok, pada tahun 2021 mendatang.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo menyatakan banyaknya tekanan regulasi pemerintah bisa membuat keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT) terancam.

Kajian KPK menunjukkan, kompleksnya struktur tarif cukai tembakau yang berlaku di Indonesia membuka celah bagi pengusaha untuk menghindari cukai tinggi.

Dosen Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Gugun El Guyanie mengkritik pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada industri rokok nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso membeberkan sejumlah poin penting gambaran peta jalan atau roadmapi ndustri hasil tembakau (IHT) atau rokok dalam lima tahun ke depan.

Industri rokok atau sering disebut Industri Hasil Tembakau (IHT) memegang peranan penting dalam mendongkrak ekonomi meski kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) masih sangat minim.

Lagi-lagi masalah klasik, yakni tumpang tindih regulasi antar kementerian masih menjadi penghambat industri rokok untuk berkembang dalam lima tahun ke depan.