LPS kembali menyatakan, pengelolaan aset LPS termasuk juga dana dari masyarakat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS.
Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pembicaraan pendahulan RAPBN tahun anggaran 2022 sebesar Rp43,19 triliun.
Dalam kondisi penuh ketidakpastian saat ini, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN harus tetap kuat, tidak bocor, fleksibel, dan memiliki tujuan dan arah yang jelas.
Panja Pertumbuhan Ekonomi DPR RI dan Kementerian Keuangan telah menyepakati target pertumbuhan ekonomi RI tahun 2022 akan berada pada kisaran 5,2-5,8%.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan mendorong penerimaan negara melalui potensi basis pajak dan mengejar penerimaan lain, termasuk dari cukai.
Wakil Ketua Komisi XI DPR, Fathan Subchi mengkritisi wacana pemerintah untuk menerapkan PPN atas bahan pokok dari sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.
Rencana pemberlakuan kebijakan tarif baru dalam layanan antar bank di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) bank milik pemerintah per 1 Juni 2021 sebaiknya ditunda.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Willy Aditya turut menyoroti polemik pencabutan jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam.
Anggota Komisi XI DPR RI Fathan Subchi mengatakan pembahasan RUU Omnibus Law sektor keuangan akan dilakukan pada masa sidang Agustus dan September 2021.
Anggota DPR RI Komisi XI Bidang Perencanaan, Pembangunan, Keuangan dan Perbankan, Indah Kurnia, terus mendorong masyarakat Indonesia agar semakin akrab dengan layanan digitalisasi keuangan.
Klaim Bappenas soal kinerja baik dalam pengentasan kemiskinan disebut bertolak belakang dengan data BPS yang menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin per September 2020 bertambah 1,13 juta jiwa.
Anggota Komisi XI DPR Puteri Anetta Komarudin memberi masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sedang menyusun ketentuan mengenai bank digital.
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi minta masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming aplikasi yang bisa mendapatkan uang hanya dengan menonton iklan.
Anggota Komisi XI DPR menyoroti soal kebijakan Menkeu yang telah mengeluarkan aturan penarikan PPN dan PPh atas penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucer.
LPI harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, prudent, profesional dan mengedepankan prinsip kehati-hatian yang berimplikasi terhadap kepercayaan para investor global
Anggota Komisi XI DPR M Misbakhun memanfaatkan masa reses jelang akhir tahun untuk menemui konstituennya di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Selasa (29/12/2020).
Langkah Kementerian BUMN melakukan merger bank syariah BUMN dinilai tepat karena dapat memperkuat sisi permodalan bank dengan modal inti lebih dari Rp20,4 triliun.
Modal dan aset Bank Syariah Indonesia yang besar pascamerger memungkinkan bank baru ini menghadirkan layanan keuangan syariah yang terjangkau seluruh masyarakat.
Rencana pemerintah membentuk perusahaan induk (holding) BUMN pembiayaan dan pemberdayaan usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM disambut baik sejumlah anggota Komisi XI DPR RI.
Salah satu subsektor penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 3,49% pada kuartal III adalah transportasi dan pergudangan, minusnya mencapai 16,7%.
