UPAH BURUH

Kemnaker menekankan bahwa kondisi kebijakan dan implementasi pengupahan perlu direspon dengan tata kerja pengawasan yang lebih efektif.

Terdapat 49 peraturan perundang-undangan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mendukung implementasi UU Cipta Kerja.

Dalam Permenaker 2/2021, kesepakatan Pengusaha dan Pekerja atau Buruh dilakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikad baik.

Menurut Aspek, dampak lebih luas dari Permenaker 2/2021 ini daya beli rakyat akan semakin menurun dan akan mempengaruhi roda ekonomi secara nasional.

Menurut Aspek, Permenaker No 2/2021 membuat hak normatif pekerja tidak terlindungi karena pengusaha dibolehkan mengurangi upah pekerja dengan alasan Covid-19.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menekankan bahwa pihaknya tidak bisa bersimpati kepada Menaker Ida Fauziyah terkait kebijakan upah buruh.

Ketua KSPI Said Iqbal mengatakan, demo serentak akan dilakukan di 18 daerah lain yang akan diselenggarakan tanggal 29 Desember 2020.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, belum bisa menyosialisasikan kenaikan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten) Kabupaten Blitar, dari Rp1,9 juta/bulan

Menaker Ida Fauziyah menuturkan ada tambahan 1 provinsi lagi yang menaikkan upah minimum di tahun 2021 menjadi 6 enam provinsi. Keenam provinsi itu ada DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, dan Bengkulu.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mendesak kepada para gubernur untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021.

Solidaritas Perjuangan Buruh Indonesia (SPBI) Fatkhul Khoir memprotes keras penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Jawa Timur (Jatim) tahun 2021.

Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) Subang dan Karawang.

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa secara resmi menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 di 38 daerah di Jatim.

Kenaikan upah 33 persen ini berlaku lima bulan sejak diumumkan hari Rabu, 18 November 2020.

Dewan Pengupahan Kota Bekasi akhirnya memutuskan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2021 naik 4,21% atau sebesar Rp193.000.

Mayoritas kabupaten dan kota di Jawa Barat mengusulkan kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) antara 3,27 hingga 4%. Usulan kenaikan tersebut dikatakan pada rapat tripartit dewan pengupahan di daerah.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Majalengka, Jawa Barat, tahun 2021 mendatang dipastikan naik. Hal itu setelah dilakukannya rapat pleno Dewan Pengupahan

Dewan Pengupahan Kota Bandung akan membahas besaran UMK 2021 secara maraton mulai besok. Pembahasan ini menentukan naik tidaknya UMK untuk tahun 2021.

Upah buruh minimum Kabupaten Blitar (UMK) pada tahun 2021 diusulkan naik 3,27 persen atau sekitar Rp64 ribu atau setara harga tiga kilogram telur ayam.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tekanan ekonomi akibat pandemi corona membuat gaji karyawan dipotong di seluruh wilayah RI.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Depok, Manto Jorghi membuka peluang UMK 2021 naik dari tahun ini. Dikatakan Manto, suara pekerja harus didengar.

Presiden Jokowi resmi meneken Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) pada, Senin malam 2 November 2020 kemarin. Berikut pasal dan rincian sistem upah yang disetujui dalam UU Cipta Kerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas menyatakan menolak dan meminta agar UU Cipta Kerja, yang menurutnya membuka kembali era upah murah.

Sebuah video mesum viral di media sosial berisi gambar diduga mirip Ketua DPC PDIP Pangkep, AR. Video dengan durasi 12 detik itu beredar sejak pekan lalu.

Para pengusaha sangat menyayangkan beberapa provinsi yang tidak mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Nomor M/6/HI.00.01/v/2020 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) yang tidak naik tahun depan.