PELANGGARAN HAM

Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyebut sejumlah instansi negara yang paling sering diadukan masyarakat karena diduga terlibat di dalam pelanggaran HAM.

AS dalam laporan HAM tahunannya menuturkan, masih terjadi pelanggaran di Indonesia selama setahun terakhir dan juga menyoroti impunitas para pelanggar HAM serius di Indonesia.

Kementerian Luar Negeri Kanada mengatakan mereka memberlakukan sanksi baru pada sembilan pejabat Moskow atas pelanggaran berat dan sistematis hak asasi manusia di Rusia.

DALAM wawancara yang dilakukan oleh sebuah media digital, Abdullah Hehamahua dari Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Laskar FPI mengungkapkan beberapa hal yang, menurut TP3, mengindikasikan terjadinya pelanggaran HAM berat.

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI Marwan Batu Bara berjanji segera menyerahkan buku putih bukti dugaan pelanggaran HAM berat Kasus KM 50.

Pakar Hukum Pidana UII Yogyakarta Prof Mudzakir mendukung langkah Amien Rais dkk yang mengusulkan ke Presiden Jokowi perihal kasus tewasnya enam anggota FPI sebagai Pelanggaran HAM Berat.

Komnas HAM menyebutkan kasus penembakan terhadap 6 anggota FPI bukan merupakan pelanggaran HAM berat, sehingga tidak bisa dibawa kasusnya ke Mahkamah Internasional.

Permintaan keterangan dilakukan untuk mengetahui fakta, informasi, dan upaya penegakkan hukum terkait kematian Herman.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menyebutkan sampai saat ini pihaknya telah menerbitkan kurang lebih 5.000 surat untuk para korban pelanggaran HAM.

Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Era Purnamasari mengungkapkan, bahwa dari 25 praktik Extra Judicial Killing baru hanya 3 kasus saja yang diadili.

Salah satu anggota TP3, Marwan Batubara mengatakan, pembunuhan 6 laskar FPI merupakan pelanggaran HAM berat melalui kebijakan keji, bengis dan di luar batas kemanusiaan.

Mahkamah Internasional baru akan bekerja bilamana negara anggota Statuta Roma mengalami kondisi unable dan unwilling.

Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) telah menyimpulkan bahwa Rusia melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) setelah perang selama lima hari dengan Georgia pada tahun 2008.

Tim beranggotakan 18 orang menegaskan bakal melakukan advokasi hukum dan HAM berkelanjutan atas kasus tewasmya enam laskar FPI di tangan polisi.

Presidium Alumni 212 berharap Komjen Listyo Sigit Prabowo berpihak pada orang-orang yang teraniaya hak-haknya sebagai manusia, sebagai warga bangsa.

Pewarta Foto Indonesia (PFI) Kota Medan menggandeng Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatra Utara (Sumut) untuk sama-sama berbagi pemahaman soal Hak Asasi Manusia (HAM).

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menyelesaikan investigasi mereka terkait dengan tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

Di penghujung tahun, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Didik Mukrianto memberikan catatan seputar penegakan hukum dan HAM untuk pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sepanjang 2020.

Pernyataan itu dikeluarkan setelah Kedutaan AS di Beijing me-retweet laporan Departemen Luar Negeri (Deplu) tentang penganiayaan sistemik terhadap minoritas Muslim Uighur.

Kontras juga menyayangkan rekonstruksi peristiwa penembakan anggota FPI oleh Mabes Polri yang dianggap tidak transparan.

Pandemi covid-19 telah mengubah semua aspek kehidupan namun jangan sampai mempengaruhi perlindungan dan pemenuhan HAM masyarakat secara substantif.

Warga Prancis terbelah dengan langkah Presiden Emmanuel Macron memberi penghargaan Legion of Honor pada Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menganggap, penegakan hukum terhadap Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab (HRS) ini sulit dipahami.

Kesenjangan perlindungan HAM masih dirasakan masyarakat. Apalagi, jika berbicara soal penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran HAM berat yang hingga kini tak kunjung menampakkan kemajuan berarti.

Tren peningkatan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia meningkat dalam satu tahun terakhir. Tren ini diikuti dengan ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi.