OPERASI TANGKAP TANGAN

Penyidik KPK Harun Al Rasyid menyebut, dinonaktifkannya 75 pegawai KPK karena dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan, berpengaruh besar terhadap kelanjutan penanganan perkara korupsi. Khususnya dalam pelaksanaan Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Jajaran Divisi Propam Polri melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah oknum kepolisian Polresta Bandar Lampung terkait dengan penerbitan SIM dan pungutan liar (Pungli) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri membongkar praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum polisi di Polresta Bandar Lampung.

Edan, apabila di Kabupaten Nganjuk, KPK bekerjasama dengan Mabes Polri, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat

KPK dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Pemkab Nganjuk.

KPK dan Bareskrim Polri bakal menggelar ekspose bareng terkait dengan penangkapan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat.

KPK masih memeriksa secara intensif Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pasca terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), Senin (10/5/2021) dini hari tadi.

Pengungkapan kasus-kasus besar oleh pegawai yang tidak lolos TWK telah menyelamatkan muka KPK setelah disahkannya revisi undang-undang dan pimpinan baru.

OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat pada Senin (10/5/2021) dini hari dikabarkan dipimpin oleh salah satu dari 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWL).

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengamankan kepala daerah, kali ini Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat pada Senin (10/5/2021), dini hari tadi.

Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK mengamankan Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat, pada Senin (10/5/2021), dini hari. Tak hanya bupati, tim juga mengamankan sejumlah orang lainnya dan uang ratusan juta dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di daerah Jawa Timur, pada Senin, (10/5/2021), dini hari.

Menko Luhut menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) belum mampu membuat efek jera bagi pejabat negara untuk tak melakukan korupsi. Lantaran itu, Ia punya permintaan ke KPK.

Menurut Luhut, akan lebih baik jika 3 fungsi KPK yakni penindakan, pencegahan, dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Tim Saber Pungli Polda Riau melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Sekretaris Camat (Sekcam) Binawidya, Pekanbaru, Riau Hendri Safitra (HS). Tersangka ditangkap terkait uang upeti dalam pengurusan tanah.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Wajo mengamankan sekitar Rp12.500.000, saat tangkap tangan dua pegawai Kemenag Wajo yang hendak memulangkan pungutan dana Bantuan Operasional

Ahli hukum pidana, Chairul Huda menduga adanya aktor intelektual dalam kasus OTT Sekdis Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, 3 Maret 2020 lalu.

Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 6 orang, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) dari PDI Perjuangan, Nurdin Abdullah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan telah mengamankan Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, Jumat malam. Kabar ini langsung trending topic di Twitter.

Nurdin terlihat berada di bandara dengan kawalan petugas. Dia mengenakan topi berwarna biru dan berjaket hitam.

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 26 Februari 2021, malam. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan seorang kepala daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama mendukung penuh Ketua KPK Firli Bahuri yang akan mengambil opsi hukuman mati bila ada pejabat yang berani korupsi dana bansos.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengekspose hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) malam ini, Sabtu (5/12/2020).

Tim Satuan Tugas (Satgas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang di dalam kardus saat melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya mau menunjukkan taringnya sebagai lembaga antirasuah yang disegani dan masih mempunyai taji.