Berita Terkini : # bpjs kesehatan

Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah untuk segera melakukan audit investigatif terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) akhirnya kembali mendaftarkan hak uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020.

Tokopedia menghadirkan kemudahan baru, yaitu pembayaran denda Program JKN-KIS. Tokopedia menjadi perusahaan teknologi pertama yang menghadirkan layanan ini.

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan menuai polemik di masyarakat. Nada penolakan terdengar sangat nyaring disuarakan berbagai kalangan, termasuk oleh para wakil rakyat di Senayan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena meminta seluruh stakeholders duduk bersama membahas soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Komisioner Ombudsman, Alamsyah Saragih memaparkan ketidakadilan iuran BPJS Kesehatan. Kelompok peserta mandiri membayar iuran lebih besar dibandingkan peserta lain.

Fraksi PKS DPR kirimkan dua surat resmi ke Pemerintah. Pertama, meminta membatalkan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan kedua turunkan harga BBM.

Komisi IX DPR berencana mengadakan rapat dengan pemerintah untuk membahas polemik kenaikan iuran BPJS Kesehatan, seusai Idul Fitri.

Kebijakkan Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai mempermainkan hati rakyat. Maka itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan mengkritiknya.

Menko Perekonomian Airlangga Hartato mengklaim Perpres ini merupakan kebijakan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara komprehensif dalam jangka panjang.

Kebijakan Presiden Jokowi yang naikkan iuran BPJS Kesehatan dinilai mempermainkan hati rakyat, diucapkan oleh Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani Heryawan.

Anggota Komisi IX DPR Anwar Hafid mengatakan, penerbitan perpres itu pertama mengesankan pemerintah tidak taat hukum karena tidak menaati putusan MA.

Wakil Ketua Dewan Penasehat Hanura Inas Nasullah Zubir mengingatkan, kenaikan ini diperuntukkan untuk golongan BPJS mandiri kelas 1 dan 2 untuk membantu golongan masyarakat tidak mampu.

Presiden Jokowi diduga sedang terjepit karena negara banyak utang, APBN defisit, penerimaan pajak juga menurun, sehingga menaikan kembali iuran BPJS kesehatan.

Polemik kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sepertinya belum akan usai. Jalan hukum dan gugatan ke MA tetap akan jadi saluran.

Langkah pemerintah yang kembali memaksakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 terus mengundang kecaman publik.

Wakil Ketua Komisi III DPR Demond J Mahesa mengkritisi soal kebijakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Sengkarut keuangan BPJS Kesehatan sudah berlangsung sejak tahun 2016. Sebenarnya, defisit anggaran bisa diminimalisir jika pemerintah menaikkan iuran bertahap.

KPK memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah sebagai solusi alternatif memecahkan masalah iuran dan defisit BPJS Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memerlukan perbaikan yang komprehensif agar defisit anggaran tidak terus terjadi.