PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PPPK

Terbitnya Perpres Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK diharapkan akan segera memperjelas nasib 51 ribu tenaga honorer yang telah lolos seleksi PPPK awal tahun 2019.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengalokasikan anggaran Rp8 miliar untuk gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Gaji 183 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di lingkup pemerintah Kota (pemkot) Makassar siap dibayarkan.

Mendikbud Nadiem Anwar Makarim memberi penghargaan tinggi kepada para guru yang berkiprah luar biasa dalam mengajar meski di tengah pandemi.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menilai rekrutmen guru memang harus dilakukan pemerintah karena bersifat urgen bagi dunia pendidikan.

PB PGRI meminta pemerintah untuk membagi dua jalur rekrutmen bagi guru. Pertama jalur bagi guru honorer yang sudah berusia 35 tahun ke atas dan jalur yang baru lulus sarjana.

Pemerintah melalui sinergi tiga kementerian akan merekrut 1 juta guru pada 2021, untuk memenuhi seluruh kebutuhan guru di sekolah negeri seluruh daerah.

Pemerintah saat ini sedang berusaha memenuhi seluruh kebutuhan guru di sekolah-sekolah negeri di daerah dan pusat melalui pengangkatan PPPK di tahun 2021.

Guru yang memiliki sertifikat pendidik diminta untuk diprioritaskan pemerintah pada seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun-tahun mendatang.

Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) mengapresiasi diterbitkannya Perpres No 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Perpres ini menjadi hadiah bagi guru di masa pandemic.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Selain gaji, pegawai kontrak juga mendapatkan unjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional atau tunjangan lainnya.

Presiden Jokowi menandatangani Perpres yang menyetarakan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Keluarnya Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK di tengah pandemi COVID-19, disambut gembira banyak kalangan.

Perpres No 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan PPPK diharapkan segera diundangkan sehingga memberikan kejelasan status kepada honorer yang telah lolos seleksi PPPK.

Perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK disambut gembira. Perpres ini akan menjadi dasar pengangkatan 51 ribu tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK 2019, termasuk 34.959 guru honorer.

Perpres No 98/2020 menjadi kabar baik bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). FSGI pun berharap peraturan turunan dan SK bisa turun tahun depan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menekan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo memastikan payung hukum terkait dengan gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) telah diterbitkan.

Pemerintah tengah menuntaskan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyebut Rancangan Peraturan Presiden tentang gaji dan tunjangan bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) secara substansial telah disepakati.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyiapkan skema untuk pemenuhan kebutuhan guru dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kebutuhan guru akan dipenuhi dari skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), bukan dari tenaga administrasi.