PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PPPK

Kemendikbud mencatat sebanyak 490 pemerintah daerah telah mengajukan usulan sebanyak 568.238 formasi guru melalui skema ASN Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Menpan RB Tjahjo Kumolo mengatakan, jadwal penerimaan ASN tengah disusun kementeriannya bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Kepegawaian.

Kemendikbud melalui Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meluncurkan Program Guru Belajar dan Berbagi-Seri Belajar Mandiri bagi Calon Guru ASN PPPK.

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Sumber Daya Manusia (SDM) KemenPANRB, Teguh Widjinarko mengungkapkan, komposisi rencana kebutuhan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2021.

Rekrutmen guru melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai memasuki fase baru. Rencananya, Rabu 3 Maret 2021, besok Kemendikbud bakal meluncurkan materi pembelajaran daring bagi guru-guru honorer K2 dan non-kategori.

MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa rekrutmen 1 juta guru PPPK dilakukan untuk menuntaskan masalah kekurangan guru.

Lulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kini bisa bernapas lega. BKN telah menerbitkan NIP 183 PPPK.

Puluhan formasi guru pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung kosong. Dari 318 formasi yang ditawarkan, hanya 201 yang terisi.

Pemerintah pusat telah membuka usulan formasi guru yang akan mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan kuota 1 juta namun usulan yang masuk belum mencapai target.

Faktor dominan daerah setengah hati mengusulkan calon guru P3K adalah informasi yang tak utuh mengenai skema gaji dan tunjangan.

Guru honorer mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan dan pernyataan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, yang dinilai belum berpihak terhadap guru honorer.

Forum Honor Daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) masih belum mendapatkan kepastian berapa kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pemerintah akan membuka lowongan untuk para tenaga pengajar atau guru khususnya yang ada di daerah tahun ini. Rekrutmen guru ini akan melalui mekanisme PPPK.

Pemerintah akan membuka lowongan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada tahun ini untuk mengisi kebutuhan formasi di 2020 dan 2021.

Guru honorer meminta pemerintah tak menunjukkan sikap diskriminatif terhadap guru honorer, terutama terkait pemutusan kontrak serta pengangkatan PPPK.

Pemerintah telah membuka kuota hingga 1 juta guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) bagi guru honorer. Ini upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru di daerah.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diagendakan segera membuka seleksi pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebanyak 14 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi 2019 yang terdiri dari 12 guru SD/SMP Negeri dan dua penyuluh pertanian pada Dinas Pangan dan Pertanian menerima Surat Keputusan

Tito Karnavian menerbitkan Permendagri No.6/2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja di instansi daerah.

Sebanyak 51.293 tenaga honorer telah lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2019.

Pemerintah pada tahun ini berencana membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sebanyak 1 juta formasi.

Lulusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemkot Makassar masih harus bersabar. Nomor Induk Pegawai (NIP) tak kunjung diterbitkan.

Kemendikbud tengah menyiapkan materi pembelajaran untuk membantu kesiapan guru dalam mengikuti seleksi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Kemenkeu menyambut baik keinginan Presiden Joko Widodo yang menyetarakan gaji guru atau tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan PNS.

BELAKANGAN ini cukup santer di media sosial maupun media mainstream prokontra soal wacana kebijakan pemerintah terkait akan dihentikannya rekrutmen guru PNS menyusul kebijakan perekrutan guru PPPK.