OTSUS PAPUA

DPRD Papua Barat berharap pemerintah pusat tidak hanya berkutat pada pemekaran wilayah dan dana otsus, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat Papua.

Ke-14 poin itu merupakan rangkuman dari 24 bab dan 79 pasal dari UU Otonomi Khusus yang dianggap DPRD Papua Barat perlu direvisi.

Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri mengisi seminar yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Seluruh Indonesia (PTMI), Selasa (22/6/2021).

Di tengah panas dingin hubungan dengan masyarakat Papua, pemerintah merumuskan 7 program strategis untuk percepatan kesejahteraan.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan pembahasan RUU Otonomi Khusus (Otsus) Papua harus selesai sebelum 1 November 2021 mendatang.

Satuan Tugas Penegakan Hukum (Satgas Gakum) Operasi Nemangkawi, berhasil menyita sejumlah barang bukti dari hasil penangkapan terhadap Ratius Murib alias Nelson

Panglima Kodam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa melakukan kunjungan ke Rindam Jaya dalam rangka kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Pendidikan pada Pendidikan Kejuruan Bintara Kecabangan Infanteri lulusan Bintara Otsus Papua Barat,

Pembahasan RUU tentang perubahan Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (RUU Otsus Papua) di Panitia Khusus (Pansus) DPR bersama dengan pemerintah.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (RUU Otsus Papua) di Panitia Khusus (Pansus) DPR bersama dengan pemerintah, tengah menjadi sorotan publik. Khususnya mengenai 2 pasal yang akan direvisi.

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 21/2001 tentang Otsus Papua tengah bergulir di DPR. Berbagai tokoh Papua ikut menyampaikan masukan.

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Billy Mambrasar memaknai otonomi khusus (otsus) sebagai upaya membangun Papua.

Konflik kekerasan yang berujung pada pertumpahan darah, bertubi-tubi mendera Bumi Cenderawasih Papua. Aksi kekerasan tersebut, membuat trauma tersendiri bagi

Menko Polhukam Mahfud MD kembali menggelar dialog terkait Papua dengan kalangan aktivis HAM, akademisi, serta para tokoh. Dialog membahas pembangunan.

Persoalan otonomi khusus Papua harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sejalan dengan itu, pemerintah harus mengejar kelompok bersenjata yang merongrong persatuan negara di tanah Papua.

Lebih dari dua dekade desentralisasi telah berjalan di Indonesia. Tak dapat dipungkiri bahwa desentralisasi merupakan sebuah trend global yang dipercaya mampu mengatasi berbagai persoalan negara modern.

Konflik yang terjadi di Papua harus diurai akar persoalannya, kemudian diambil langkah-langkah penyelesaian secara kolaboratif dan holistik.

DPP GAMKI meminta pemerintah dan DPR RI melibatkan masyarakat lokal dalam pembahasan revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

Latar belakang pemerintah memperpanjang dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua tidak lain adalah keinginan tulus untuk terus meningkatkan kesejahteraan warga bumi Cendrawasih.

Pelaksanaan dana Otsus Papua bakal berakhir pada tahun 2021 sebagaimana sudah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan pemerintah akan memperpanjang kebijakan dana Otsus Papua.

Wakil Ketua DPR bidang Koordinator Politik dan Keamanan, Azis Syamsuddin menyatakan, sembilan fraksi sepakat menetapkan pimpinan Pansus RUU Otsus Papua.

Pemerintah tahun ini telah mengucurkan dana otonomi khusus (otsus) Papua hingga mencapai Rp138,65 triliun meningkat berkali lipat.

Dukungan AMMPI untuk berlanjutnya Otonomi Khusus (Otsus) serta pemekaran daerah otonomi baru bagi Papua merupakan pemikiran kaum muda atas pilihan terbaik.

Aliansi Pemuda Merah Putih Indonesia Provinsi Papua menggelar demo meminta KPK memeriksa pengunaan dana Otsus Papua oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menggelar seminar tentang otonomi khusus Papua dan Papua Barat secara luring dan daring, Senin (15/3/2021).