OTSUS PAPUA

DPR telah menerima Surat Presiden Jokowi (Surpres) terkait pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

Pro kontra dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua masih terjadi di masyarakat. Namun diakui otsus yang sudah berlangsung 20 tahun ini memiliki dampak positif

Anggota DPR RI dari Dapil Papua Barat, Jimmy Demianus Ijie menilai, revisi otonomi khusus (Otsus) akan bisa menyejahterakan rakyat.

Seiring dengan akan berakhirnya Otsus Papua dan Papua Barat pada 31 Desember 2021, berbagai elemen melakukan aksi mendukung maupun menolak Otsus jilid II.

Mahasiswa Papua se-Jabotabek yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua menggelar deklarasi dan menandatangani naskah dukungan pelaksanaan Otsus Papua.

Wakil Ketua Tim Penyusun Otonomi Khusus (Otsus) Tahun 2000 Balthasar Kambuaya mengatakan, bahwa sebagian besar penerapan Otsus sudah berhasil.

DEKLARASI kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda adalah peringatan bagi Istana. Janji dan beberapa kebijakan strategis Jokowi selama ini terhadap Papua, nampaknya oleh kelompok tersebut dianggap tak berarti apa-apa.

Kebijakan Otonomi Khusus atau Otsus menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Selama delapan belas tahun dana yang sudah mengucur di Papua dan Papua Barat telah mencapai Rp126,99 Triliun.

Setiap 1 Desember diperingati sebagai Hari Proklamasi West Papua.Padahal dalam Pepera 2 Agustus 1969, rakyat Papua memutuskan secara aklamasi bergabung dalam wilayah NKRI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang diwakili oleh Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto melakukan kunjungan kerja ke Timika, Papua, Sabtu (28/11/2020).

Empat tokoh dari 5 wilayah adat di Papua dan tokoh pemuda yang tergabung dalam Forum Suara Adat Papua meminta audit menyeluruh penggunaan dana Otsus Papua.

Tokoh Papua Willem Frans Ansanay mengatakan bahwa Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua berdampak sangat positif bagi masyarakat.

Para tokoh Muslim asli Papua sepakat mendukung keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) Papua tetap berlanjut di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Penerapan Otonomi Khusus Papua dinilai sebagai pendekatan yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, sekaligus untuk mengurangi gap antara Papua dan provinsi lain

Lembaga Gerakan Merah Putih (LGMP) menggelar aksi demo damai di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) di Abepura Jayapura, Senin (9/11/2020).

Penerapan Otonomi Khusus oleh Pemerintah Indonesia di Papua dinilai merupakan jalan terbaik untuk membangun Papua, baik fisik maupun sumber daya manusianya.

Penerapan Otonomi Khusus (Otsus) oleh pemerintah Indonesia di Papua dinilai sebagai win-win solution sekaligus jalan menuju perubahan.

Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 92 tahun, organisasi masyarakat Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5) resmi dideklarasikan

MK memastikan frasa 'partai politik' dalam Undang-Undang (UU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua bukanlah dimaksud sebagai partai politik lokal dan tidak melanggar hak konstitusional warga.

Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremias bisa menjadi langkah awal proses rekonsiliasi di Papua.

Dengan adanya dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua memiliki dampak positif bagi pembangunan di Papua. Terlebih lagi, dengan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat.

Mantan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pendeta Albert Yoku, S.Th menyatakan, gereja harus mengambil peran penting dalam pelaksanaan Otsus, maupun dalam evaluasi Otsus. Menurut Albert, gereja pun selama ini sudah terlibat dalam pelaksanaan Otsus.

Diduga telah menyelewengkan dana otonomi khusus (otsus) keagamaan untuk Gereja Masehi Adven Hari Ketujuh (GMAHK) Daerah Misi (DM) Papua, senilai Rp1 miliar, Tim 7 meminta GMAHK Uni Konferen Indonesia Kawasan Timur untuk mencopot Ketua GMAHK DM Papua Pendeta Willis Suebu dan bendahara Edwin Lasut.

Pemerintah memastikan sesuai amanat undang-undang anggaran otonomi khusus (Otsus) terhadap Papua dan Papua Barat tetap digulirkan. Namun yang perlu dilakukan ialah evaluasi menyeluruh agar tepat sasaran.

Tokoh agama Nasrani dan Pemuda di Papua sepakat pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua dilanjutkan. Meski demikian perlu evaluasi perbaikan.