Berita Terkini : # blt karyawan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengadakan kunjungan mendadak ke karyawan penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, bahwa dirinya sudah menerima data baru penerima bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT pekerja Rp600 ribu batch keempat dari BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK).

Satgas PEN masih punya waktu 2 minggu lagi atau 2 minggu plus dua hari, yang Insha Allah kita akan kejar angkanya bisa mencapai Rp100 triliun.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal menghentikan segala bentuk bantuan sosial (bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang ditransfer kepada masyarakat.

seretnya pendapatan untuk usaha menengah dan kecil mau tak mau harus didorong melalui bantuan pemerintah, baik bantuan ke UMKM ataupun masyarakat.

Menaker memastikan penyaluran BLT subsidi upah/gaji Tahap III telah dicairkan bagi 3,5 juta orang pekerja yang berhak menerima sesuai Permenaker 14/2020.

Sebanyak 5,2 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta sudah menerima BLT subsidi upah. Namun, kebijakan pemerintah tersebut dinilai kurang efektif dalam mendongkrak ekonomi.

Untuk tahap 3, Kemnaker membutuhkan waktu lebih lama untuk memeriksa data penerima BSU yang jumlahnya lebih besar dari tahap I dan II yaitu sebanyak 3,5 juta.

Pemerintah mencatat realisasi anggaran subsidi upah bagi pekerja atau buruh dengan penghasilan di bawah Rp5 juta telah mencapai Rp5,84 triliun

BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang sudah proaktif mengirimkan data rekeningnya karyawannya.

Berdasarkan hitung-hitungan Menaker Ida Fauziah, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) pekerja tahap III akan cair, Jumat besok (11/9).

BPJamsotek mencatat total nomor rekening yang telah disetorkan ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) hingga saat ini sebanyak 9 juta data nomor rekening peserta.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) akan dilanjutkan di tahun 2021, selama tiga bulan dan mungkin akan kita pertimbangkan enam bulan yakni kuartal I dan II 2021.

Dari 14,5 juta rekening, 14,3 juta sudah terverifikasi oleh perbankan. Lalu, sekira 200 ribu rekening masih proses validasi dan 19 ribu lainnya tidak valid.

BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek memberikan kembali data calon penerima subsidi gaji atau BSU gelombang III sebanyak 3,5 juta nomor rekening kepada Kemnaker untuk siap dicairkan.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BJSTK) Agus Susanto membeberkan bahwa ada sebanyak 1,6 juta data rekening yang tidak valid untuk menerima bantuan subsidi upah (BSU) sebanyak Rp1,2 juta

Pemerintah meminta kepada karyawan yang gajinya di atas Rp5 juta tapi tetap mendapatkan BLT disuruh mengembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan.

Pemerintah mengingatkan kepada HRD perusahaan yang setor rekening palsu ke BPJS Ketenagakerjaan untuk keperluan BLT karyawan bakal diberikan sanksi tegas hingga dijebloskan ke penjara.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BJSTK) Agus Susanto mengatakan, bahwa SMS blasting bantuan subsidi upah (BSU) yang dikirimkan oleh BPJSTK bukanlah hoax atau penipuan.

Per hari ini (8/9) 3,5 juta data penerima bantuan subsidi upah (BSU) Rp1,2 juta untuk pegawai dengan gaji di bawah Rp5 juta sudah diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) kepada Kemenaker.

Pengamat ekonomi Nailul Huda mengingatkan, sejatinya program bantuan dari pemerintah seperti BLT hanya bisa efektif apabila masalah pandemi selesai.

Ekonom menjelaskan, meski BLT tidak secara langsung bisa menggerakan konsumsi besar-besaran, namun dari sisi penyelamatan UMKM masih bisa tertolong.

Provinsi DKI Jakarta menempati peringkat teratas dengan pekerja paling banyak menerima bantuan subsidi gaji/upah yakni sebesar 1.071.414 pekerja atau sekitar 19,48 persen.

Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada pekerja dengan upah di bawah Rp 5 juta dinilai masih belum bisa mendongkrak perekonomian Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beranggapan bantuan langsung tunai (BLT) atau subsidi gaji hanya janji surga karena pembagiannya tidak merata. Lebih baik pemerintah menaikkan gaji atau upah buruh.