BLT KARYAWAN

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan anggaran bantuan subsidi upah (BSU) bukan berasal dari uang pekerja yang ada di BPJS Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, belum mendapatkan kepastian terkait kelanjutan bantuan subsidi upah (BSU) atau BLT karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah buka-bukaan terkait masih ada ribuan pekerja yang tidak menikmati bantuan subsidi upah atau blt karyawan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan, anggaran bantuan subsidi upah (BSU) tidak tersalurkan 100% kepada para pekerja, dimana sisa duit yang belum tersalurkan bakal masuk kas negara.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan informasi terkait kelanjutan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berupa subsidi karyawan atau pekerja tahun ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi bantuan subsidi gaji/upah sebesar Rp29,81 triliun telah menyasar 12,4 juta orang dengan masing-masing mendapatkan Rp2,4 juta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperpanjang BLT karyawan atau pekerja sampai akhir 2021.

Menaker mengatakan pemerintah berencana memperpanjang pemberian bantuan langsung tunai (BLT) gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp600 ribu per bulan.

Menaker Ida Fauziyah memastikan tidak ada dana sisa BSU yang mengendap di Kemnaker. Kalau ada dana sisa, akan dikembalikan langsung ke kas negara.

Pemerintah memastikan penyaluran bantuan subsidi gaji atau upah bisa tersalurkan tepat sasaran. Sebab itu Kemenaker melibatkan KPK untuk ikut mengawasi distribusi BLT karyawan tersebut.

Kemenaker bakal terus menyalurkan BLT kepada para pekerja dengan gaji pas-pasan atau di bawah Rp5 juta. Adapun penyaluran Bantuan Subsidi atau Upah (BSU) kini sudah memasuki termin kedua.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melaporkan hingga 8 Desember 2020, pemerintah sudah menyalurkan anggaran Rp13,228 triliun untuk BSU termin kedua.

Menaker Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya berupaya untuk menyelesaikan penyaluran bantuan subsidi gaji kepada 12,4 juta pekerja/buruh yang terdampak penghasilannya akibat pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan mereka yang belum menerima BLT lantaran terjadi ketidakvalidan data antara yang dimiliki Kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengungkapkan alasan subsidi gaji belum cair di beberapa bank swasta. Kendala pertama yaitu proses penyaluran subsidi upah adalah status rekening dan data penerima bantuan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali mendistribusikan subsidi gaji/upah (BSU) termin kedua bagi para pekerja/buruh yang masuk dalam tahap (batch) V.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat, masih ada pekerja yang belum menerima bantuan subsidi upah/gaji (BSU) gelombang pertama. Padahal, saat ini subsidi upah sudah memasuki gelombang kedua.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kembali menyalurkan BLT subsidi gaji/upah (BSU) termin kedua bagi para pekerja/buruh yang masuk dalam tahap (batch) IV.

Bank Mandiri telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) subsidi gaji tahap II kepada pekerja terdampak Covid-19 dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan.

Kementerian Ketenagakerjaan kembali menyalurkan bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah termin kedua. Kali ini, giliran tahap II yang kembali diproses pencairan termin kedua sebanyak 2.713.434 orang.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pembayaran termin II program subsidi gaji atau bantuan subsidi upah (BSU) dicairkan mulai hari ini.

Menaker Ida Fauziyah mamastikan bahwa perangkat desa baik itu lurah, carik maupun bayan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi gaji. Hal itu disampaikan saat memberikan BLT kepada perangkat desa di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/11).

Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin menyebut subsidi gaji gelombang kedua akan dicairkan akhir minggu ini. Jumlah penerimanya sebanyak 12,4 juta pekerja.

Kemnaker terus mencairkan BLT gaji atau Bantuan Subsidi Upah termin I. Terhitung data per 23 Oktober 2020, anggaran yang sudah terserap sebesar Rp14,6 triliun.

Sebanyak 150 ribu pekerja masih belum menerima BLT gaji atau bantuan subsidi upah. Mereka belum menerima BLT karena terjadi kekurangan atau ketidakvalidan data.