PROGRAM KARTU PRAKERJA

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati meminta joki Kartu Prakerja diusut tuntas karena terindikasi menyalahgunakan program pemerintah.

Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja buka suara terkait banyaknya joki pada program semi bansos ini, dimana aktivitas joki Kartu Prakerja ini sudah beredar luas di media sosial.

Pemerintah masih membuka peluang untuk membuka pendaftaran Kartu Prakerja gelombang 11. Meskipun, saat ini jumlah peserta sudah mencapai target yakni 5,6 juta orang.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengungkap, pencairan insentif Kartu PraKerja sudah dilakukan 1,2 juta peserta.

PMO Program Kartu PraKerja menjawab anggapan publik yang berkaitan dengan efektivitas dari pelatihan. PMO memastikan, pelatihan yang diberikan bermanfaat.

Bergabungnya DANA dalam ekosistem Kartu Prakerja sebagai mitra pembayaran memberi lebih banyak pilihan kepada peserta Kartu Prakerja ke rekening mana dana insentif akan disalurkan.

Jadwal pembukaan Kartu Prakerja gelombang 10 belum ditentukan waktunya. Bahkan, dipastikan kabar ihwal waktu pendaftaran dimulai hari ini adalah tidak benar.

Head of Communications PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu mengungkapkan, pihak PMO tidak dapat memantau satu per satu pemanfaatan insentif yang diberikan pemerintah kepada para peserta.

Kasus baru Covid-19 di Indonesia tercatat masih belum menunjukkan adanya penurunan. Hal ini membuat pelatihan Kartu Prakerja secara offline urung dilaksanakan pada tahun 2020.

Tercatat, sebanyak 36% peserta program Kartu Prakerja kini telah berhenti menganggur dan saat ini menjadi wirausaha setelah menjalani pelatihan.

Setiap domisili peserta Kartu Pra Kerja terlihat penggunaannya berbeda-beda, ada juga yang menyatakan untuk membayar cicilan motor

Pemerintah telah mencairkan insentif kepada peserta Kartu Pra Kerja terhitung hingga Selasa (15/9) sebesar Rp1,6 triliun. Jumlah itu tersebar ke 1,2 juta pendaftar program tersebut.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan, ada beberapa tahapan verifikasi yang harus dilewati pendaftar Kartu PraKerja.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) mencatat, pendaftar Kartu Prakerja telah mencapai 22 juta orang.

Sama seperti sebelumnya, gelombang 6 Kartu Prakerja memberikan kesempatan pada sekitar 800 ribu orang untuk meningkatkan kapasitas diri supaya bisa bersaing di dunia kerja dan usaha.

DANA ditunjuk menjadi salah satu sistem pembayaran untuk penyaluran dana insentif bagi peserta yang telah menyelesaikan pelatihan peningkatan kompetensi.

Hari ini, Sabtu (15/8/2020), tepatnya pukul 12.00 WIB pemerintah akan membuka pendaftaran program Kartu Prakerja untuk gelombang ke V. Adapun jumlah kuota yang dibuka hanya untuk 800.000 peserta.

Ketua Tim Pelaksana Komite Cipta Kerja Rudy Salahuddin mengatakan, evaluasi pogram Kartu Prakerja dilakukan agar para calon pendaftar yang membutuhkan bisa mengikuti pelatihan.

Pemerintah segera membuka pendaftaran gelombang 4 Program Kartu Pra Kerja mulai Sabtu besok. Sekretaris Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Susiwijono menerangkan, jumlah kuota penerima Kartu Pra Kerja jadi 800.000 orang.

Pemerintah memastikan Pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 4 akan dibuka pada tanggal 8 Agustus 2020, besok. Tapi catat ada perbedaan dari gelombang-gelombang sebelumnya.

Direktur Riset CORE Piter Abdullah mengatakan, kartu pra kerja kan secara digital jadi tidak ada main 'bawah tangan' seperti dahulu. Dan secara data dapat ditelusuri, karena ada jejak digitalnya.

Pendaftaran Kartu Pra Kerja gelombang 4 akan kembali dibuka pada pekan depan, namun banyak buruh masih kesulitan mengakses program sehingga sejauh ini tidak bermanfaat bagi buruh

Hingga saat ini, tercatat ada 310.970 peserta yang memanfaatkan kelas pelatihan Skill Academy di program Kartu Prakerja selama gelombang 1-3.

Satu dari tiga penduduk Indonesia atau tepatnya 37,6% pernah mendengar atau mengetahui program kartu Prakerja. Sebagian besar masyarakat mendukung langkah ini.

Plh Ketua Fraksi PAN DPR, Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan soal diterbitkannya Perpres Nomor 81/2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja.