PAJAK

digitalisasi ekonomi ini tanpa pembatas sehingga setiap negara sekarang bisa mendapatkan hak pemajakan yang lebih pasti tanpa kehadiran fisik

Potensi pajak dari kalangan Youtuber dan pelaku transaksi teknologi keuangan ini besar. Pasalnya, penetrasi internet masyarakat Indonesia juga kian meningkat.

Asosiasi Semen Indonesia (ASI) menolak implementasi pajak karbon kepada pabrik semen karena pengenaan pajak tersebut membuat utilisasi industri kembali terpuruk.

Perlu ada perubahan paradigma bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN), khususnya pegawai negeri sipil (PNS) dalam menjalankan pekerjaannya.

Kemenkeu melaporkan jumlah wajib pajak (WP) badan yang mengalami kerugian usaha dan tidak dapat membayar pajak mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai wacana pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako hanya akan menambah beban masyarakat.

DPN Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur, Jumat (25/6/2021).

Rencana pemerintah menarik pajak karbon bagi individu dan juga industri mendapat tanggapan dari legislator yang mengatakan, jangan semata-mata dilihat sebagai sumber penerimaan uang semata.

Pemerintah bisa menerapkan perpajakan saat kondisi Covid-19 tidak mengganas. Sebagai gantinya, pemerintah bisa mengambil pajak dari sektor-sektor tertentu.

Dengan memajaki kripto artinya dengan sadar pemerintah memasukkan bitcoin dan lainnya sebagai aset egal dan implikasinya panjang terkait dampak aset kripto terhadap spekulasi.

Membangun negara tanpa pajak dan utang, mungkinkah? Berikut pandangan Islam terhadap penerapan pajak dalam negara dan cara mengelolanya.

Kemendag dan Kemenkeu tengah membahas skema pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima selama tahun berjalan untuk aset digital.

Untuk diketahui, pajak dibolehkan oleh empat Mazhab, yaitu Adh Dharaaib Al 'Adilah (pajak yang adil), namun sebagian ulama ada yang mengharamkannya.

Diskursus mengenai perpajakan semestinya ditujukan untuk mereformasi tata kelola perpajakan di Indonesia agar menjadi lebih baik dan berkontribusi luas terhadap kesejahteraan masyarakat.

Viral tentang dukungan Pimpinan DPD RI Sultan B Najamudin terhadap perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6/ 1983 tentang KUP, diklarifikasi.

Rencana pemberlakuan pajak (PPN) terhadap sembako hingga jasa pendidikan menuai sorotan dan perbincangan publik. Bagaimana pandangan Islam terhadap penerapan pajak?

Pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) yang ditekankan hanya berlaku pada sembako premium dinilai sudah relevan, lantaran disebut merujuk pada asas keadilan.

Pertama dalam sejarah, Dirjen Perpajakan Indonesia kalah dalam gugatan praperadilan antara pihaknya dengan PT SLM.

Jika dunia pendidikan dikenakan pajak layaknya kendaraan ini sangat mencederai cita-cita anak bangsa dan juga bukti pemerintah boros kebijakan.

Ditjen Pajak menekankan pemungutan PPN pada sembako tidak berlaku untuk semua jenis, hanya menyasar pada sembako yang dijual dengan harga premium.

Pemerintah diminta menyelesaikan tiga hal yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) terkait dengan rencana perluasan objek pajak khususnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Pemerintah akan mengubah skema pajak dari single tarif ke multitarif sehingga pengenaan pajak setiap barang atau jasa akan berbeda, tergantung kemampuan membayar seseorang.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmaldrin Noor menjelaskan bahwa pendidikan yang dikenakan PPN hanyalah sekolah tertentu yang bersifat komersial.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI Ahmad Muzani, sebaiknya pemerintah berpikir ulang untuk mengenakan pajak terhadap barang-barang kebutuhan pokok rakyat.

Rencana pemerintah untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk kebutuhan pokok dan jasa pendidikan menjadi sorotan luas. Polemik pun muncul menyikapi rencana tersebut.