UUD 1945

Sejumlah kalangan mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menjabat sebagai presiden untuk ketiga kalinya.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) AA La Nyalla Mahmud Mattalitti melanjutkan rangkaian kunjungan kerja di Jawa Timur dengan menemui Bupati Ponorogo, Jawa Timur Sugiri Sancoko, Rabu (9/6/2021).

EKSISTENSI Pancasila sebagai landasan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu memantik berbagai diskursus kebangsaan.

Langkah-langkah terukur Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Luar Negeri atas situasi di Gaza Palestina adalah cermin Presiden telah melaksanakan amanat UUD 45.

Fraksi Golkar MPR RI sependapat dengan pernyataan Hakim Konstitusi Saldi Isra yang mengatakan bahwa amendemen terbatas UUD 1945 tidak mungkin dilakukan.

Periset senior CSIPP M. Saihu berpendapat amendemen UUD 1945 menjadi keniscayaan manakala periodisasi jabatan presiden mengalami perubahan.

Manajer Advokasi Centre for Strategic and Indonesian Public Policy (CSIPP) Ikhwan Fahrojih mengajak masyarakat agar mengawal isu amendemen UUD 1945 dengan cermat.

Isu amendemen atau perubahan UUD 1945 muncul lagi setelah Moeldoko bersedia menjadi ketua umum Partai Demokrat dalam KLB yang digagas kubu kontra AHY.

Sudah lebih dari empat tahun tidak ada satu pun jamaah yang gagal berangkat akibat ulah perusahaan penyelenggara, diberangkatkan negara.

Dewan Pers mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan melaksanakan spirit dan perintah yang termaktub dalam UU Pers No. 40 Tahun 1999 yakni, dalam negara demokrasi, pers bebas untuk memberitakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik dengan senantiasa menaati Kode Etik Jurnalistik.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Muhammad Jusuf Kalla atau JK mengungkapkan alasannya sering bepergian ke negara muslim yang masih atau tidak berkonflik lagi.

Isu mengenai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode kembali mengemuka di media sosial.

Pengguna media sosial (medsos) di Tanah Air semakin banyak, terutama dari kalangan muda. Mereka dinilai perlu diberikan pemahaman mengenai Empat Pilar, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.

Wacana Amandemen UUD 1945 belum meredup khususnya terkait dengan amandemen terbatas dan mendorong untuk lahirnya kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Anggota DPR RI sebut normalisasi dan segala bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Israel merupakan pengkhianatan terhadap UUD 1945.

Penguatan fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara akan membuat kemunduran demokrasi Indonesia, salah satunya terkait dengan pengangkatan presiden.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Sahabat Polisi Indonesia mengajak seluruh lapisan masyarakat dari berbagai komponen untuk bersama-sama menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan lembaga DPD RI yang lahir setelah era Reformasi atau pasca amandemen UUD 1945 yang keempat dinilai sejumlah pihak kurang diberikan kewenangan oleh konstitusi.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI), Soekarwo, mengingatkan pentingnya konsistensi dalam melaksanakan hukum tata negara sesuai konstitusi UUD 1945.

Secara politik sikap Muhammadiyah sudah jelas dan tegas bahwa Indonesia adalah Rumah Kebangsaan dan Ibu Pertiwi bagi seluruh Jama'ah Muhammadiyah.

Pengurus Gerakan Advokat dan Aktivis (GAAS) mendukung Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang.

Sejumlah anggota Satgas melakukan berbagai kegiatan yang positif kepada warga disela pelaksanaan Pra Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reguler ke-109 Kodim 0715/Kendal, Desa Sendang kulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal.

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat menegaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi acuan dalam program kaderisasi, termasuk pembentukan karakter kader PKS di Jabar.

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengklaim selalu mendengar masukan dari seluruh masyarakat dan berdiri tegak pada nilai-nilai Pancasila.